| Kriminal |
 |
|
| |
| Oknum TNI dan Aparat Hukum Diduga Terlibat Kasus Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia | 2021-12-29 07:11:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menduga ada keterlibatan oknum TNI dalam kasus pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.
"Adanya dugaan keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut (AL), oknum TNI Angkatan Udara (AU) yang memiliki peran masing-masing dalam membantu kegi ... Berita Selengkapnya |
| Operasi Lilin Jaya 2021 Mulai Berlaku Hingga 2 Januari 2022 | 2021-12-23 20:10:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin apel gelar pasukan operasi 'Lilin Jaya 2021' di Polda Metro Jaya, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (23/12).
Apel pasukan dalam rangka persiapan pengamanan hari libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 ini melibatkan personel Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, TNI dan Pemerintah Prov ... Berita Selengkapnya |
| Pro Kontra Presidential Threshold | 2021-12-21 13:24:39 |
 |
Oleh: Dr. H. Tony Rosyid
BANYAK TOKOH potensial untuk menjadi presiden RI. Tapi apa daya, mereka terbentur aturan main. Tidak mudah memenuhi syarat administratif untuk nyapres.
Sesuai aturan pasal 222 UU Pemilu No 7 Tahun 2017, untuk bisa nyapres mesti didukung oleh 20 persen kursi di DPR. Artinya, yang berhak mengusung capres itu adalah parp ... Berita Selengkapnya |
| Bentuk Pengelolaan Pemerintahan IKN Berpotensi Inkonstitusional dan Banyak Mendapat Catatan Ahli | 2021-12-18 05:27:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI Suryadi Jaya Purnama yang mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menanggapi pembahasan RUU IKN yang telah memasuki tahap waktu pemindahan IKN dan juga konsep pemerintahan khusus di IKN.
SJP, sapaan akrabnya berpandangan, ko ... Berita Selengkapnya |
| Utang Indonesia Lampaui Rekomendasi IMF, Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Indonesia Ikuti Rekomendasi BPK dan IMF | 2021-12-10 10:14:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan terus mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan utang luar negeri dan melakukan pengelolaan utang dengan bijak. Pasalnya, utang lndonesia kini semakin menumpuk dan kerentanan utang telah melewati batas yang direkomendasikan IMF.
Menurut Syar ... Berita Selengkapnya |
| PPKM Level 3 Batal Diterapkan di Semua Daerah Saat Natal-Tahun Baru | 2021-12-07 10:52:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan PPKM level 3 di semua daerah saat Natal dan Tahun Baru 2022 tak jadi diterapkan. Pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan yang lebih proporsional yakni tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini tapi dengan beberapa pengetatan.
Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kemenk ... Berita Selengkapnya |
| Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara | 2021-12-04 01:01:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi Klarifikasi dari Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis YUSTINUS PRASTOWO yg memberikan jawaban Atas Statemen Profesor Dr.Ir.Fadel Mohamad,Selaku Wakil Ketua MPR RI/Koordinator Bidang Anggaran ,Maka Ketua Badan Penganggaran MPR RI Idris Laena,Bersama Wakil-Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI,An ... Berita Selengkapnya |
| MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi | 2021-11-28 10:53:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengapresiasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan kepada pembentuk UU agar segera merevisi UUCK sampai batas 2 (dua) tahun ... Berita Selengkapnya |
| Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba | 2021-11-25 21:53:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengimbau kepada jajarannya agar tetap semangat dalam menjalankan tugas memberantas jaringan peredaran narkotika di Indonesia. Hal ini disampaikan Fadil dalam rangka terus memotivasi anggotanya dan jajaran Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) untuk senantiasa melindungi masyarak ... Berita Selengkapnya |
| Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana | 2021-11-24 06:35:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penggunaan anggaran negara atau APBN dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menguatkan anggapan bahwa pemerintah selalu inkonsisten dalam menyusun perencanaan. Hal tersebut disampaikan Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni.
Menurutnya, ini adalah sekian kali ... Berita Selengkapnya |
|
|
