| Politik |
 |
|
| |
| Kebijakan Impor Pangan Tidak Populer, Anggia Erma Rini: Harus Dievaluasi | 2021-03-21 07:08:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan bahwa kebijakan impor yang dilakukan pemerintah baru-baru ini merupakan kebijakan yang tidak popular secara politik. Ia memastikan Komisi IV DPR RI sepakat tidak menyetujui kebijakan impor yang akan dilakukan oleh pemerintah ini, sehingga ia meminta pemerintah mengeval ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IV DPR Tolak Keras Impor 1 Juta Ton Beras | 2021-03-19 08:58:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan Komisi IV DPR RI secara resmi dengan tegas menolak keras wacana pemerintah untuk melakukan impor beras. Mengingat, ungkap Sudin, rencana impor beras 1 juta ton tersebut sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan gejolak bagi para petani.
Penegasan tersebut ditekankan Sudi ... Berita Selengkapnya |
| ASEAN Harus Punya Visi Baru Akhiri Aksi Brutal di Myanmar | 2021-03-18 16:31:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Enam anggota dan mantan anggota parlemen dari Indonesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand membuat resolusi bersama terkait aksi kekerasan yang dilakukan junta militer di Myanmar. Resolusi bersama tersebut meminta Pemerintah Negara-negara ASEAN untuk mengambil langkah tegas dari krisis tersebut. Mewakili I ... Berita Selengkapnya |
| Mendagri Perlu Hati-Hati Tunjuk Pejabat Kepala Daerah | 2021-03-16 17:00:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berhati-hati dan cermat dalam menunjuk Pejabat Kepala Daerah yang akan memimpin 270 daerah di Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat RDP Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Neger ... Berita Selengkapnya |
| PKS: Soal Myanmar, Perlu Ada Langkah Konkret Pemimpin ASEAN | 2021-03-14 13:59:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Pembinaan dan Kepemimpinan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS Sukamta menyoroti soal krisis politik yang tengah terjadi di Myanmar. Ia pun mendorong agar para pemimpin ASEAN untuk mendorong elit militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog.
"Kondisi ini bisa bisa menyulitkan adanya kompromi antar pihak di ... Berita Selengkapnya |
| Partai Demokrat Kubu Moeldoko: AD/ART Hasil KLB Sudah Diserahkan ke Kemenkum-HAM | 2021-03-10 00:39:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat kubu kepemimpinan Moeldoko mengklaim telah menyerahkan dokumen hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara ke Kementerian Hukum dan HAM RI pada hari ini Selasa (9/3).
"Penyerahan hasil KLB pukul 14.00 siang tadi oleh tim hukum," kata Ilal Ferhard, OC KLB Demokrat Deli Serdang dalam konfere ... Berita Selengkapnya |
| Suap Pajak Saat Pandemi, Anis: Rapor Merah dan Kerja Berat Pemerintah | 2021-03-08 08:11:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPK Alexander Marwata mengonfirmasi perihal dugaan suap pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun KPK belum menyebut tersangka karena proses penyidikan masih berjalan.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menegaskan mencuatnya kasus ini menjadi berita buruk dan rapo ... Berita Selengkapnya |
| PKS: Pak Jokowi Katanya Benci Produk Asing, Kok Impor Beras 1.5 Juta Ton? | 2021-03-07 05:52:07 |
 |
SEMARANG, Berita HUKUM - Semangat cinta produk dalam negeri dan benci produk asing yang disampaikan Presiden Joko Widodo harus betul diwujudkan dalam kebijakan, bukan hanya sekadar ucapan tanpa bukti dan akhirnya rakyat kembali yang jadi korban.
Hal ini disampaikan Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono dalam keterangannya, Sabtu (6/3). Ri ... Berita Selengkapnya |
| Diamnya Jokowi Kepada Moeldoko Berdampak Kepada Kredibilitas Pemerintahannya | 2021-03-06 20:10:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kredibilitas kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) turut berpengaruh dengan sikap diamnya melihat bawahanya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko 'mengacak-acak' Partai Demokrat.
"Ini memang berdampak di pemerintahan. Kredibilitas pemerintahanya akan dipertanyakan. Sebagai atasan tak menegur Moeldoko," kata Jerry kepada ... Berita Selengkapnya |
| AHY Tempuh Jalur Hukum Terkait Penyelengaraan KLB Deliserdang | 2021-03-06 04:14:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah hukum akan diambil oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono, usai diselenggarakannya Kongres Laur Biasa (KLB) ilegal Partai Demokrat, di Deliserdang, Sumatera Utara hari ini.
"Langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan," ujar sosok yang kerap disapa A ... Berita Selengkapnya |
|
|
