| Politik |
 |
|
| |
| Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat | 2021-12-04 00:43:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meluruskan kontroversi yang terjadi antara pimpinan MPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Ahmad Basarah, awalnya pimpinan MPR RI melakukan rapat di Gedung MPR pada Selasa, 30 November 2021, dengan agenda membahas program kerja MPR tahun 2022 yang akan datang.
Dalam rapat tersebu ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Batasi Masuknya WNA, Wakil Ketua MPR: Langkah Tepat untuk Tanggulangi Varian Baru | 2021-12-01 10:08:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah Pemerintah yang melakukan pembatasan sementara masuknya WNA ke Indonesia di tengah penyebaran Pandemi Covid-19. Pasalnya, jumlah kasus positif maupun meninggal dunia masih bertambah dan merebaknya kembali varian baru Covid-19 B.1.1.529 yang disin ... Berita Selengkapnya |
| Pengamat dan KAMI Mendesak Pemerintah Beritikad Baik Hentikan Proses Hukum Jumhur-Anton serta Rehabilitasi Nama Baik | 2021-11-30 05:50:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Joko Widodo didesak segera merehabilitasi nama serta memberikan ganti rugi materiil dan immateriil terhadap para aktivis yang dipenjara karena mengkritisi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Desakan itu disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwa ... Berita Selengkapnya |
| Mengungkap Sejarah Tidak Boleh Bias Politik dan Kepentingan | 2021-11-29 05:29:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejarah sering membicarakan peristiwa masa lampau. Sebagai disiplin ilmu yang berfungsi untuk melacak kebenaran peristiwa yang terjadi di masa lalu, sejarah harus diungkapkan secara jujur dan apa adanya. Selain itu, rekaman peristiwa sejarah yang terjadi tidak mungkin tunggal atau terpisah dengan peristiwa yang lain, melaink ... Berita Selengkapnya |
| MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi | 2021-11-28 10:53:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengapresiasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan kepada pembentuk UU agar segera merevisi UUCK sampai batas 2 (dua) tahun ... Berita Selengkapnya |
| Terkait Putusan MK Soal UU Ciptaker, Habib Aboe: Tangguhkan Kebijakan Strategis dan Berdampak Luas | 2021-11-26 10:06:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang juga Sekjen DPP PKS, Aboebakar Al-Habsy, turut menanggapi keputusan MK terkait permintaan pada Pemerintah dan DPR untuk melakukan Revisi terhadap Undang-undang Cipta Kerja.
Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Pengujian Om ... Berita Selengkapnya |
| Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana | 2021-11-24 06:35:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penggunaan anggaran negara atau APBN dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menguatkan anggapan bahwa pemerintah selalu inkonsisten dalam menyusun perencanaan. Hal tersebut disampaikan Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni.
Menurutnya, ini adalah sekian kali ... Berita Selengkapnya |
| Kumpulkan Kepala Daerah, Sekjen PKS Harap Pembangunan Daerah Lebih Optimal | 2021-11-22 12:13:44 |
 |
LOMBOK, Berita HUKUM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar agenda workshop Peningkatan Kinerja untuk Kepala Daerah, di Senggigi, Lombok, NTB, 19-21 Nopember 2021.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Aboebakar Al-Habsy mengatakan agenda yang digelar selama tiga hari bertujuan meningkatkan kualitas Kepala Daerah dari PKS.
"Kita ingin m ... Berita Selengkapnya |
| HNW Prihatin Sebanyak 31.624 PNS Jadi Penerima Bansos | 2021-11-19 16:04:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengkritisi hasil verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Dalam verifikasi tersebut ditemukan 31.624 Pegawai Negeri Sipil yang masih menerima bansos. Karena itu anggota Komisi VIII DPR RI, ini mengingatkan Menteri Sosial T ... Berita Selengkapnya |
| Teguran Partai Gerindra Bikin DPR Makin Lemah, Fadli Zon Harus Melawan | 2021-11-15 12:18:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Teguran dari DPP Gerindra usai melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya ditanggapi balik oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Menurut pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, Partai Gerindra sudah mengintervensi Fadli Zon sebagai anggota DPR RI terlalu jauh. O ... Berita Selengkapnya |
|
|
