| Politik |
 |
|
| |
| Penutupan Akses WNA dari 14 Negara Harus Dilaksanakan Secara Tegas dan Konsisten | 2022-01-10 08:24:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah pemerintah yang melarang masuknya warna negara asing (WNA), atau yang sempat transit di 14 negara sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Co ... Berita Selengkapnya |
| HNW Dukung Pemohon Judicial Review Parliamentary Threshol | 2022-01-09 13:13:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendukung langkah konstitusional sejumlah pihak yang mengajukan judicial review terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hidayat juga ... Berita Selengkapnya |
| Ganjar Dilaporkan ke KPK, PDIP Anggap Sebagai Dinamika Pilpres 2024 | 2022-01-07 20:54:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo terkait kasus megakorupsi KTP-el ke KPK dianggap sarat kepentingan politik.
"Kami mensinyalir tidak terlepas dari berbagai dinamika politik dalam rangka Pilpres 2024 yang akan datang," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Gedung Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, ... Berita Selengkapnya |
| Polri Harus Netral, Tak Berpihak pada Politik Praktis | 2022-01-06 07:24:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan agar Polri tetap netral dan tidak berpihak kepada kepentingan politik golongan. Menurutnya jika Polri ditempatkan di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri, maka bisa saja ada potensi politisasi Polri. Dia menilai akan sangat berbahaya jika menempatkan Polri di bawah keme ... Berita Selengkapnya |
| Polri Harus Bebas dari Kepentingan Politik | 2022-01-04 06:14:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku tidak setuju jika Polri di bawah satu kementerian. Menurutnya, Polri harus di bawah komando Presiden RI. Menurutnya jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi.
"Dengan kinerja ... Berita Selengkapnya |
| Premium dan Pertalite akan Dihapus, Wakil Ketua MPR: Memberatkan Masyarakat Kecil | 2022-01-01 17:13:20 |
 |
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan rencana penghapusan BBM jenis premium pada tahun 2022 mendatang. Pasalnya, penghapusan secara terburu-buru BBM jenis premium ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh Pandemi Covid-19.
Syarief Hasan menilai, rencana penghapusan BBM jenis premiu ... Berita Selengkapnya |
| Setiap Anggota DPR Harus Bisa Menguasai Seni Berpolitik | 2021-12-31 09:21:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang wakil rakyat harus mampu mendengarkan apa yang diminta oleh masyarakatnya. Sebab, hal itu merupakan hakikat perwakilan politik.
Peneliti Spektrum Politika Andri Rusta mengurai, seni berpolitik dibutuhkan oleh para anggota DPR untuk menyikapi permintaan masyarakat secara arif dan bijaksana.
Apakah permintaan ter ... Berita Selengkapnya |
| Kampanye Politik 2024 Mulai Menjamur, Warga Muhammadiyah Diharapkan Tidak Terkecoh | 2021-12-28 12:59:59 |
 |
SLEMAN, Berita HUKUM - Kendati pesta politik 2024 masih lama, tak jarang ditemukannya baliho hingga iklan yang mengarah ke kampanye politik 2024. Melihat fenomena ini, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku tak habis pikir.
"Kalau bapak ibu perhatikan, sekarang ini orang-orang sudah mulai tebar pesona. Saya terus terang ... Berita Selengkapnya |
| HNW Desak Menlu, Klarifikasi Isu Normalisasi Hubungan RI-Israel | 2021-12-27 13:38:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengklarifikasi isu normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel, yang dihembuskan secara sepihak di beberapa Media. Hidayat juga meminta, Menlu dan para pejabat negara lainnya meme ... Berita Selengkapnya |
| HNW Desak Solusi Berkeadilan Terkait Pelayanan Karantina | 2021-12-23 20:20:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR Daerah Pemilihan Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri, Dr. Hidayat Nur Wahid MA, prihatin dengan pelayanan karantina bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri. Apalagi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sering disebut sebagai Pahlaw ... Berita Selengkapnya |
|
|
