| Politik |
 |
|
| |
| Soal Bagi-bagi Amplop Logo PDIP di Sumenep, Kritik Buat Bawaslu: Politik Boleh Bagi Penguasa? | 2023-04-07 04:10:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejadian bagi-bagi amplop berlogo PDI Perjuangan di Sumenep, Jawa Timur, yang dinilai tidak masuk pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menuai kritik.
Salah satu kritik disampaikan mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, melalui akun Twitternya, Kamis (6/4).
Ia menyebutkan tiga ... Berita Selengkapnya |
| HNW: Seandainya FIFA Tidak Diskriminatif Atau Israel Mengundurkan Diri, Indonesia Tetap Jadi Tuan Rumah Final U-20 | 2023-04-05 03:51:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengaku kecewa dengan sikap diskriminatif FIFA hingga tidak mencoret Israel sebagaimana inti penolakan publik, tapi malah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Sekalipun memang sebab penolakan disebut oleh ... Berita Selengkapnya |
| HNW, Soal Larangan Bukber Bagi ASN, Negara Harusnya Adil, Edaran Itu Agar Dikoreksi dan Dicabut Saja | 2023-03-24 23:03:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid mengkritik arahan Presiden Jokowi via Menteri Sekretaris Kabiner agar penyelenggara negara, ASN dan Pimpinan Lembaga Negara meniadakan kegiatan buka bersama selama Ramadhan 1444 H. HNW sapaan akrabnya memaklumi penolakan publik, dan juga mempertanyakan pelarangan kerumunan dikaitkan covid ... Berita Selengkapnya |
| PPATK Harus Ungkap Transaksi Mencurigakan di DJP dan Kemenkeu | 2023-03-09 11:44:34 |
.JPG) |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Santoso meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap secara utuh, terkait transaksi keuangan mencurigakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Akibat kekayaan yang tak wajar salah satu mantan pegawai pajak Rafael Alun ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diingatkan Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Terkait Impor KRL | 2023-03-03 10:26:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama merespon kondisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang terancam tidak dapat mengganti 10 unit rangkaian kereta rel listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang akan pensiun pada tahun 2023 dan 19 unit pada tahun 2024 akibat dampak dari Kementeria ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Desak Batalkan IPO PT Pertamina Geothermal Energy | 2023-02-24 00:59:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk membatalkan IPO (Initial Public Offering/penawaran saham umum perdana) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Pasalnya, aksi korporasi anak usaha Pertamina ini jelas bertentangan dengan UU BUMN dan berpotensi merugikan negara.
"Ada dua poin krusi ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Ajak Masyarakat Hindari Isu SARA di Pemilu 2024 | 2023-02-18 03:11:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Johan Rosihan mengajak seluruh komponen masyarakat, baik politisi maupun insan pers, untuk menghindari penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam Pemilu 2024. Menurutnya, isu tersebut sudah tidak relevan. Karena itu, ia mengajak untuk fokus menj ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR: Ekonomi Tumbuh Namun Kemiskinan Naik, Pertumbuhan Kita Masih Eksklusif | 2023-02-11 15:55:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 sebesar 5,31 persen sesuatu hal yang baik, namun ini bukanlah prestasi. Kita masih kalah dibandingkan beberapa negara di ASEAN, seperti Vietnam yang mampu mencatat pertumbuhan 8,02 persen, Malaysia (7,8), dan Filipina (7,6). Apalagi pertumbuh ... Berita Selengkapnya |
| Kebijakan Subsidi Motor & Mobil Listrik Terkesan Terburu-buru dan Perlu Dikaji Kembali | 2023-02-09 02:23:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai kebijakan subsidi motor dan mobil listrik bukan merupakan langkah yang jitu dalam upaya mendorong transisi energi ke Energi Baru dan energi Terbarukan. Malah, hanya menghabiskan banyak anggaran, sementara dampak yang dihasilkan pun cenderung kurang baik.
"Menurut saya, ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Ingatkan Pemerintah Tak Paksakan Percepatan Pembangunan IKN | 2023-02-07 09:32:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengingatkan kepada pemerintah agar tidak memaksakan percepatan pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN). Hal itu disampaikannya dengan pertimbangan pendanaan yang memiliki keterbatasan terhadap pembangunan infrastruktur yang dinilai akan menjadi ibu kota baru tersebut.
"Tentu sebagai ... Berita Selengkapnya |
|
|
