| Lingkungan |
 |
|
| |
| Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua | 2026-10-23 09:11:55 |
 |
PAPUA, Berita HUKUM - Pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dan menutup area tambang emas seluas 275,36 hektar milik PT Kristalin Eka Lestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Langkah penertiban itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ ... Berita Selengkapnya |
| KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta | 2026-10-14 10:05:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) menangkap sebanyak 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Belasan pejabat BNPB yang ditangkap tersebut diantaranya Sekretaris Utama atau Sestama BNPB, Rustian, dan termasuk pihak Swasta.
"Telah terjadi ... Berita Selengkapnya |
| BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu | 2026-10-07 22:07:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima pengaduan warga RW 06 Kebon Sirih, Jakarta Pusat terkait polemik tukar guling atau ruislag Masjid Al Hurriyah dengan lokasi pengganti di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya menerima laporan warga yang mempertanyakan pros ... Berita Selengkapnya |
| Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi | 2026-10-01 11:18:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik keabsahan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi sorotan publik. Pasalnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 19 tahun 2023 pasal 18 diduga pasal "Selundupan" alias upaya meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pada kontestasi Pemilu 2024.
... Berita Selengkapnya |
| Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah | 2026-09-24 19:39:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor diduga mengelola fasilitas hunian khusus menyerupai villa mewah untuk tempat tinggal narapidana atau warga binaan. Hal tersebut terungkap saat pihak Ombudsman RI melakukan kunjungan serta inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu 23 September 2026 dan menemukan sejumlah ti ... Berita Selengkapnya |
| Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali | 2026-09-16 09:51:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Fahd El Fouz A Rafiq cenderung diam seribu bahasa alias tak bergeming saat ditanya menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) yang ketiga kalinya.
"Bang Fahd...hatrick (tiga kali jadi tersangka) nih?" ditanya wartawan dan tak menjawab saat digiring ke mobil tahanan KP ... Berita Selengkapnya |
| SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat | 2026-09-06 10:10:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap pembela HAM Andrie Yunus semakin menunjukkan bahwa negara belum sungguh-sungguh menghadirkan keadilan bagi korban.
Hal tersebut disampaikan Hendardi di Jakarta, Minggu (6/9/2026), menyikapi putusan banding Pengadilan ... Berita Selengkapnya |
| Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga | 2026-08-31 05:55:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan pidana terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Dengan putusan ... Berita Selengkapnya |
| Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar | 2026-08-30 14:14:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus dugaan suap yang dikenal publik sebagai perkara 'kardus durian' kembali menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memberikan kepastian hukum terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang mencuat sejak 2011 tersebut, termasuk terhadap Muhaimin Iskandar yang saat itu menjabat Menteri Tenaga ... Berita Selengkapnya |
| Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum? | 2026-07-05 08:42:51 |
 |
Oleh: Edy Mulyadi
KASUS DUGAAN ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi sudah bergulir ke pengadilan. Sepertinya bakal seru.
Pertanyaan dan kritik atas selembar kertas bernama ijazah harus diselesaikan lewat pengadilan.
Harusnya kritik berbasis penelitian dibalas dengan argumen dan bukti. Bukan dengan pasal-pasal pidana. Aneh! Tapi, itulah ... Berita Selengkapnya |
|
|
