| Politik |
 |
|
| |
| Inilah Alasan Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain Tidak Lagi Jadi Pengurus MUI | 2020-11-28 20:39:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Usai Musyawarah Nasional (Munas) ke-10, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) diisi oleh nama-nama baru. beberapa pengurus lama yang tak masuk adalah Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain, Bachtiar Nasir dan Yusuf Martak, dan Zaitun Rasmin, tak lagi ada dalam kepengurusan MUI yang baru.
Ada beberapa alasan tak masuknya na ... Berita Selengkapnya |
| Otsus Papua Milik Rakyat, Saatnya Harus Dievaluasi | 2020-11-27 22:12:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Desakan melakukan evaluasi terhadap otonomi khusus Papua dan Papua Barat hari ini disuarakan oleh kelompok yang menamakan dirinya Komite Mahasiswa dan Pemuda Papua untuk Indonesia (KOMPPI) dan MPN P2W Indonesia Timur, di Jakarta, Jum'at (27/11).
Aksi yang dilakukan oleh kelompok yang berasal dari gabungan mahasiswa Papua ... Berita Selengkapnya |
| Polisi Bakal Bubarkan Kerumunan Massa Penolak Habib Rizieq | 2020-11-26 07:25:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Terlebih disaat situasi pendemi Covid-19 ini, Polri memegang teguh keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, oleh sebab itu setiap tindakan yang berpotensi menularkan Covid-19 seperti kerumunan ma ... Berita Selengkapnya |
| Refly Harun: Menggerakkan Koopsus TNI Tanpa Perintah Presiden Adalah Pembangkangan | 2020-11-24 14:55:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasukan elit TNI seharusnya dipelihara dengan tidak dihadap-hadapkan dengan masyarakat sipil.
Hal itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun dalam video yang diunggah di akun YouTube Refly UNCUT bertajuk "Hanya Presiden Jokowi Yang Bisa Perintah Koopsus, Pasukan TNI Yang Datangi FPI!!".
Dalam video ini, ... Berita Selengkapnya |
| Usai Baca Buku Bung Hatta Kritik Otoritarian Soekarno, Fadli Zon: Mirip Pemerintahan Sekarang | 2020-11-23 05:38:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fadli Zon membaca buku karangan Bung Hatta yang mengkritik pemerintahan otoritarian Soekarno. Fadli Zon lalu menyebut kondisinya hampir sama dengan pemerintahan sekarang.
"Saya baca ulang buku "Demokrasi Kita" karya Mohammad Hatta yang terbit 1 Mei 1960, 60 tahun lalu. Kok masih relevan dan keadaannya hampir sama dengan s ... Berita Selengkapnya |
| Persoalan Habib Rizieq Ditangani Polisi dan TNI, Jusuf Kalla: Akibat Kekosongan Kepemimpinan | 2020-11-21 11:15:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut ramainya persoalan Habib Rizieq Shihab (HRS) di dalam negeri, akibat adanya kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi.
"Kenapa masalah Habib Rizieq begitu hebat permasalahannya, sehingga polisi, tentara turun tangan, seperti kita menghadapi sesuatu yang goncangan ... Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon Minta Pangdam Jaya Dicopot Gegara 'FPI Bubarkan Saja Itu' | 2020-11-20 20:54:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI menilai pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang menyinggung soal 'bubarkan FPI', sudah melanggar tujuan pokok fungsi (tupoksi) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Fadli menyarankan agar Pangdam Jaya Dudung dicopot dari jabatannya.
"Juga sudah offside ini Pangdam. Sudah melanggar ... Berita Selengkapnya |
| Pemanggilan Anies Baswedan Munculkan Kesan Pemerintah Pusat Lepas Tanggung Jawab | 2020-11-20 12:45:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemanggilan sekaligus pemeriksaan Polisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil (RK), terus menuai kritik.
Salah seorang yang juga menyampaikan kritikannya kepada pemerintah pusat adalah Aktivis Bandung Intiative, Gde Siriana Yusuf.
Pasalnya, dia melihat pemanggilan Anies d ... Berita Selengkapnya |
| Kepengurusan Baru DPP PKS 2020-2025 Sah Terdaftar di Kemenkumham | 2020-11-19 12:39:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy bersama jajaran mendatangi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham untuk mengambil pengesahan Kepengurusan PKS 2020-2025.
Habib Aboe menyebutkan PKS menerapkan prinsip Good Party Governance dengan terus menaati peraturan perundangan termasuk saat perubahan kepengu ... Berita Selengkapnya |
| Anies Baswedan Dulu Minta Karantina Ditolak Pusat, Aneh.. Polisi Justru Pakai UU Kekarantinaan | 2020-11-19 06:25:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sempat mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memberlakukan karantina wilayah atau lockdown pada Maret 2020 lalu.
Lockdown diperlukan untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19. Namun, usulan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan lockdown malah ditolak.
Pemerintah pusat b ... Berita Selengkapnya |
|
|
