Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
Akankah Kasus Mega Transfer 19 Triliun Terungkap? | 2018-01-17 14:07:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Lambannya pengungkapan kasus mega transfer senilai Rp19 triliun dari Guernsey, Inggris ke Singapura dan penyelidikan terkait hasil investigasi Otoritas Moneter Singapura (MAS) terhadap Bank Standard Chartered semakin membuat gerah banyak kalangan di dalam negeri.

Sebagian masyarakat menilai lambannya aparat hukum dalam pe
...

KPK Tetapkan Bupati Kukar Rita Widyasari dan Pengusaha sebagai Tersangka TPPU | 2018-01-17 06:53:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RIW) dan Komisaris PT Media Bangun Bersama (PT MBB), Khairudin (KHR) sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya diduga menyamarkan gratifikasi senilai Rp 436 miliar.

Dalam pengembangan penyidikan duga
...

DPR Desak Kasus Mega Transfer Belasan Triliun Rupiah Segera Diusut Aparat Hukum | 2018-01-10 16:18:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmon J. Mahesa menegaskan seharusnya pihak aparat hukum melalukan penelusuran dan penyelidikan terkait hasil investigasi Otoritas Moneter Singapura (MAS) terhadap Standard Chartered terkait transfer dana sebesar 1,4 miliar dollar AS atau setara Rp19 triliun dari Guernsey, Inggris ke Singapura ...

Kasus E-KTP, Setya Novanto Tidak Mau Jadi Penyebar Fitnah | 2018-01-05 21:31:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengacara Maqdir Ismail menyatakan Setya Novanto tidak ingin mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum ataujustice collaborator (JC) agar tidak menjadi penyebar fitnah.

"Kami belum memastikan mau mengajukan JC atau tidak. Kami tidak mau karena JC itu menyebut nama orang. Kami tidak mau ja
...

Pemprov DKI Jakarta Bentuk Komite Pencegahan Korupsi | 2018-01-05 06:06:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membentuk Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK). Tujuannya, agar Pemprov DKI mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Komite PK dibentuk dengan landasan hukum Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 201
...

Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Bersikap Tegas Memberantas Korupsi | 2017-12-27 15:01:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Melihat tahun 2017 yang nampaknya berat bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi bertajuk "Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi" bertempat di aula gedung PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat pa ...

KPK Kecewa Pengajuan PK OC Kaligis Dikabulkan MA | 2017-12-24 07:23:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan kecewa terkait putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Otto Cornelis Kaligis.

"Pertama, KPK tentu kecewa apalagi kalau kita berbicara tentang efek jera dalam pemberantasan korupsi," kata Syarif saat dik
...

Gelapkan Uang Perusahaan Daihatsu, Pasutri Leni dan Jepri Dituntut 11 Tahun Penjara | 2017-12-22 08:53:05

SAMARINDA, Beita HUKUM - Pasangan Suami Istri (Pasutri) Leni Nutusanti mantan kasier perusahan showroom Daihatsu di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Suaminya Jepriansyah alias Jepri terancam hukum 11 tahun penjara karena diduga telah menggelapkan uang perusahaan dealer Daihatsu untuk memperkaya diri sendiri hingga Rp 25 Miliar.

Leni
...

Hakim Kembali Bebaskan 2 Terdakwa Kasus Mega Pungli Komura, Gafar dan Dwi | 2017-12-22 08:44:25

SAMARINDA, Berita HUKUM - Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur kembali membebaskan dua (2) terdakwa kasus mega Pungutan Liar (Pungli) di Pelabuhan Terminal Peti Kemas Palaran, Kota Samarinda yakni Ketua Koperasi Samudera Usaha (Komura) Samarinda Jafar Abdul Gaffar dan sekretarisnya Dwi Hari Winarno.

Kasusnya sebelumnya telah menghe
...

Bambang Widjojanto Usul BANI Solusi Tercepat Selesaikan Kasus Sumber Waras | 2017-12-21 12:26:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Ketua (Waket) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) berpendapat, jika polemik kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dibawa ke ranah Pengadilan, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam penyelesaian kasus tersebut.

Untuk itu Bambang mengusulkan, sebaiknya polemik Sumber
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Polres Metro Jakbar Tingkatkan Kemampuan Tim Pemburu Preman (TPP)
Lomba Band Piala Kapolri Bagi SMA Sederajat di Jakarta
Samsung Siap Luncurkan Ponsel Galaxy S9 dan Galaxy S9+
Mediasi PBB dengan KPU Gagal, PBB Lakukan Perlawanan sebagai Bentuk Kezaliman
Panglima TNI: Soliditas TNI dan Polri Demi NKRI


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]