Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun | 2026-08-05 11:15:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan tiga titik rawan praktik korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni pada tahap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Melalui mekanisme early warning system pada instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Preventi ...

Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya | 2026-06-23 19:07:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung menolak permohonan justice collborator yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya. Justice collaboratoor merupakan pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum.

"Kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator d
...

KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri | 2026-05-21 17:25:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatkan bahwa selama 22 tahun berdiri, yakni sejak 2004 sampai 2026, pihaknya sudah menangani sebanyak 1.880 pelaku rasuah.

"Dari 1.880 tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, 1.720-nya pelakunya adalah laki-laki. Sedangkan 160-nya, itu perempuan," kata Deputi Penindakan dan
...

Nadiem Makarim dituntut 18 tahun dan Mengganti Rp4,87 triliun pada kasus dugaan korupsi Chromebook | 2026-05-14 13:32:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Menteri Pendidikan, Riset, Kebudayaan dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dituntut 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada Rabu (13/5).

Nadiem juga dituntut membayar denda Rp1 miliar atau pengganti penjara 190 hari serta
...

Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah | 2026-04-25 20:16:35

MAGETAN, Berita HUKUM - Tindakan tegas, terukur dan tanpa pandang bulu dalam pemberantasan korupsi kembali ditunjukkan Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Magetan, Jawa Timur (Jatim) Sabrul Iman, yang menahan Ketua DPRD Magetan RJ, dan 2 Anggota DPRD, JML dan JMT serta tiga tenaga pendamping dewan, yaitu AN, TH dan ST.

Ditahannua Ketua DPRD Maget
...

Pecah Rekor 3 kali OTT KPK dalam Sehari, Siapa Saja Pejabat yang Terseret? | 2025-12-19 14:11:59

JAKARTA, Berta HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kejutan besar menjelang akhir tahun 2025.

Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, lembaga antirasuah ini menggelar tiga Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lokasi yang berbeda, yakni Banten, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Bekasi.

Rangkaian operasi senyap ini menyeret sejumlah nama
...

Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini | 2025-10-21 06:02:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengaku heran karena diminta melaporkan dugaan mark up proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penanganan perkara yang ditangani KP
...

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat | 2025-10-17 09:38:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun dat
...

Kasus Kuota Haji IKA PMII UI Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum | 2025-10-01 18:35:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan korupsi kuota haji 2024, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Indonesia (IKA PMII UI) menyampaikan sikap tegas agar seluruh pihak menghormati prosea hukum dan asas praduga tak bersalah, serta tidak melaku ...

Terbukti Bersalah, Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara | 2025-06-19 22:16:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada Zarof Ricar, mantan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA), dalam kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan miliaran rupiah serta logam mulia.

Selain pidana penjara, Zarof juga dikenakan dend
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]