| Politik |
 |
|
| |
| Revisi Perpes Nomor 191 Tahun 2014 Harus Memperjelas Alokasi BBM Bersubsidi | 2022-08-01 02:19:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah sedang merevisi regulasi menyangkut distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Revisi ini diharapkan membawa perubahan signifikan atas distribusi BBM bersubsudi yang kini bermasalah dan langka di sebagian daerah. Revisi harus memperjelas alokasi, distribusi, dan penetapan harga di tingkat pengecer.
Demiki ... Berita Selengkapnya |
| Hidayat Ingatkan Pesan Bung Karno Jas Merah | 2022-07-30 02:37:35 |
 |
KERAWANG, Berita HUKUM - Dihadapan alim ulama, santri dan tokoh masyarakat se Kabupaten Karawang Jawa Barat, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA mengingatkan, sejak lama umat Islam Indonesia, memiliki hubungan yang sangat baik dengan negaranya. Bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan warisan dari jihad para ulama dan umat ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Usulkan Masalah Proses Eksekusi Perdata Ditarik ke Pusat | 2022-07-22 14:24:55 |
 |
MATARAM, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun mengusulkan agar masalah kemandekan proses eksekusi perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat ditarik kepusat untuk penyelesaiannya. Sebab pada prakteknya banyak eksekusi tidak bisa dijalankan karena terkendala masalah pengamanan dan biaya eksekusi.
"Kalau tadi kami den ... Berita Selengkapnya |
| Utang Negara Menggunung, Prof Didik Rachbini: 82 Parlemen Dikuasai dan Takut Mengontrol Pemerintah | 2022-07-18 10:49:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tumpukan utang negara tak bisa dilepaskan dari minimnya pengawasan wakil rakyat di Senayan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.
Ekonom senior Indef, Prof Didik J Rachbini mengurai, saat ini utang Indonesia terbilang sangat besar, yakni mencapai Rp1.500 triliun dalam setahun dan defisit dalam setahun menca ... Berita Selengkapnya |
| Wasekjen Golkar: KIB Itu Terobosan dan Kerja Sama Politik untuk Pilpres, Pileg, dan Pilkada | 2022-07-16 11:05:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menjadi kerja sama politik yang dipastikan akan mencakup banyak pemilihan.
Wasekjen DPP Partai Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan, KIB yang digagas oleh Golkar, PAN dan PPP memiliki tujuan politik yang tidak terbatas pada Pilpres semata.
"Ini kerja sama yang langsung menyent ... Berita Selengkapnya |
| HNW: Sikap Konstitusional Pemerintah Yang Tolak Nikah Beda Agama, Agar Diikuti Warga dan Para Hakim | 2022-07-12 09:28:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengharap agar sikap konstitusional Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menola ... Berita Selengkapnya |
| Mulyanto Minta Presiden Segera Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 | 2022-07-11 21:54:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, daripada sibuk wacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi sangat sensitif bagi kenai ... Berita Selengkapnya |
| Pdt Freeth: Pelibatan Tokoh Adat dan Para Mama Untuk Menyelesaikan Masalah Papua Lebih Didengar | 2022-07-08 11:25:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekber Papua Peduli Kemanusiaan, Pdt. Freeth R.P mengatakan, sejak 2001 saat Otonomi Khusus (Otsus) dimulai di Papua pihaknya termasuk dalam para tokoh yang mengawal kebijakan tersebut. Sebagai tokoh agama, pihaknya mendukung secara penuh kebijakan pemerintah di Papua yakni DOB dan Otsus.
"Untuk menyelesaikan permasalahan ... Berita Selengkapnya |
| Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres | 2022-07-05 16:54:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Nama Firli Bahuri terus mencuat dalam bursa perhelatan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Ketua KPK itu jadi pilihan favorit warganet, berdiri sejajar dengan tokoh yang lebih dulu populer semisal Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto atau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Peluang Firli dinilai cukup ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty' | 2022-07-05 08:15:08 |
 |
CIREBON, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengunjungi Kampung Nelayan, Cangkol, Kota Cirebon, Jawa Barat. Puan pun memastikan siap memberikan solusi dari sejumlah persoalan yang disampaikan nelayan. Dalam kunjungannya, Senin (4/7), Puan berkeliling permukiman Kampung Nelayan Cangkol.
Dalam kunjungan itu diketahui bahwa tak se ... Berita Selengkapnya |
|
|
