| Legislatif |
 |
|
| |
| Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar | 2022-08-02 13:03:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta kepada pemerintah agar menjelaskan kepada rakyat terkait keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB). Proyek ini sedari awal memang telah begitu kontroversial dan menyita perhatian banyak kalangan, baik dari sisi pembebasan lahan, pembiayaan yg ... Berita Selengkapnya |
| Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN | 2022-07-22 13:51:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Totalitas Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam membongkar kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bikin koruptor cemas.
Sejumlah pihak yang terlibat, penyelenggara negara maupun swasta, telah ditetapkan sebagai tersangka. Terbaru, lima tersangka pada kasus korupsi proyek pembangunan pabrik Blast Furnace C ... Berita Selengkapnya |
| 30 Tersangka Kasus Mafia Tanah Berhasil Ditangkap, Kapolda Metro Ungkap Modus Operandi | 2022-07-18 21:05:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap sebanyak 30 tersangka kasus mafia tanah hingga saat ini. Hal itu disampaikan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi saat konferensi pers hasil ungkap kasus mafia tanah, yang dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, K ... Berita Selengkapnya |
| Utang Negara Menggunung, Prof Didik Rachbini: 82 Parlemen Dikuasai dan Takut Mengontrol Pemerintah | 2022-07-18 10:49:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tumpukan utang negara tak bisa dilepaskan dari minimnya pengawasan wakil rakyat di Senayan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.
Ekonom senior Indef, Prof Didik J Rachbini mengurai, saat ini utang Indonesia terbilang sangat besar, yakni mencapai Rp1.500 triliun dalam setahun dan defisit dalam setahun menca ... Berita Selengkapnya |
| Mulyanto Minta Presiden Segera Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 | 2022-07-11 21:54:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, daripada sibuk wacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi sangat sensitif bagi kenai ... Berita Selengkapnya |
| Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi | 2022-07-02 14:42:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang membidangi urusan Agama, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan Kementerian Agama mestinya tidak buru-buru mutlak menolak tambahan kuota haji sebanyak 10.000 bagi jamaah Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi, antara lain karena alasan teknis atau mepetnya wa ... Berita Selengkapnya |
| Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter | 2022-06-21 16:46:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam melaksanakan dan menentukan kebijakan, baik fiskal maupun moneter. Hal itu dalam rangka menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut ekonomi 60 negara di dunia akan ambruk, berdasarkan data dari World Bank a ... Berita Selengkapnya |
| Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021 | 2022-06-15 13:34:31 |
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Kampus Muhammadiyah berhasil menjadi salah satu Universitas Islam Terbaik Se-Dunia Versi Uni Rank 2021. Uni Rank 2021 memberi penilaian pada tiga aspek penting yang dimiliki Universitas.
Diantaranya, pertama akreditasi di universitas, kedua melihat adanya program pascasarjana atau tidak, dan ketiga proses pembelajaran ... Berita Selengkapnya |
| Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli? | 2022-06-02 08:49:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pertemuan lima jam bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh seolah telah membuat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto legowo untuk tidak memaksakan diri maju pada Pilpres 2024 mendatang.
Prabowo yang sudah ikut dalam 3 gelaran pilpres terakhir seperti ingin mengambil peran sebagai king maker dengan mengatakan " ... Berita Selengkapnya |
| Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos | 2022-05-31 15:10:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya Kombes Pol Langgeng Purnomo menyebut, tak lolosnya calon Bintara 2021 bernama Fahri Fadilah Nur Rizki (21) untuk menjadi anggota Polri bukan karena atensi atau titipan.
Langgeng menjelaskan, Fahri tidak lolos berdasarkan hasil tahapan supervisi Bintara Polri yang menyatakan Ia gagal memenu ... Berita Selengkapnya |
|
|
