Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
Dituntut 12,5 Tahun Bui, Patrialis Akbar: Innalillahi, Banyak Fiksi Dibuat Tidak Berdasarkan Fakta | 2017-08-15 19:32:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dituntut 12,5 tahun bui karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Patrialis menyebut banyak fiksi yang digunakan jaksa untuk menuntutnya. "Innalillahi, karena saya di persidangan telah mengungkapkan seluruh fakta. Banyak hal fiksi semacam karangan yang dibuat tidak berdasarkan fa ...

Kronologis dan Curhatan Johannes Marliem Saksi Kunci Kasus E-KTP sebelum Dikabarkan Tewas | 2017-08-13 12:31:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Korban bunuh diri di sebuah rumah di Edinburgh Avenue, kawasan Beverly Grove, Los Angeles (LA) Amerika Serikat, dipastikan bernama Johannes Marliem. Sebelumnya, ia sempat mengungkapkan kekecewaannya pada pimpinan KPK dan sebuah media massa lantaran pemberitaan yang membuat nyawanya terancam.

Mengutip wehoville, Jumat (11/
...

Diduga Meras Tersangka Korupsi Kasus KONI, Kajari Bontang Budi Setyadi Dicopot | 2017-08-13 12:57:28

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) M Budi Setyadi akhirnya di copot atau dinonaktifkan dari jabatannya, ia diduga melakukan pemerasan terhadap tersangka Ketua KONI kota Bontang Udin Mulyono yang saat ini sudah menjadi terpidana dan ditahan di Rutan Sempaja Samarinda.

Udin Mulyono menudin
...

Fahri Hamzah Sambut Baik Pembentukan Densus Tipikor | 2017-08-09 08:50:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) tindak pidana korupsi (tipikor) oleh lembaga Kepolisian. Menurutnya, penegakan hukum tipikor harus kembali ke lembaga inti, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Terlebih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga ad hoc dalam pene ...

TNI Transparan dalam Penegakkan Hukum Kasus Helikopter AW-101 | 2017-08-04 17:39:29

BALI, Berita HUKUM - Proses penyelidikan dan penyidikan kasus pengadaan pesawat Helikopter AW-101 TNI AU TA. 2016 sebagai transparansi TNI dalam penegakkan hukum guna mewujudkan TNI yang bersih dan terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Hal tersebut disampaikan Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Wijanarko didampingi Kapuspen TNI Mayje
...

Mantan Dekan Faperta dan Fahutan UNMUL di Tahan terkait Dugaan Korupsi | 2017-07-31 06:51:38

SAMARINDA, Berita HUKUM - Dunia pendidikan di Unuversitas Mulawarman (UNMUL) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang diterpa badai dugaan korupsi, akibatnya mantan Dekan Fakultas Pertanian Unmul bernama Gusti Hafiansyah (GH) yang juga menjabat Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara serta seorang stafnya bagian keuangan Siti Mutmainah (SM) sebagai ...

Kejati Kaltim Gandeng KPK Ungkap Beberapa Kasus Korupsi di Kaltim | 2017-07-26 19:18:18

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepala Kejakasaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur (Kaltim) Dr Fadil Zumhana, SH, MH dalam rilisnya di Gedung Kejaksaan Tinggi Kaltim pada, Jumat (21/7) lalu mengungkap sejumlah persoalan dugaan korupsi yang terjadi di wilayah hukum yang dipimpinnya di Kejaksaan Tinggi Kaltim yang meliputi Kalimantan Timur dan Kalimantan U ...

Hentikan Peradilan Sesat KPK | 2017-07-26 16:03:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Tujuan dibentuknya Panitia Khusus Angket KPK merupakan upaya DPR RI untuk menelusuri kebenaran dan keadilan, jangan sampai lembaga penegak hukum justru menghasilkan peradilan yang sesat. Wakil Ketua Pansus Angket, Masinton Pasaribu mewanti-wanti hal tersebut sesaat setelah Rapat dengar Pendapat Umum dengan Muchtar Efendi dan ...

Pansus Pelindo II Serahkan Hasil Audit BPK ke KPK | 2017-07-19 05:59:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Khusus Angket DPR RI tentang Pelindo II DPR RI menyerahkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diterima pansus pada Juni lalu, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pansus meminta agar hasil audit investigasi pertama itu ditindaklanjuti oleh KPK.

Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka mengatakan,
...

Pasca Penetapan Tersangka, Setya Novanto Siap Ikuti Proses Hukum | 2017-07-19 05:00:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, pihaknya siap mengikuti proses hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh KPK.

"Saya sudah melihat di media bahwa saya sudah ditetapkan oleh Ketua KPK sebagai tersangka, dan sebagai warga negara yang baik maka saya akan mengikuti dan ta
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
Pemasok Sabu Politikus Golkar Indra J Piliang Ternyata Karyawan Karaoke Diamond
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Panglima TNI: Jaga Terus Amanah Dan Kepercayaan Rakyat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI
MK Tegaskan PK Sekali Konstitusional
Komisaris dan Direktur Asuransi Bumi Asih Jaya di Tahan Polisi


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]