| Politik |
 |
|
| |
| Wakil Ketua MPR RI Dorong Pemerintah Tegas dalam Membatasi WNA Masuk ke Indonesia di Masa Pandemi | 2021-04-24 15:10:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Pemerintah agar lebih tegas dalam pembatasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, beberapa negara melaporkan lonjakan serius dari Pandemi Covid-19 di negaranya masing-masing.
Syarief Hasan pun meminta ketegasan Pemerintah untuk melaku ... Berita Selengkapnya |
| Bongkar Pasang Menteri Kabinet Jangan Sampai Timbulkan Polemik | 2021-04-23 06:07:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menilai polemik terkait bongkar pasang atau reshuffle kabinet menjadi hal yang wajar untuk dilakukan Presiden. Menurutnya, tidak ada yang salah dalam reshuffle, sebab hal tersebut menjadi kewenangan penuh Presiden Joko Widodo. Isu reshuffle juga dapat dipahami mengingat situasi pa ... Berita Selengkapnya |
| Kader Partai Demokrat Ajukan Gugatan Pembatalan Pemecatan dan AD ART ke Mahkamah Partai | 2021-04-20 20:33:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Tegal, Ayu Palaretins mengajukan gugatan pembatalan atas pemecatan dirinya ke Mahkamah Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (20/4) siang.
Ayu juga turut menggugat AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 karena ada relevansinya dengan pemecatan terse ... Berita Selengkapnya |
| HNW: RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Perlu Segera Disahkan | 2021-04-19 14:04:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menyayangkan terjadinya penistaan Agama dan Simbol Agama oleh Jozeph Paul Zhang, WNI yang diduga berada di Hongkong. Apalagi, penistaan itu terjadi pada bulan suci Ramadhan. Kasus itu menurut Hidayat menunjukan semakin penting disahkannya RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol ... Berita Selengkapnya |
| Azis Syamsuddin Berharap Sosok Muda yang Matang dalam Kabinet | 2021-04-18 03:35:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Reshuffle Kabinet Jilid II dalam periode kedua kerja Presiden Joko Widodo tinggal menghitung hari. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan nomenklatur kementerian yang telah disetujui DPR RI. Presiden Jokowi diharapkan mampu menempatkan sosok muda yang memiliki kematangan dan mampu memahami agenda pemerintah di tengah t ... Berita Selengkapnya |
| HNW Apresiasi Pernyataan Ramadhan Presiden Biden | 2021-04-16 05:59:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi pernyataan awal Ramadhan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Hidayat berharap persoalan Rasisme dan Islamophobia yang semakin parah di negara tersebut dapat diatasi, dan bisa ditularkan ke negara-negara barat lainnya.
"Pernyataan P ... Berita Selengkapnya |
| Silaturahim Kebangsaan PKS dan PPP Hasilkan 7 Poin Kesepahaman Bersama | 2021-04-15 02:39:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan 7 poin kesepahaman yang dihasilkan dalam diskusi Silaturahim Kebangsaan antara PKS dan PPP di Gedung MD Building DPP PKS, Rabu (14/4).
"Sebagai partai Islam tertua di Indonesia, kiprah dan kontribusi PPP sudah sangat panjang bag ... Berita Selengkapnya |
| Azis Syamsuddin Dukung Pembentukan Satgas BLBI oleh Presiden | 2021-04-14 15:29:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Saya mendukung kebijakan presiden bahwa (Satgas) ini untuk menagih perjanjian yang su ... Berita Selengkapnya |
| HNW: Kita Mewarisi Ideologi Yang Menyatukan | 2021-04-13 02:19:24 |
 |
MAMUJU, Berita HUKUM - Bencana gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Barat, beberapa waktu lalu menuai simpati seluruh masyarakat. Berbagai kalangan ikut menyampaikan duka dan keprihatinan terhadap bencana tersebut. Tak sedikit pula yang turut menyalurkan bantuan, untuk meringankan penderitaan yang dialami para korban.
"Jalan terbaik setelah t ... Berita Selengkapnya |
| Mulyanto Nilai Penggabungan Kemenristek - Kemendikbud Sebuah Langkah Mundur | 2021-04-11 09:37:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai kebijakan pemerintah melebur fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan langkah mundur (set back). Menurutnya, pemerintah tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, bahwa penggabungan kedua kementerian t ... Berita Selengkapnya |
|
|
