| Politik |
 |
|
| |
| Mulyanto: Subsidi Mobil Listrik Lukai Rasa Keadilan Masyarakat | 2022-12-21 13:27:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, pihaknya menolak keras rencana Pemerintah menggelontorkan subsidi bagi pembelian motor listrik sebesar Rp8 juta dan mobil listrik sebesar Rp80 juta di tahun 2023. Menurut Mulyanto, rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.
"Pengguna motor dan mobil listrik itu kan re ... Berita Selengkapnya |
| Meutya Hafid Nilai Pemberian Pangkat Tituler Deddy Corbuzier Tidak Relevan | 2022-12-16 19:30:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyoroti pemberian pangkat Letnan Kolonel (Letkol) Tituler TNI Kepada presenter Deddy Corbuzier. Meutya mengatakan, tidak ada komunikasi baik dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) maupun TNI terkait pemberian pangkat letkol tituler tersebut.
"Ya saya juga kaget, jujur kaget. Karena bel ... Berita Selengkapnya |
| Syarief Hasan: Kita Harus Taat Konstitusi dan Demokrasi | 2022-12-12 02:33:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan tanggapannya terhadap pernyataan Ketua MPR RI terkait peny
... Berita Selengkapnya
|
| Mulyanto Usul Pemerintah Berikan Subsidi untuk Pembelian Kendaraan Listrik Esemka | 2022-12-06 12:31:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengusulkan pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik produk Esemka. Menurutnya, subsidi yang disalurkan akan bermanfaat bagi pengembangan industri otomotif dalam negeri. Sebelumnya, pemerintah berencana memberikan subsidi sebesar Rp6,5 juta bagi masyarakat yang membel ... Berita Selengkapnya |
| Tanggapi Isu Penundaan Pemilu, Wakil Ketua MPR: Melanggar Konstitusi | 2022-12-06 12:13:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan tanggapannya terkait isu penundaaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden yang kembali digulirkan oleh Ketua DPD RI di acara Kongres HIPMI 2022. Menurut Syarief Hasan, isu penundaan Pemilihan Umum 2024 akan mengganggu iklim demokrasi yang t ... Berita Selengkapnya |
| Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo | 2022-11-29 14:19:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Sekjen Projo Guntur Siregar memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang beredar di berbagai media anggaran proposal Rp100 miliar yang dikirim ke berbagai BUMN acara temu relawan Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).
"Saya tidak pernah mengatakan proposal anggaran Rp100 miliar dikirim ke berbagai BUMN. Saya ... Berita Selengkapnya |
| Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Melalui Dekrit, HNW: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan | 2022-11-28 15:27:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengkritik dan menolak wacana usulan perpanjangan/penambahan masa jabatan Presiden Jokowi melalui dekrit, yang dilayangkan oleh salah seorang pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), karena wacana itu selain tidak sesuai den ... Berita Selengkapnya |
| HNW Kembali Perjuangkan Keadilan Anggaran Dan Rekrutmen Guru Agama | 2022-11-22 22:05:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., kembali memperjuangkan keadilan anggaran dan rekrutmen bagi guru keagamaan. Perjuangan, itu dilakukan Hidayat Nur Wahid, mengingat besaran anggaran dan rekrutmen guru agama, masih tertinggal jauh dari guru umum yang dikelola Kemendikbudristek. Karena itu, di hadapan ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR : Fokus mengelola utang, bukan membandingkan dengan negara maju | 2022-11-16 16:26:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan pernyataan Pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi perihal utang Indonesia yang kini mencapai Rp.7.420,47 Triliun pada akhir September 2022. Menurut Syarief Hasan, utang dengan jumlah triliunan tersebut sangatlah besar dan m ... Berita Selengkapnya |
| HNW Tegaskan TAP MPRS Terkait Larangan PKI Masih Berlaku | 2022-11-11 15:57:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA meluruskan kesalahpahaman yang beredar di sebagian media massa maupun group-group Whatsapp, seolah-olah TAP MPR terkait Larangan PKI telah dicabut. Padahal, sebenarnya TAP tersebut tidak dicabut, dan masih terus berlaku ... Berita Selengkapnya |
|
|
