| Nusantara |
 |
|
| |
| Vaksin Kedaluwarsa, Komisi IX Akan Panggil Kemenkes dan BPOM | 2022-03-16 11:04:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 18 juta dosis vaksin Covid-19 dikabarkan telah kedaluwarsa pada akhir Februari lalu. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dikabarkan akan melakukan perpanjangan masa kedaluwarsa terhadap 18 juta vaksin Covid-19 tersebut. Wulla menanggapi hal itu, Anggota K ... Berita Selengkapnya |
| Menunda Pemilu Maupun Menambah Periode Kekuasaan Presiden Bertentangan Dengan Konstitusi | 2022-03-14 12:57:46 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Dihadapan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua MPR RI, DR. H. M. Hidyat Nur Wahid, MA memuji keteladanan para tokoh bangsa, khususnya yang berasal dari Gorontalo. Ada sejumlah tokoh Gorontalo, menurut Hidayat Nur Wahid yang harus senantiasa diingat, dan diteladani ... Berita Selengkapnya |
| Surat Terbuka Denny Indrayana Kepada Presiden Joko Widodo | 2022-03-11 00:45:57 |
 |
Oleh: Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D
SIKAP PRESIDEN yang Cenderung Membiarkan Pembatalan Pemilu 2024 dapat dikenakan Delik Pengkhianatan terhadap Negara dan Karenanya dapat Berimplikasi Pemberhentian di Tengah Masa Jabatan
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Presiden Jokowi Yang Terhormat,
Ba'da shubuh pagi ini, sambil menyimak "Kaj ... Berita Selengkapnya |
| Tidak Ada Landasan Konstitusionalnya untuk Menunda Pemilu | 2022-03-08 21:47:07 |
 |
Oleh: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
PRESIDEN JOKOWI hari ini memberikan tanggapan atas wacana penundaan pemilu yang berimplikasi pada habisnya masa jabatan penyelenggara negara mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Presiden menegaskan bahwa semua orang, wajib taat dan patuh pada konstitusi ... Berita Selengkapnya |
| MPR Menjaga Konstitusi, Menolak Pengunduran Pemilu | 2022-03-03 15:25:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menerima secara daring Pimpinan Pusat Parkindo (Partisipasi Kristen Indonesia), Selasa (1/3). Pada kesempatan itu HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mendukung konsistensi menjalankan Pancasila dan UUD NRI 1945. Karena baik ... Berita Selengkapnya |
| Tak Terima Plang Nama di Masjid Banyuwangi Dibongkar Paksa, Muhammadiyah Bakal Ambil Langkah Hukum | 2022-03-01 06:48:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Insiden pencopotan plang nama Muhammadiyah di masjid Al Hidayah di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat kemarin (25/2) viral di media sosial.
Dalam tayangan video berdurasi 25 menit tersebut, tampak sekelompok warga mencopot tiga plang milik organisasi Muhammadiyah yang terpasang di l ... Berita Selengkapnya |
| Polisi Tangkap 3 dari 5 Pelaku Pengeroyokan Ketum KNPI Haris Pertama | 2022-02-23 10:13:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya menangkap 3 dari 5 pelaku tindak pidana pengeroyokan terhadap Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Ketiga pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial MS, JT, dan SS, sedangkan 2 pelaku masih dalam pengejaran alias DPO inisial A dan I.
"Ketiganya ditangkap di Tanjung Priok ... Berita Selengkapnya |
| Pemindahan IKN Ancaman bagi Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi | 2022-02-19 10:21:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan bahwa berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah diidentifikasi bahwa di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) terdapat tiga Kawasan dengan nilai konservasi tinggi.
"Saya mempertanyakan langkah m ... Berita Selengkapnya |
| Saleh Daulay: Aturan Pemerintah Jangan Rugikan Masyarakat | 2022-02-14 06:26:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan belum mendapat keterangan yang jelas dan lengkap terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022. Dalam rapat-rapat dengan Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan, perubahan tentang mekanisme penarikan Jaminan Hari Tua (JHT) tidak dibicarakan sec ... Berita Selengkapnya |
| Sidang Pendahuluan JR di MK, Partai Ummat Gaungkan Penghapusan Presidential Threshold | 2022-02-09 23:22:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk kesekian kalinya menggelar judicial review (JR), pengujian UU Pemilu terkait Presidential Threshold sebesar 20 persen. Kali ini, sidang perdana JR dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan yang diajukan oleh Partai Ummat, Partai yang baru didirika ... Berita Selengkapnya |
|
|
