| Politik |
 |
|
| |
| Pakar UGM: Siapa Saja Yang Ingin Perpanjang Masa Jabatan Presiden Itu Teroris Konstitusi! | 2022-03-19 01:16:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengatakan siapa saja pihak yang ingin melakukan perpanjangan masa jabatan presiden demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, itu dianggap sebagai teroris konstitusi.
Menurutnya, jangan ada pihak yang bermain-main dengan masa jabatan presi ... Berita Selengkapnya |
| Kelangkaan Minyak Goreng Jelang Puasa Dapat Berdampak ke Soal Politik dan Keamanan | 2022-03-16 09:42:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menekankan kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi secara meluas di masyarakat, dapat berdampak ke persoalan politik dan keamanan. Karena itu, DPR mempertimbangkan untuk membentuk Pansus Minyak Goreng untuk menjawab keresahan masyarakat tersebut yang telah terjadi berbulan-bulan lamanya.
... Berita Selengkapnya |
| Menunda Pemilu Maupun Menambah Periode Kekuasaan Presiden Bertentangan Dengan Konstitusi | 2022-03-14 12:57:46 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Dihadapan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua MPR RI, DR. H. M. Hidyat Nur Wahid, MA memuji keteladanan para tokoh bangsa, khususnya yang berasal dari Gorontalo. Ada sejumlah tokoh Gorontalo, menurut Hidayat Nur Wahid yang harus senantiasa diingat, dan diteladani ... Berita Selengkapnya |
| Wacana Penundaan Pemilu, Jusuf Kalla: Kalau Tak Taat Konstitusi, Negeri Ini akan Ribut | 2022-03-10 09:45:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK menilai wacana penundaan pemilu 2024 menyalahi konstitusi. JK menegaskan pesta demokrasi sesuai konstitusi adalah setiap 5 tahun sekali.
"Memperpanjang (menunda pemilu) itu tidak sesuai dengan konstitusi," ujar JK di Makassar seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara. ... Berita Selengkapnya |
| HMS Center: Naskah Akademik Keppres No 2 Tahun 2022 Sangat Kental Nuansa Memutarbalikkan Sejarah | 2022-03-08 19:18:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kecaman terhadap naskah akademik Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara hingga kini belum juga mereda.
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho sangat menyayangkan naskah akademik Keppres tersebut sangat kental dengan nuansa memutarbalikkan se ... Berita Selengkapnya |
| MPR Menjaga Konstitusi, Menolak Pengunduran Pemilu | 2022-03-03 15:25:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menerima secara daring Pimpinan Pusat Parkindo (Partisipasi Kristen Indonesia), Selasa (1/3). Pada kesempatan itu HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mendukung konsistensi menjalankan Pancasila dan UUD NRI 1945. Karena baik ... Berita Selengkapnya |
| Sesama Pendukung Jokowi Ribut! Noel Joman ke Denny Siregar: Kaulah yang Ingin Bangsa Ini Hancur | 2022-03-02 06:30:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Denny Siregar ngata-ngatain Immanuel Ebenezer atau Noel Jokowi Mania (Joman) buntut jadi saksi meringankan di persidangan Munarman. Noel Joman menegaskan bahwa Munarman bukan teroris.
Buntut kesaksiannya itu, Denny Siregarngata-ngatain Noel Joman. Nah mendapat perlakuan demikian, Noel Joman tetap bersikap santai dan mema ... Berita Selengkapnya |
| MUI Tolak Pemilu 2024 Diundur: Fatwa Ulama Presiden Hanya 2 Periode | 2022-03-01 07:56:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan menegaskan pihaknya menolak usulan penundaan Pemilu 2024 mendatang.
Ia lantas mengingatkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021 yang menyatakan bahwa masa jabatan presiden harus dibatasi maksimal dua periode.
"Ini salah satu dasar pemilu maslah ... Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon: Inpres BPJS Kesehatan Seharusnya Tidak Mengikat | 2022-02-28 18:09:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional seharusnya tidak mengikat bagi seluruh masyarakat. Sebab, Inpres yang ditandatangani pada tanggal 6 Januari tersebut menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib dalam menguru ... Berita Selengkapnya |
| Isu Penundaan Pemilu Bergulir, Wakil Ketua MPR: Merusak Konstitusi UUD NRI 1945 | 2022-02-26 12:23:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan tanggapannya terkait isu penundaaan Pemilu 2024 yang kembali digulirkan oleh Ketum PKB . Menurut Syarief Hasan, isu penundaan Pemilihan Umum 2024 akan mengganggu iklim demokrasi dan merusak konstitusi UUD NRI 1945 di Indonesia
Ia juga menambahkan, ... Berita Selengkapnya |
|
|
