| Politik |
 |
|
| |
| Rizal Ramli: Islamfobia Digencarkan, Tapi Ketika Kesulitan Merayu Dana Umat | 2021-01-28 14:45:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Maruf Amin dan Menkeu Sri Mulyani meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021, Senin (25/1).
Maruf Amin mengatakan, wakaf adalah salah satu ajaran Islam yang memuat pesan kepedulian, berbagi, dan upaya melakukan pemerataan kesejahteraan masyara ... Berita Selengkapnya |
| Sukamta Minta Pemerintah Serius Tangani KKB di Papua | 2021-01-27 02:18:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah serius menangani gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di Papua yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB), agar tidak ada lagi warga sipil dan aparat TNI-Polri yang menjadi korban. Dirinya mengatakan korban berjatuhan dari pihak TNI saat ini masih terus terjad ... Berita Selengkapnya |
| Sudjiwo Tedjo Heran Polri Hidupkan Pam Swakarsa Tapi FPI Dibubarkan | 2021-01-26 13:31:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Budayawan Sudjiwo Tedjo yang dikenal sebagai Presiden Jancuker mengaku bingung atau heran dengan kondisi politik Indonesia saat ini. Pasalnya, Polri membubarkan Ormas FPI, tapi di sisi lain malah menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat atau Pam Swakarsa.
Rencana untuk mengaktifkan kembali Pam Swakarsa ini disam ... Berita Selengkapnya |
| Natalius Pigai: PDIP dan Pemerintah Diisi Rasialis, Satu Menteri dari Papua Saja Tidak Ada | 2021-01-24 17:58:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan rezim Joko Widodo dianggap memproduksi rasisme secara masif.
Begitu tegas disampaikan oleh aktivis Papua, Natalius Pigai dalam akun Twitternya @NataliusPigai2.
Dalam tulisannya itu, Pigai juga menyertakan link berita soal pernyataan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP ... Berita Selengkapnya |
| Beri Pekerjaan untuk 15 Pengemis, Risma Itu Ketua BEM atau Mensos? | 2021-01-23 07:46:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengantar 15 gelandangan dan pengemis untuk bekerja di BUMN Waskita Karya dinilai hanya simbolis semata, dan hanya mengejar pemberitaan media untuk mengerek popularitasnya.
Menurut pengamat politik, Muhammad Mualimin, jika seorang menteri dengan area kerja nasional hanya mampu memb ... Berita Selengkapnya |
| Tengku Zulkarnain: Istilah Ekstremis Umumnya Dilontarkan Penjajah | 2021-01-22 15:10:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Istilah ekstremis kini sedang ramai dibicarakan oleh kalangan umat Islam, karena pemerintah Indonesia memunculkan Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
Terkait urusan tersebut, politisi Islam, Teng ... Berita Selengkapnya |
| SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol! | 2021-01-19 06:29:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama menanggapi perihal kenaikan tarif jalan tol pada beberapa ruas yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
"Beberapa kesempatan PKS selalu menyampaikan kenaikan tarif jalan tol belum saatnya dilakukan karena Indonesia masih dalam ... Berita Selengkapnya |
| Ketum KNPI: Pesta Yang Dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok Sangat Tidak Elok | 2021-01-18 07:00:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pesta ulang tahun bos perusahaan makanan cepat saji yang dihadiri selebriti Raffi Ahmad dan Komisaris Utama BUMN PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan sejumlah selebritis lainnya merupakan hal yang tidak elok digelar saat Pemerintah menerapkan pengetatan setelah Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) dengan pemberl ... Berita Selengkapnya |
| Vaksinasi Mandiri Bisa Jadi Alternatif Percepat Vaksinasi Nasional | 2021-01-16 01:16:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah vaksinasi Covid-19 yang sedang dilakukan pemerintah, muncul wacana vaksinasi mandiri sebagai alternatif. Butuh waktu panjang untuk memvaksin 181,5 juta jiwa. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, vaksinasi mandiri ini bisa ditawarkan pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional.
"Ju ... Berita Selengkapnya |
| PKS: Penerapan Vaksin Harus Persuasif, Tidak Asal Main Denda | 2021-01-14 11:44:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hari Rabu (13/1) kemarin, penerapan vaksin covid-19 dimulai. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi mengingatkan Pemda DKI Jakarta agar melakukan pendekatan ke masyarakat secara persuasif dalam menerapkan program vaksinasi ini sebagaimana tertuang dalam Perda DKI Jakarta No ... Berita Selengkapnya |
|
|
