| Politik |
 |
|
| |
| Pilkada Serentak 2024 Terlalu Dipaksakan | 2021-02-11 21:14:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Herman Khaeron mengatakan, fraksi-nya mendukung pelaksanaan Pilkada dilaksanakan terpisah dari Pilpres di tahun 2022 dan 2023. Ia berujar apabila dilaksanakan secara serentak di 2024 sesuai dengan yang disampaikan pemerintah, kesannya terlalu memaksakan dan akan membuat KPU kewalahan.
Hal tersebut disampaik ... Berita Selengkapnya |
| Hari Pers, Hetifah: Kebebasan Pers Harus Terus Dijaga | 2021-02-10 11:54:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengajak para wartawan untuk bersinergi dengan pemerintah. Menurutnya, kebebasan berpendapat pers sebagai pilar demokrasi. Oleh karena itu, hak kebebasan pers harus terus dijaga dan diperjuangkan.
"Pers be ... Berita Selengkapnya |
| Semarang Banjir Jakarta Tidak, Warganet: Buzzerp Kapan Ngebacot? | 2021-02-07 06:05:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hujan lebat sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi, 6 Februari 2021 membuat sejumlah kawasan di Kota Semarang dikepung banjir. Daerah yang diterjang banjir cukup besar antara lain di jalur Pantura Mangkang ke arah Jakarta, dan daerah Kaligawe menuju Demak dan Surabaya.
Dari pantauan lapangan, di Mangkang, air bah meluap dari ... Berita Selengkapnya |
| Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah pada 14 Tahun Terakhir | 2021-02-05 05:48:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), Norwegia menjadi negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia. Sementara indeks demokrasi Indonesia mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir.
The Economist Intelligence Unit (EIU) baru saja merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020. Dalam laporan tersebut menujuk ... Berita Selengkapnya |
| PKS Nilai Penerapan Standarisasi Masker Terlambat: Harusnya Sejak Awal 3M | 2021-02-04 20:48:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya standarisasi penggunaan masker agar efektif mencegah penularan virus Corona (COVID-19). PKS menilai aturan standarisasi masker seharusnya diterapkan semenjak adanya penerapan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun).
"Standarisasi masker harusnya ... Berita Selengkapnya |
| Menteri dari Nasdem Terancam Direshuffle karena Ngotot Revisi UU Pemilu, Ahmad Ali: Tidak Ada Hubungannya! | 2021-02-04 17:38:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Isu adanya menteri dari Partai Nasdem bakal direshuffle pada jilid II mencuat. Nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dikabarkan akan dicopot dari jabatannya lantaran berkinerja buruk.
Alasan lain, ini sebagai peringatan kepada Nasdem yang berseberangan dengan pemerintah terkait RUU Pemilu. Dimana Nasdem tetap menging ... Berita Selengkapnya |
| Laut China Selatan Kian Memanas, Wakil Ketua MPR: Indonesia Harus Tetap Siap Siaga | 2021-02-03 05:58:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Laut China Selatan kembali menegang pasca munculnya rencana pengerahan kapal induk terbaru Inggris ke Laut China Selatan yang diklaim China. Kapal perang induk dengan nama HMS Queen Elizabeth tersebut direncanakan akan menjalani misi operasional pertamanya di Perairan Laut China Selatan.
Sebelumnya, Amerika Serikat juga t ... Berita Selengkapnya |
| Komisi I Soroti Polemik Masuknya Kapal Asing ke Wilayah Indonesia | 2021-02-03 00:00:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI bersama jajaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyinggung masuknya kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya polemik 2 kapal tanker, MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama di perairan Pontianak, bebe ... Berita Selengkapnya |
| Soal Kudeta Partai Demokrat, Rachland Nashidik: Yang Jadi Perhatian Publik Adalah Perilaku Kekuasaan | 2021-02-02 08:00:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik enggan mengomentari perihal dugaan 4 orang lain yang diduga sebagai dalang kudeta Partai Demokrat.
Menurutnya, fokus publik dalam kasus ini harus tetap diarahkan pada perilaku kekuasaan yang cawe-cawe di internal partai.
"Apa yang jadi concern publik adalah perilaku kekuasaan. ... Berita Selengkapnya |
| PP Muhammadiyah: Masyarakat dan Umat Minta Abu Janda Ditangkap dan Diadili | 2021-01-30 20:16:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aparat kepolisian diharapkan tidak tebang pilih dalam melakukan proses hukum warga negara yang dinilai telah berbuat onar dan meresahkan masyarakat.
Termasuk dalam menindak tegas Permadi Arya alias Abu Janda yang telah dilaporkan oleh DPP KNPI ke Bareskrim Polri atas dugaan pernyataan rasisme terhadap aktivis HAM asal Pap ... Berita Selengkapnya |
|
|
