| White Crime |
 |
|
| |
| Ditjen PAS Konfirmasi Ke Kalapas Klas I Cipinang: Kabar Soal Pungli Alas Tidur Napi, Tidak Benar | 2022-02-07 05:54:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan bahwa kabar dugaan adanya pungutan liar (pungli) jual beli alas atau tempat untuk tidur narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Cipinang, Jakarta Timur, adalah tidak benar alias hoax.
Hal itu disampaikan K ... Berita Selengkapnya |
| Acara Indonesia Bangkit Lebih Kuat, Seluruh Anggota RAPI Membuat Program Rumah RAPI | 2022-01-31 08:51:10 |
 |
TANGERANG SELATAN, Berita HUKUM - Beranjak dari mengusung tema, 'Indonesia Bangkit Lebih Kuat,' setelah pandemi Covid19, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) yang memiliki anggota sekitar 68 ribu orang anggota keseluruhan seIndonesia, mengggelar acara 'Indonesia Lebih Kuat dengan beberapa kegiatan seperti Senam Zumba, Aerobik, Vaksin Gratis 1 dan ... Berita Selengkapnya |
| Tersangka Kasus Pembunuhan di Bekasi Dijerat Pasal 340, Ancaman Penjara Seumur Hidup | 2022-01-26 12:48:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap pria berinisial TAW (21), tersangka utama pembunuhan terhadap temannya berinisial AY (19). Pelaku ditangkap di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, akibat perbuatannya tersangka TAW dipersangkaka ... Berita Selengkapnya |
| Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural | 2022-01-21 15:17:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kaltim bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kaltim menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara.
Sikap penolakan didasari pertimbangan risiko seperti terganggunya kehidupan masyarakat adat setempat dan satwa langka akibat pembangunan ... Berita Selengkapnya |
| Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU | 2022-01-19 09:35:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU) IKN ditetapkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dikatakan Anggota DPR RI Hamid Noor Yasin, F-PKS menilai pemindahan ibu kota negara disaat negeri ini tengah sibuk membenahi keuangan negara yang sulit akiba ... Berita Selengkapnya |
| Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY | 2022-01-17 12:26:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia diminta berani mengusut tuntas dugaan KKN dua anak Presiden Joko Widodo yang sebelumnya dilaporkan oleh aktivis sekaligus dosen UNJ, Ubedilah Badrun.
Apalagi bila melihat pengalaman, KPK kerap mengusut kasus besar, salah satunya dengan menangkap besan Presiden Susilo B ... Berita Selengkapnya |
| Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget' | 2022-01-13 10:11:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama menilai beberapa proyek pembangunan IKN berpotensi mangkrak dan overbudget. Hal itu dapat terlihat dari pembahasan soal substansi RUU IKN yang dilakukan melalui Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, bukan pada tahapan Panitia K ... Berita Selengkapnya |
| Dosen UNJ Melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK Serta Meminta Jokowi Dipanggil | 2022-01-11 06:26:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis '98, Ubedilah Badrun.
"Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian ... Berita Selengkapnya |
| KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek dan Lelang Jabatan di Pemkot Bekasi | 2022-01-06 23:42:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 9 tersangka kasus dugaan tindak pidana suap korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan lelang jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan, KPK berkesimpulan terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangk ... Berita Selengkapnya |
| Premium dan Pertalite akan Dihapus, Wakil Ketua MPR: Memberatkan Masyarakat Kecil | 2022-01-01 17:13:20 |
 |
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan rencana penghapusan BBM jenis premium pada tahun 2022 mendatang. Pasalnya, penghapusan secara terburu-buru BBM jenis premium ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh Pandemi Covid-19.
Syarief Hasan menilai, rencana penghapusan BBM jenis premiu ... Berita Selengkapnya |
|
|
