| Politik |
 |
|
| |
| Presidium KAMI Harus Turun Tangan Membela 3 Petinggi KAMI Yang Ditangkap Polisi | 2020-10-13 12:44:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penangkapaan tiga petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yakni Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana harus segera direspon presidium KAMI. Yaitu, Gatot Nurmantyo, M. Din Syamsuddin, dan Rochmat Wahab.
Khusus Gatot yang sering tampil di depan dan merupakan mantan Panglima TNI, harus turun t ... Berita Selengkapnya |
| Spanduk 'KAMI Tunggangi Demo Buruh' Beredar, Din Syamsuddin: Itu Cara Lama Bungkam Gerakan | 2020-10-12 16:12:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan spanduk bertuliskan 'KAMI Terbukti Menunggangi Aksi Demo Buruh' yang terpasang di antara Patung Kuda Arjuna Wiwaha hingga persimpangan Harmoni, Jakarta Pusat, dinilai sebagai upaya untuk memojokan KAMI.
Selain itu, spanduk bernada fitnah itu merupakan upaya pihak-pihak tertentu menginginkan agar massa buruh, mahas ... Berita Selengkapnya |
| Informasi Intelijen Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! | 2020-10-11 07:40:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.
Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.
Persoalan ini k ... Berita Selengkapnya |
| UU Omnibus Law Sia-sia Dibawa ke MK, Hakimnya Dipilih DPR dan Presiden | 2020-10-10 07:36:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar meminta rakyat tidak mengandalkan jalur Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review terhadap omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. Sebab, jalur tersebut dianggap akan sia-sia dan tidak membuahkan hasil.
Haris menilai, saat ini pemerintah tengah menggiring masyaraka ... Berita Selengkapnya |
| Cipayung Plus Aksi Demonstrasi, Tuntut Pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja | 2020-10-09 05:21:46 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Disahkannya RUU Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI beberapa waktu lalu menimbulkan gelombang penolakan yang sangat besar di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, forum Cipayung Plus nasional yang terdiri dari gabungan GMNI, HMI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM, KAMMI, KMHDI, LMND dan HIKMABUDI melakukan aksi massa dalam jumlah ... Berita Selengkapnya |
| Soal Disahkan Omnibus Law, ETOS Institute: Ini Dagelan Politik, Batalkan Saja | 2020-10-08 15:29:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - ETOS Indonesia Institute menilai, pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law sangat mencederai hati rakyat, terutama kaum buruh dan pekerja.
Pasalnya, RUU Ciptaker yang disahkan oleh DPR RI bersama Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 banyak mengundang kontroversial. Hal itu terbukti dengan a ... Berita Selengkapnya |
| Banyak Pihak Menolak UU Cipta Kerja karena Cacat Prosedur. Benarkah? | 2020-10-08 11:55:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gelombang penolakan publik begitu deras terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Bukan hanya karena merugikan kaum pekerja, tapi juga karena dianggap cacat prosedur. Pembahasan RUU Cipta Kerja tak didasari prosedur yang sesuai dengan tata laksana penyusunan perundang-undangan.
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menye ... Berita Selengkapnya |
| Prof Jimly Asshiddiqie: RUU Ciptaker Bikin Kacau di Tengah Kekacauan | 2020-10-07 12:31:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jimly Asshiddiqie yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menyampaikan pendapatnya terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang telah disetujui pemerintah dan parlemen pada rapat paripurna DPR, Senin (5/10).
Guru besar ... Berita Selengkapnya |
| Benny K Harman: Hak Pekerja Sama Sekali Tidak Diperhatikan di RUU Ciptaker | 2020-10-06 10:04:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu poin yang ditolak serikat buruh dalam Pasal RUU Cipta Kerja yakni adanya menghilangkan ketentuan terkait upah minimum sektoral atau dalam kata lain bakal dihapuskannya UMK akan menggunakan standar upah minimum provinsi.
Selain itu, dalam RUU Cipta Kerja juga disebutkan adanya program jaminan kehilangan pekerjaa ... Berita Selengkapnya |
| KAMI Tolak Keras Penggunaan Uang Rakyat Rp 22 Triliun Untuk Menutupi 'Perampokan' Jiwasraya | 2020-10-04 06:37:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menolak keras penggunaan uang rakyat lewat Penyertaan Modal Negara melalui BUMN untuk menutupi kerugian perampokan PT Asuransi Jiwasraya.
Demikian disampaikan Koordinator Sosial Ekonomi KAMI, M. Said Didu dalam Pernyataan Sikap KAMI No. 020/KSE-KAMI/B/X/2020, Sabtu (3/10).
Si ... Berita Selengkapnya |
|
|
