| Politik |
 |
|
| |
| Cegah Kasus Omicron Bertambah, Pemerintah Diminta Tutup Pintu Masuk Bagi TKA | 2021-12-20 08:49:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah bersungguh-sungguh untuk menjaga pintu-pintu masuk ke Indonesia. Terutama setelah dikonfirmasi adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif terpapar Covid-19 varian Omicron. Mengingat bahaya dan agresivitas virus ini, sejak awal banyak pihak yang mewanti- ... Berita Selengkapnya |
| Hafisz Tohir Apresiasi Kongres AS Setujui Regulasi Antiislamofobia | 2021-12-19 06:37:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengapresiasi Kongres Amerika Serikat (AS) yang menyetujui lahirnya regulasi antiislamofobia. Regulasi ini kelak akan menempatkan utusan khusus di Departemen Luar Negeri AS untuk memantau dan memberantas Islamofobia di seluruh dunia.
Ini merupa ... Berita Selengkapnya |
| Bentuk Pengelolaan Pemerintahan IKN Berpotensi Inkonstitusional dan Banyak Mendapat Catatan Ahli | 2021-12-18 05:27:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI Suryadi Jaya Purnama yang mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menanggapi pembahasan RUU IKN yang telah memasuki tahap waktu pemindahan IKN dan juga konsep pemerintahan khusus di IKN.
SJP, sapaan akrabnya berpandangan, ko ... Berita Selengkapnya |
| Guspardi Gaus Dukung Wacana Peniadaan 'Presidential Threshold' | 2021-12-16 10:00:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, mengapresiasi dan mendukung pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menyebut presidential threshold harus ditiadakan guna mengentaskan korupsi di Tanah Air. Pasalnya dengan adanya presidential threshold, demokrasi di Indonesia kerap diwarnai dengan biaya ... Berita Selengkapnya |
| Presidential Threshold 0%: Berikan Hak Rakyat Memilih Alternative Pemimpinnya dengan Menegakkan Demokrasi | 2021-12-14 13:45:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan sejak awal menyatakan pandangannya bahwa presidential threshold harusnya yg paling demokratis adalah 0%. Menurutnya, presidential threshold 0% adalah solusi untuk menghadirkan iklim demokrasi yang baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke depan.
Sya ... Berita Selengkapnya |
| Hamid Noor Yasin: Utang Negara Menumpuk, Tunda Pembahasan RUU IKN | 2021-12-13 15:57:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Utang negara yang terus menumpuk membutuhkan perhatian pemerintah Indonesia untuk segera melunasinya. Untuk itu, Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI Hamid Noor Yasin menyerukan agar pembahasan RUU IKN ditunda, mengingat pemindahan IKN membutuhkan anggaran yang sangat besar.
"Dalam draf ... Berita Selengkapnya |
| China Minta Hentikan Pengeboran Natuna, Indonesia Perlu Tegas | 2021-12-10 08:09:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan perlu ketegasan untuk menjaga aktivitas pengeboran migas yang dilakukan Indonesia di kawasan Laut Natuna, yang selama ini diminta oleh China agar dihentikan. Menurutnya, sebelumnya manuver kapal-kapal China di kawasan tersebut sudah berulang kali terjadi dan kini mereka minta sec ... Berita Selengkapnya |
| Mengutip Bung Hatta, Gatot Nurmantyo Ingatkan Demokrasi Bangsa Kini Perlahan Lenyap | 2021-12-09 15:49:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Demokrasi sejatinya menjadi tonggak penting bagi Bangsa Indonesia untuk bisa tetap bertahan saat ini dan ke depan.
Mengutip pernyataan proklamator Mohammad Hatta era 1960-an, demokrasi bahkan menjadi salah satu penentu bertahannya Indonesia Raya. Namun sayang, kini demokrasi di Tanah Air justru sedang tidak baik-baik saja ... Berita Selengkapnya |
| Menerima Pancasila Sebagai Dasar Negara Adalah Keputusan Strategis | 2021-12-08 16:09:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA menegaskan, kesepakatan menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, merupakan keputusan sangat strategis. Karena Pancasila digali dari sumber-sumber kearifan lokal milik bangsa Indonesia sendiri. Bukan diambil dari tempat lain, untuk dipaksakan digunakan menjadi ... Berita Selengkapnya |
| Jika Reshuffle Acuannya Kontroversi, Tiga Menteri Ini Layak Diganti | 2021-12-06 11:28:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kocok ulang kabinet atau reshuffle menjadi hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Namun hingga pengujung tahun, Presiden Joko Widodo belum juga merombak susunan menteri pada kabinetnnya.
Pengamat politik Iwel Sastra mengulas, setidaknya terdapat beberapa parameter atau acuan Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Y ... Berita Selengkapnya |
|
|
