| Nusantara |
 |
|
| |
| Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget' | 2022-01-13 10:11:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama menilai beberapa proyek pembangunan IKN berpotensi mangkrak dan overbudget. Hal itu dapat terlihat dari pembahasan soal substansi RUU IKN yang dilakukan melalui Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, bukan pada tahapan Panitia K ... Berita Selengkapnya |
| Dosen UNJ Melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK Serta Meminta Jokowi Dipanggil | 2022-01-11 06:26:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis '98, Ubedilah Badrun.
"Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian ... Berita Selengkapnya |
| KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek dan Lelang Jabatan di Pemkot Bekasi | 2022-01-06 23:42:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 9 tersangka kasus dugaan tindak pidana suap korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan lelang jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan, KPK berkesimpulan terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangk ... Berita Selengkapnya |
| Premium dan Pertalite akan Dihapus, Wakil Ketua MPR: Memberatkan Masyarakat Kecil | 2022-01-01 17:13:20 |
 |
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan rencana penghapusan BBM jenis premium pada tahun 2022 mendatang. Pasalnya, penghapusan secara terburu-buru BBM jenis premium ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh Pandemi Covid-19.
Syarief Hasan menilai, rencana penghapusan BBM jenis premiu ... Berita Selengkapnya |
| Oknum TNI dan Aparat Hukum Diduga Terlibat Kasus Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia | 2021-12-29 07:11:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menduga ada keterlibatan oknum TNI dalam kasus pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.
"Adanya dugaan keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut (AL), oknum TNI Angkatan Udara (AU) yang memiliki peran masing-masing dalam membantu kegi ... Berita Selengkapnya |
| Operasi Lilin Jaya 2021 Mulai Berlaku Hingga 2 Januari 2022 | 2021-12-23 20:10:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin apel gelar pasukan operasi 'Lilin Jaya 2021' di Polda Metro Jaya, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (23/12).
Apel pasukan dalam rangka persiapan pengamanan hari libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 ini melibatkan personel Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, TNI dan Pemerintah Prov ... Berita Selengkapnya |
| Pro Kontra Presidential Threshold | 2021-12-21 13:24:39 |
 |
Oleh: Dr. H. Tony Rosyid
BANYAK TOKOH potensial untuk menjadi presiden RI. Tapi apa daya, mereka terbentur aturan main. Tidak mudah memenuhi syarat administratif untuk nyapres.
Sesuai aturan pasal 222 UU Pemilu No 7 Tahun 2017, untuk bisa nyapres mesti didukung oleh 20 persen kursi di DPR. Artinya, yang berhak mengusung capres itu adalah parp ... Berita Selengkapnya |
| Bentuk Pengelolaan Pemerintahan IKN Berpotensi Inkonstitusional dan Banyak Mendapat Catatan Ahli | 2021-12-18 05:27:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI Suryadi Jaya Purnama yang mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menanggapi pembahasan RUU IKN yang telah memasuki tahap waktu pemindahan IKN dan juga konsep pemerintahan khusus di IKN.
SJP, sapaan akrabnya berpandangan, ko ... Berita Selengkapnya |
| Utang Indonesia Lampaui Rekomendasi IMF, Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Indonesia Ikuti Rekomendasi BPK dan IMF | 2021-12-10 10:14:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan terus mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan utang luar negeri dan melakukan pengelolaan utang dengan bijak. Pasalnya, utang lndonesia kini semakin menumpuk dan kerentanan utang telah melewati batas yang direkomendasikan IMF.
Menurut Syar ... Berita Selengkapnya |
| PPKM Level 3 Batal Diterapkan di Semua Daerah Saat Natal-Tahun Baru | 2021-12-07 10:52:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan PPKM level 3 di semua daerah saat Natal dan Tahun Baru 2022 tak jadi diterapkan. Pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan yang lebih proporsional yakni tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini tapi dengan beberapa pengetatan.
Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kemenk ... Berita Selengkapnya |
|
|
