| White Crime |
 |
|
| |
| Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali | 2026-09-16 09:51:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Fahd El Fouz A Rafiq cenderung diam seribu bahasa alias tak bergeming saat ditanya menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) yang ketiga kalinya.
"Bang Fahd...hatrick (tiga kali jadi tersangka) nih?" ditanya wartawan dan tak menjawab saat digiring ke mobil tahanan KP ... Berita Selengkapnya |
| KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun | 2026-08-05 11:15:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan tiga titik rawan praktik korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni pada tahap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Melalui mekanisme early warning system pada instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Preventi ... Berita Selengkapnya |
| Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya | 2026-06-23 19:07:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung menolak permohonan justice collborator yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya. Justice collaboratoor merupakan pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum.
"Kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator d ... Berita Selengkapnya |
| KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri | 2026-05-21 17:25:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatkan bahwa selama 22 tahun berdiri, yakni sejak 2004 sampai 2026, pihaknya sudah menangani sebanyak 1.880 pelaku rasuah.
"Dari 1.880 tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, 1.720-nya pelakunya adalah laki-laki. Sedangkan 160-nya, itu perempuan," kata Deputi Penindakan dan ... Berita Selengkapnya |
| Nadiem Makarim dituntut 18 tahun dan Mengganti Rp4,87 triliun pada kasus dugaan korupsi Chromebook | 2026-05-14 13:32:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Menteri Pendidikan, Riset, Kebudayaan dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dituntut 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada Rabu (13/5).
Nadiem juga dituntut membayar denda Rp1 miliar atau pengganti penjara 190 hari serta ... Berita Selengkapnya |
| Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah | 2026-04-25 20:16:35 |
 |
MAGETAN, Berita HUKUM - Tindakan tegas, terukur dan tanpa pandang bulu dalam pemberantasan korupsi kembali ditunjukkan Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Magetan, Jawa Timur (Jatim) Sabrul Iman, yang menahan Ketua DPRD Magetan RJ, dan 2 Anggota DPRD, JML dan JMT serta tiga tenaga pendamping dewan, yaitu AN, TH dan ST.
Ditahannua Ketua DPRD Maget ... Berita Selengkapnya |
| Pecah Rekor 3 kali OTT KPK dalam Sehari, Siapa Saja Pejabat yang Terseret? | 2025-12-19 14:11:59 |
|
JAKARTA, Berta HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kejutan besar menjelang akhir tahun 2025.
Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, lembaga antirasuah ini menggelar tiga Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lokasi yang berbeda, yakni Banten, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Bekasi.
Rangkaian operasi senyap ini menyeret sejumlah nama ... Berita Selengkapnya |
| Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini | 2025-10-21 06:02:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengaku heran karena diminta melaporkan dugaan mark up proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penanganan perkara yang ditangani KP ... Berita Selengkapnya |
| KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat | 2025-10-17 09:38:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
"KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun dat ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Kuota Haji IKA PMII UI Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum | 2025-10-01 18:35:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan korupsi kuota haji 2024, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Indonesia (IKA PMII UI) menyampaikan sikap tegas agar seluruh pihak menghormati prosea hukum dan asas praduga tak bersalah, serta tidak melaku ... Berita Selengkapnya |
|
|
