| Legislatif |
 |
|
| |
| Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara | 2021-12-04 01:01:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi Klarifikasi dari Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis YUSTINUS PRASTOWO yg memberikan jawaban Atas Statemen Profesor Dr.Ir.Fadel Mohamad,Selaku Wakil Ketua MPR RI/Koordinator Bidang Anggaran ,Maka Ketua Badan Penganggaran MPR RI Idris Laena,Bersama Wakil-Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI,An ... Berita Selengkapnya |
| MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi | 2021-11-28 10:53:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengapresiasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan kepada pembentuk UU agar segera merevisi UUCK sampai batas 2 (dua) tahun ... Berita Selengkapnya |
| Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba | 2021-11-25 21:53:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengimbau kepada jajarannya agar tetap semangat dalam menjalankan tugas memberantas jaringan peredaran narkotika di Indonesia. Hal ini disampaikan Fadil dalam rangka terus memotivasi anggotanya dan jajaran Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) untuk senantiasa melindungi masyarak ... Berita Selengkapnya |
| Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana | 2021-11-24 06:35:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penggunaan anggaran negara atau APBN dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menguatkan anggapan bahwa pemerintah selalu inkonsisten dalam menyusun perencanaan. Hal tersebut disampaikan Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni.
Menurutnya, ini adalah sekian kali ... Berita Selengkapnya |
| HNW Prihatin Sebanyak 31.624 PNS Jadi Penerima Bansos | 2021-11-19 16:04:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengkritisi hasil verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Dalam verifikasi tersebut ditemukan 31.624 Pegawai Negeri Sipil yang masih menerima bansos. Karena itu anggota Komisi VIII DPR RI, ini mengingatkan Menteri Sosial T ... Berita Selengkapnya |
| Jokowi Lantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI | 2021-11-17 17:37:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jenderal Andika Perkasa resmi menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Jabatan itu resmi disandang Andika Perkasa melalui prosesi pelantikan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11).
Pelantikan Panglima TNI baru tersebut be ... Berita Selengkapnya |
| Operasi Zebra Jaya 2021 Kedepankan Edukasi Pelanggar | 2021-11-16 05:44:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menuturkan, pihaknya akan mengedepankan edukasi ketimbang penindakan tilang kepada para pelanggar lalulintas.
"Tindak kan ngak harus selalu dengan tilang," kata Fadil kepada wartawan seusai memimpin apel gelar pasukan Operasi Zebra Jaya 2021, di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Met ... Berita Selengkapnya |
| Benarkah Muhammadiyah 'Kenyang' di era Orde Baru? | 2021-11-13 11:52:01 |
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Haedar Nashir meluruskan anggapan yang dilontarkan beberapa pihak terkait Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang paling diuntungkan di masa Orde Baru. Padahal, Muhammadiyah tidak terbiasa dengan politik konspirasi, membangun lobi dengan tukar tambah kekuasaan atau melakukan manuver politik untuk memperebutkan kursi jabatan ... Berita Selengkapnya |
| Selamatkan Garuda Indonesia, Anggota DPR Dukung Usulan Pembentukan Panja | 2021-11-11 06:17:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendukung usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) di Komisi VI DPR RI sebagai upaya mendapatkan solusi konkret menyelamatkan PT Garuda Indonesia yang kondisinya kini di ujung tanduk. Diketahui, Garuda Indonesia saat ini menanggung utang yang mencapai 7 miliar dolar AS atau di atas Rp100 t ... Berita Selengkapnya |
| Komisi I DPR RI Setujui Jenderal Andika Perkasa Menjadi Panglima TNI | 2021-11-06 17:14:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pencalonan Jenderal TNI Andika Perkasa untuk diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, SE, MA, MSc sebagai panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR ... Berita Selengkapnya |
|
|
