| Politik |
 |
|
| |
| HNW Tolak Pengkaitan Radikalisme Dengan Masjid Dan Pesantren | 2022-01-31 06:38:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menolak wacana Mensos Tri Rismaharini yang akan menyalurkan dana sisa bansos 2021, senilai Rp 2,7 Triliun di daerah pemilihan Anggota Komisi VIII DPR-RI. Hidayat menilai wacana itu perlu dikoreksi karena tidak sesuai dengan aturan perund ... Berita Selengkapnya |
| HNW Ingatkan Mensos Tidak Tabrak Aturan Penyaluran Bansos | 2022-01-28 15:19:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menolak wacana Mensos Tri Rismaharini yang akan menyalurkan dana sisa bansos 2021, senilai Rp 2,7 Triliun di daerah pemilihan Anggota Komisi VIII DPR-RI. Hidayat menilai wacana itu perlu dikoreksi karena tidak sesuai dengan aturan perund ... Berita Selengkapnya |
| Prajurit TNI Gugur Lagi, Wakil Ketua MPR: Panglima TNI Langsung Terjun ke Papua | 2022-01-28 14:46:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Prajurit TNI dari Satgas Pamtas Mobile Yonif R 408/SBH, Papua. Kekejian oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) di Bukit Tepuk Kampung Jenggernok, Distrik Gome Kabupaten Puncak, Kamis (27/01/2022) ini terus saja berulang dan memakan banyak korban ji ... Berita Selengkapnya |
| Edy Mulyadi Berhasil Bangkitkan Kesadaran Warga Kalimantan, Kini Saatnya Tuntut Maaf Para Bedebah Pembakar Hutan | 2022-01-26 12:23:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fenomena unik terjadi di Kalimantan. Selama ini warga pulau tersebut dikenal pendiam dan tidak pernah berekspresi atas apa yang dialami. Kini, semua seolah kompak 'menyala' berkat Bang Edy Channel.
Begitu kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi menanggapi apa yang sedang terjadi di Kalimantan.
... Berita Selengkapnya |
| Ingatkan Jokowi Soal Ancaman Pemakzulan, MS Kaban: UU IKN Cacat Hukum dan Langgar UUD 1945 | 2022-01-22 19:52:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Majelis Syuro Partai Ummat, Malem Sambat Kaban, alias MS Kaban mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemakzulan.
Menurut mantan Menteri Kehutanan RI tahun 2005 ini, pemakzulan itu legal dan konstitusional.
"Presiden RI harus faham bahwa pemakzulan Presiden itu sah legal konstitusional berdasarkan perint ... Berita Selengkapnya |
| HNW Kritisi Penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin | 2022-01-21 14:48:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, mengkritisi penghapusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) serta Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial dari struktur organisasi Kemensos. Hidayat juga menolak penambahan jabatan Wakil Menteri Sosial yang telah ... Berita Selengkapnya |
| Ibu Kota Negara Dikebut Ratusan Triliun, Guru Honorer Bertahun-tahun Menanti Kejelasan Nasib | 2022-01-20 08:10:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyayangkan pemerintah yang dirasa ngotot dan ngebut dalam memindahkan Ibu Kota Negara dengan anggaran hampir Rp500 triliun. Sedangkan di luar sana, menurut Ledia, ada ribuan guru honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun namun belum mendapatkan kepastian nasib kes ... Berita Selengkapnya |
| Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU | 2022-01-19 09:35:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU) IKN ditetapkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dikatakan Anggota DPR RI Hamid Noor Yasin, F-PKS menilai pemindahan ibu kota negara disaat negeri ini tengah sibuk membenahi keuangan negara yang sulit akiba ... Berita Selengkapnya |
| Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Harus Lewat Keputusan Politik dan Revisi UUD | 2022-01-17 10:59:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan perpanjangan masa Presiden harus melalui kesepakatan politik dan revisi Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, menurutnya, setiap gagasan dan ide politik apapun perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengenai perpanjangan masa presiden tersebut. ... Berita Selengkapnya |
| Perlu Restorasi Sejumlah Kebijakan dalam Proses Politik di Tanah Air | 2022-01-13 10:02:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Diperlukan restorasi kebijakan publik untuk melakukan transformasi politik yang lebih humanis, dengan mengacu pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
"Saat ini kita memerlukan sejumlah kebijakan yang mampu mengantisipasi berbagai perubahan, lewat berbagai penyesuaian terhadap norma-norma baru yang berlaku dalam kehid ... Berita Selengkapnya |
|
|
