| Kriminal |
 |
|
| |
| Peras Wanita dan 'Germo' lewat MiChat, Polisi Gadungan dan 2 Anak Buah Dibekuk Resmob Polda Metro | 2021-03-18 11:11:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Subdit 3 Unit 4 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus seorang Polisi gadungan dengan pangkat komisaris polisi atau kompol inisial AS yang kerap melakukan pemerasan terhadap wanita prostitusi online.
"AS ini adalah polisi gadungan. Jadi dia polisi gadungan coba berupaya menjadi seorang polisi pakaian lengkap memi ... Berita Selengkapnya |
| Nevi Zuairina Nilai Ada Kontradiksi Kebijakan Tata Niaga Beras | 2021-03-16 17:07:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menanggapi rencana pemerintah yang akan membuka keran impor beras sebesar 1 juta ton dalam waktu dekat. Kebijakan ini dinilai kontradiksi atau bertolak belakang dengan situasi yang seharusnya. Nevi berpendapat, semua data menunjukkan stok beras diprediksi pada beberapa bulan ke depan ma ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Kaji Ulang Rencana Impor 1 Juta Ton Beras | 2021-03-14 14:20:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono menegaskan agar pemerintah mengkaji ulang rencana mengimpor 1 juta ton beras. Baginya, pengumuman rencana impor itu meningkatkan resiko semakin rendahnya harga gabah di Indonesia.
"Pemerintah tidak seharusnya mengumumkan rencana impor beras 1 juta ton, karena dapat men ... Berita Selengkapnya |
| Polisi Tangkap 4 Pengedar Uang Dollar AS Palsu Senilai Rp 1,4 Milliar | 2021-03-10 19:43:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran uang asing palsu, diantaranya Dollar Amerika Serikat (US$) dengan pecahan 100 US$. Dalam pengungkapan ini polisi menangkap 4 pelaku, masing-masing berinisial SUL (57), IS, HS (50) dan AD.
"4 tersangka yang kita amankan, sesuai dengan peran ... Berita Selengkapnya |
| AHY Tempuh Jalur Hukum Terkait Penyelengaraan KLB Deliserdang | 2021-03-06 04:14:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah hukum akan diambil oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono, usai diselenggarakannya Kongres Laur Biasa (KLB) ilegal Partai Demokrat, di Deliserdang, Sumatera Utara hari ini.
"Langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan," ujar sosok yang kerap disapa A ... Berita Selengkapnya |
| Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara | 2021-03-05 06:04:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mempertanyakan lemahnya pengawasan yang dilakukan di bandara terhadap warga negara yang baru saja bepergian dari luar negeri. Sehingga, ditemukan varian baru Covid-19 atau B117 di Karawang, Jawa Barat yang dibawa oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) usai kembali ke Tanah Air dari Arab Sau ... Berita Selengkapnya |
| Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN | 2021-03-04 01:47:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian BUMN akhirnya mengangkat Ketua PBNU Said Aqil Siroj menduduki 2 jabatan sebagai Komisaris Utama yang juga merangkap sebagai Komisaris Independen baru PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan Jusman Syafii Djamal.
VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, berdasarkan pada Salinan Keputusan Menteri BUM ... Berita Selengkapnya |
| Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia | 2021-03-01 16:47:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina angkat bicara terkait pembukaan izin investasi untuk industri minuman keras (miras) dari skala besar hingga kecil. Ia mengingatkan, negara seharusnya membuat kebijakan yang mampu untuk menutup semua potensi yang mengancam kehidupan rumah tangga keluarga Indonesia.
Nevi mengatakan, pa ... Berita Selengkapnya |
| HNW: Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19 | 2021-02-27 17:40:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, menerima aduan dan penolakan masyarakat atas ketentuan baru Kementerian Sosial yang menghapus santunan korban wafat akibat Covid-19. Hidayat menjelaskan, Surat Edaran Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 itu me ... Berita Selengkapnya |
| Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda | 2021-02-26 06:14:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mempertanyakan bagaimana proses kepolisian merampungkan masalah kerumunan di tengah pandemi Covid-19 yang dipicu kehadiran figur publik.
Dua insiden belakangan yang dicontohkan Anwar Abbas adalah kehadiran pentolan FPI Rizieq Shihab di beberapa kegiatan keagamaan ... Berita Selengkapnya |
|
|
