| Politik |
 |
|
| |
| Harga Tidak Juga Stabil, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945 | 2022-05-02 20:16:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta pemerintah agar serius dan fokus menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Setelah dihantam pandemi selama dua tahun terakhir, rakyat semakin kesulitan menjangkau dan mencukupi kebutuhan pokoknya karena mengalami kelangkaan dan harga yang melambung ting ... Berita Selengkapnya |
| HNW: Pemakaian Istilah Subsidi Haji dan Bantuan Sosial; Tak Sesuai UU | 2022-05-01 13:20:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI membidangi urusan agama dan sosial, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, mengkritisi penggunaan istilah subsidi haji dalam pengelolaan keuangan haji dan istilah bantuan sosial dalam program penanganan fakir miskin. HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa kedu ... Berita Selengkapnya |
| HNW Mengajak Bangsa Indonesia Konsisten Menjalankan Konstitusi | 2022-04-25 06:34:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA mengingatkan, sesudah UUD 1945 mengalami perubahan, sejak itu kedaulatan di Indonesia tidak berada di MPR atau pejabat eksekutif, melainkan di tangan Rakyat. Ini merupakan pengamalan dari perubahan pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945. Pasal tersebut berbunyi, kedaulatan berada di ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Didesak Laksanakan Putusan 'Judicial Review' MA Terkait Vaksin Halal | 2022-04-24 10:50:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Kesehatan untuk segera melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait judicial review Perpres Nomoe 99 Tahun 2020 tentang keharusan pemberian vaksin halal bagi warga muslim. Keputusan tersebut dinilai Saleh sangat mendesak untuk dieksekusi di tengah gen ... Berita Selengkapnya |
| Dukung Firli Presiden, Ikatan Guru Madrasah Depok Impikan Indonesia Bebas dari Korupsi | 2022-04-20 21:30:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dukungan masyarakat terhadap Ketua KPK Firli Bahuri untuk maju Pilpres 2024 makin tak terbendung. Setelah deklarasi digaungkan kalangan petani, nelayan, pedagang, UMKM, dan santri di berbagai daerah, kini giliran Ikatan Guru dan Tenaga Pendidik Madrasah Non-ASN Kota Depok yang menyampaikan dukungan.
Mereka membentangkan ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi | 2022-04-19 19:56:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengungkapkan fakta data pembangunan Indonesia secara makro semasa 3 Presiden sebab Pemerintahan Jokowi hanya berhasil membangun jalan tol lebih panjang, namun pembangunan jalan secara keseluruhan jauh lebih pendek dari Presiden 2 sebelumnya.
Faktanya, Preside ... Berita Selengkapnya |
| Amien Rais Minta Menko Marves Luhut Segera Mundur | 2022-04-18 12:12:08 |
![]() |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais meminta Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mundur dari jabatannya sebagai pembantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Amien menuding Luhut Binsar Pandjaitan atau LBP sumber kegaduhan di negeri ini lantaran menghembus-hembuskan waca ... Berita Selengkapnya |
| Petani Boyolali Soroti Soal Anggaran Pemilu 110,4 T, Giliran Harga Tomat Dibiarkan Anjlok | 2022-04-17 22:53:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut anggaran pemilu 2024 diperkirakan mencapai Rp.110,4 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp. 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) senilai Rp.33,8 triliun.
Besarnya anggaran pesta demokrasi lima tahunan itu disorot sekel ... Berita Selengkapnya |
| Tidak Ada Regulasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah | 2022-04-15 07:19:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan dasar gugatan yang dilakukan para pihak tertentu ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Menurutnya, tak ada regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Dan ada pula Undang-Undang (UU) y ... Berita Selengkapnya |
| Ade Armando Babak Belur Diamuk Massa dan Ditelanjangi di Tengah Aksi Demo di DPR | 2022-04-11 17:50:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pegiat media sosial Ade Armando babak belur dihajar massa di tengah aksi demo di depan Gedung DPR. Aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM SI) di depan Gedung DPR RI sempat berlangsung panas, Senin (11/4).
Awalnya, aksi demonstrasi berlangsung damai, pimpinan DPR RI hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit pun sempat ... Berita Selengkapnya |
|
|
