| Politik |
 |
|
| |
| Sentil Jokowi di Mandalika, Fadli Zon: Selamat dan Luar Biasa Pak, Kapan ke Banjir Sintang? | 2021-11-13 12:12:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sempat menjajal Sirkuit Mandalika disindir politisi Gerindra, Fadli Zon.
Di tengah euforia peresmian sirkuit bertaraf internasional itu, wilayah lain di Indonesia masih banyak mengalami banjir.
Salah satu yang disebut Fadli adalah Sintang, Kalimantan ... Berita Selengkapnya |
| Benarkah Muhammadiyah 'Kenyang' di era Orde Baru? | 2021-11-13 11:52:01 |
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Haedar Nashir meluruskan anggapan yang dilontarkan beberapa pihak terkait Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang paling diuntungkan di masa Orde Baru. Padahal, Muhammadiyah tidak terbiasa dengan politik konspirasi, membangun lobi dengan tukar tambah kekuasaan atau melakukan manuver politik untuk memperebutkan kursi jabatan ... Berita Selengkapnya |
| Himmatul Aliyah: Permendikbudristek 30-2021 Abaikan Nilai Agama | 2021-11-11 06:44:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menekankan agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tidak mengabaikan nilai-nilai agama sebagai pendekatan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
"Saya menghargai maksud dikeluarkannya Permendikbudris ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Perlu Kaji Ulang PP Nomor 85 Tahun 2021 | 2021-11-09 06:46:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyatakan perlu dilakukan pengkajian ulang terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut harus dilakukan karena dinilai masih berat dalam penerapa ... Berita Selengkapnya |
| Menghapus Presidential Threshold, Wakil Ketua MPR: Kehendak Konstitusi dan Merawat Partisipasi Politik Rakyat | 2021-11-08 15:59:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan berpandangan usulan penaikan syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 5 persen bukanlah pilihan yang tepat dalam kerangka menjaga momentum demokrasi. Hal ini beralasan pada hangusnya suara sah rakyat dalam memilih wakil rakyat rakyat dan partai yang mengusungnya. Parliamen ... Berita Selengkapnya |
| Temui Sri Sultan HB X, Salim Segaf: Pesannya Nyambung dengan PKS | 2021-11-06 19:13:09 |
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Syuro PKS Dr Salim Segaf Al-Jufri menggelar silaturahim kebangsaan dengan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (6/11).
Salim menyebut, pertemuannya dengan Sri Sultan Hamengkubowono untuk melaporkan kegiatan PKS di Yogyakarta. Selain itu, Salim ingin m ... Berita Selengkapnya |
| Dorong BPK RI Audit, Wakil Ketua MPR: Audit Mulai dari Sistem Penunjukan, Hingga Penentuan Harga | 2021-11-05 01:44:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong BPK RI atau KPK untuk melakukan audit dan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang berbisnis PCR Test. Pasalnya, PCR Test yang dijadikan lahan bisnis tersebut menyebabkan Rakyat dirugikan sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penanga ... Berita Selengkapnya |
| Nasir Djamil: Kalau Dugaan Menteri Terlibat Bisnis PCR Benar, Itu Mengkhianati Pancasila | 2021-11-03 12:06:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dugaan praktik pejabat ikut terlibat dalam bisnis tes PCR dinilai telah mengkhianati hati rakyat. Sebab, mereka justru mengeruk untung di saat rakyat sedang menderita akibat pandemi.
"Kalau isu ini benar, sungguh menyakitkan. Sebab itu bukan saja mengkhianati sila kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi juga seperti ora ... Berita Selengkapnya |
| Dua Tahun Kinerja Jokowi-Maruf, PKS: Ketidakpuasan Publik dalam Penegakan Hukum Meningkat | 2021-11-01 12:25:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penegakan Hikum menjadi salah satu yang disorot dalam penilaian 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ketua Departemen Politik Bidang Polhukam DPP PKS Nabil Ahmad Faui mengemukakan terjadi kenaikan ketidakpuasan publik dalam aspek penegakan hukum di Indonesia.
'Dalam survey terbaru yang dirilis SMRC tentan ... Berita Selengkapnya |
| Proyek Kereta Cepat Berubah Dibiayai APBN, Fadli Zon: Sebuah Skandal, Harus Ada Investigasi Serius | 2021-10-31 15:57:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah kini memutuskan untuk membiayai proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Awalnya pada tahun 2016, pemerintah berjanji tidak akan menggunakan APBN untuk proyek kereta cepat tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli ... Berita Selengkapnya |
|
|
