| Politik |
 |
|
| |
| Ahmad Basarah Harap AS dan Tiongkok Tidak Terjebak 'Perangkap Thucydides' | 2021-08-06 13:20:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, berharap keterlibatan Jerman sebagai sekutu AS mengirim kapal perang ke Laut Cina Selatan (LCS) tidak menambah panas suhu politik di kawasan sengketa itu. Menyampaikan pesan perdamaian dari Jakarta, Rabu (4/8/2021), Ahmad Basarah berharap A ... Berita Selengkapnya |
| Eks Koruptor Jadi Komisaris, Arief Poyuono: Langkah Blunder yang Bisa Rugikan Jokowi | 2021-08-05 18:53:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono mengomentari soal eks narapidana kasus korupsi, Izedrik Emir Moeis yang diangkat menjadi Komisaris anak usaha perusahaan BUMN.
Arief Poyuono menilai bahwa pengangkatan ini merupakan kesalahan besar (blunder) yang bisa merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mantan NAPI kasus T ... Berita Selengkapnya |
| Jadi Organisasi Kemahasiswaan Tertua, HMI Harus Mampu Menggerakan Umat | 2021-08-02 06:32:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai sebuah organisasi besar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus bisa mengambil peran besar dengan melihat kondisi bangsa dan umat saat ini.
Hal ini disampaikan mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, saat mengisi acara diskusi nasional yang digelar HMI Koordinator Komisariat (Koorko ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR RI: Semua Menteri Harus Kompak Dibawah Komando Presiden | 2021-08-01 13:51:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan untuk kesekian kalinya mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap komunikasi dan pernyataan diantara para Menteri yang saling berbeda di hadapan publik. Pasalnya, para Menteri Kabinet Indonesia Maju seringkali mengeluarkan pernyataan yang kontr ... Berita Selengkapnya |
| Logika Jokowi Keliru, Rakyat Menjerit saat PPKM Darurat karena Tidak Dijamin Kebutuhan Dasarnya | 2021-07-30 23:14:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jeritan rakyat terjadi karena Presiden Joko Widodo tidak mengikuti perintah UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Begitu yang disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang dianggap keliru soal jeritan rakyat ketika penerapan PPKM.
"Jo ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR RI: SBY Tunjukkan Sikap Kenegarawanan | 2021-07-29 11:08:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan tanggapan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan pernyataan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2018 silam. Pasalnya, pernyataan SBY tersebut adalah bentuk masukan, kritikan, dan saran serta sikap kenegaraw ... Berita Selengkapnya |
| Uang Bukan Batu Sandungan Lockdown, Tapi Nihilnya Leadership dan Trust | 2021-07-28 07:37:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Desakan karantina wilayah atau lockdown belakangan kian nyaring di tengah upaya pemerintah yang tak kunjung menyelesaikan pandemi Covid-19.
Banyak pihak menerka, pemerintah enggan menerapkan karantina wilayah karena menghindari kewajiban yang tertuang dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yakni memenuhi kebutuh ... Berita Selengkapnya |
| Atasi Pandemi Covid-19, Mulyanto Minta Pemerintah Kurangi 'Gimmick' | 2021-07-26 23:25:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai rencana Menteri BUMN Erick Thohir memanggil pulang mahasiswa Indonesia yang sekarang berkiprah di lembaga riset internasional tidak lebih dari sekedar gimmick, yang tidak berdampak terhadap upaya penanggulangan Covid-19 di dalam negeri.
"Persoalan kita hari ini bukan kekurangan t ... Berita Selengkapnya |
| Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam | 2021-07-25 13:00:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah sebaran poster yang menggambarkan Partai Demokrat menjadi penggerak demo merupakan bagian dari upaya mencari kambing hitam.
Begitu tegas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho menanggapi maraknya sebaran poster yang isinya mendiskreditkan partainya.
Poster yang dimaksud berisi tulisan "Demo ... Berita Selengkapnya |
| Setelah Ari Kuncoro Mundur Dari BRI, PKS Minta Statuta UI Dikembalikan Pada Naskah Lama | 2021-07-23 04:50:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, mundur dari jabatan Wakil Ketua Komisaris/Independen BRI, diapresiasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi memandang sikap Ari Kuncoro yang memilih mundur dari jabatan di bank BUMN itu sebagai bukti kesadaran akan pe ... Berita Selengkapnya |
|
|
