| Politik |
 |
|
| |
| Putusan MK 'Pintu Masuk' Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Siapa Diuntungkan dan Dirugikan dalam Pilpres 2024? | 2023-10-17 19:24:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Potensi penyalahgunaan wewenang, terbajaknya sistem demokrasi, hingga ancaman suburnya politik dinasti dinilai oleh pengamat politik akan mewarnai jalannya Pilpres 2024, menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia.
Penilaian itu muncul karena putusan MK terkait uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undan ... Berita Selengkapnya |
| Putusan MK soal Uji Materi Batas Usia Capres-Cawapres: Gugatan PSI Ditolak, dan Kabulkan Permohonan Mahasiswa UNS | 2023-10-17 19:19:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) menguji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) akhirnya menghasilkan putusan hukum, yakni mengabulkan sebagian dan menolak keseluruhan permohonan gugatan.
Se ... Berita Selengkapnya |
| Anies Bersyukur, Diizinkan Masuk Kamar Mbah Maimun dan Diberi Tongkat Komando | 2023-10-01 21:48:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, silaturahmi ke Pondok Pesantren Al Anwar dan Ma'hadu 'Ulum Asy-Syar'Iyyah (MUS), di Sarang, Rembang, Minggu (1/10).
Kedatangan Anies merupakan kali kedua, setelah pada 2013 lalu mendapat sambutan hangat dari para putra Mbah Maimun, KH Najih Maimun, KH Idror M ... Berita Selengkapnya |
| Berpotensi Ciptakan Konflik Horizontal, Muhammadiyah Berharap BNPT Batalkan Wacana Mengontrol Tempat Ibadah | 2023-09-09 09:57:19 |
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Kepala BNPT, Rycko Amelza, Rabu (6/9) mewacanakan untuk mengontrol tempat ibadah. Wacana tersebut dilontarkan untuk mencegah potensi radikalisme dan promosi kebencian di tempat ibadah.
Menanggapinya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berharap wa ... Berita Selengkapnya |
| BaCaPres Anies: Kita Tidak Ingin Perekonomian Maju Tapi Ekologi Rusak | 2023-08-30 09:57:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Membangun Indonesia secara berkelanjutan di masa depan menjadi cita-cita bakal calon presiden dari Koalisi Persatuan untuk Pembangunan (KPP) Anies Baswedan.
Hal tersebut diungkapkan Anies Baswedan saat mengisi kuliah kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia (UI) pada Selasa (29/8).
"Kita tidak ingin perekonomian maju, ... Berita Selengkapnya |
| Barikade '98 Barsama Organ Relawan Laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri, Diduga Hina Presiden Jokowi | 2023-08-01 10:13:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Barikade '98 bersama sejumlah organ relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri, Senin (31/7).
Bukan tanpa sebab, langkah itu dilakukan lantaran Rocky Gerung diduga menghina Presiden RI (Joko Widodo/Jokowi) dengan pernyataan yang tidak pantas dan dinilai merendahkan harkat martabat pe ... Berita Selengkapnya |
| RUU Kesehatan Sepakat Dibawa ke Paripurna, 7 Fraksi Setuju dan 2 Fraksi Menolak | 2023-06-20 00:02:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI dan Pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan ke paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Sebelumnya, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya atas RUU Kesehatan ini, dan didapati tujuh fraksi di Komisi IX DPR RI menyetujui RUU Kesehatan dibawa ke paripurna, sementara De ... Berita Selengkapnya |
| Sandiaga Uno Resmi Kader Partai Persatuan Pembangunan | 2023-06-14 22:09:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sandiaga Salahuddin Uno resmi menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menteri Pariwisata ini dinyatakan sah bergabung setelah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dan jas hijau berlogo PPP.
Dua atribut resmi partai itu diserahkan langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, di Kantor DPP P ... Berita Selengkapnya |
| Yanuar Prihatin: Sistem Proporsional Tertutup Bahayakan Demokrasi | 2023-06-10 02:46:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai sistem proporsional tertutup membahayakan demokrasi. Oleh karena hal itu bakal merugikan partai politik (parpol) sebagai peserta pemilihan umum (pemilu).
"Bila MK memaksakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024, parpol sebagai peserta pemilu paling rugi. Tanda ... Berita Selengkapnya |
| Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister | 2023-05-30 10:06:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung (MA) RI segera mengadili permohonan Moeldoko terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Selain putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu turut menggugat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
Gugatannya telah terdaftar d ... Berita Selengkapnya |
|
|
