Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Nusantara
 
PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf | 2024-08-02 16:26:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi usai menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat jelang akhir masa jabatan pada 20 Oktober nanti.

Mardani mengapresiasi ucapan permintaan maaf orang nomor satu di Indonesia tersebut. Meski demikian, lanjutn
...

Advokat Rakyat, Agussalim SH: Taman Nasional TNKT Togean 'Eco Fasis', Hak Agraria Ulayat Milik Rakyat ! | 2024-07-08 13:36:37

SULAWESI TENGAH, Berita HUKUM - Pasca Aksi Protes warga di depan kantor Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT), di Desa Pasokan, Kecamatan Walea Besar, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah (Sulteng) Rabu, 22 Mei 2024 menjadi perhatian Advokat Rakyat saat dialog dengan perwakilan Pemuda Adat Togean di Kantor Aliansi Masyarakat Adat Nusantar ...

Obat yang Beredar di Masyarakat Harus Terjamin Keamanan dan Kelayakannya | 2024-06-25 18:21:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti persoalan pengawasan terhadap peredaran obat. Menurutnya masih ada peredaran obat ilegal di Indonesia disebabkan oleh tingkat pengawasan yang masih lemah. Ia menegaskan agar obat yang beredar di masyarakat harus terjamin keamanan dan kelayakannya.

"Kalau kita berbi
...

Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini | 2024-06-11 17:46:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Bidang Tabligh Global dan Kerja Sama Majelis Tabligh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Fahmi Salim ingatkan peran Muhammadiyah membantu Rakyat Palestina tidak baru-baru ini saja.

Sebab sejak sebelum ramai diperbincangkan oleh media sosial sekarang, Muhammadiyah melalui tokoh-tokohnya ikut berperan menjadi delegasi p
...

Korlantas Polri Resmi Terbitkan SIM C1 untuk Pengendara Motor 250 cc | 2024-05-27 21:47:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis C1 bagi pengendara sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 cc hingga 500 cc. Peresmian SIM jenis C1 ini diluncurkan di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polda Metro Jaya di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (2 ...

Dewan Pers Kritik Draf RUU Penyiaran: Memberangus Pers dan Tumpang Tindih | 2024-05-12 23:39:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pers mengkritik draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana menganggap RUU tersebut berbahaya bagi kebebasan pers dan tumpang tindih dengan UU Pers.

"Dalam draf yang kami terima sebagai bahan rapat Baleg (Badan Legislasi DPR) 27 Maret 202
...

Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan | 2024-04-16 21:32:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri mencatat sebanyak 429 korban meninggal dunia akibat kecelakaan selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyampaikan jumlah tersebut turun 17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 519 orang yang meninggal dunia.

"[Orang] me
...

Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama | 2024-04-12 03:04:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah umat islam saat ini perlu membangun relasi sosial yang baru dalam momen Idulfitri. Sebagaimana ritual mudik tahunan, ada dua variabel di dalamnya. Yaitu mudik spiritual dan mudik sosial. Dalam konteks ini, sambung Mu'ti mudik sosial berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai makh ...

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah | 2024-04-08 12:44:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari Raya Idul Fitri 1445 H atau Lebaran 2024 tinggal menghitung hari.

Seperti diketahui, awal Ramadhan 1445 H Muhammadiyah dan NU mengalami perbedaan.

Penetapan 1 Ramadhan 1445 H versi Muhammadiyah pada 11 Maret 2024, sedangkan NU dan pemerintah jatuh pada 12 Maret 2024.

Hal ini terjadi karena metode yang digunakan
...

Kepala BNN Ingatkan Pekerja Migran Indonesia Soal Bahaya Peredaran Narkotika | 2024-04-02 15:10:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom mengingatkan para pekerja migran Indonesia soal bahaya peredaran narkotika di luar negeri.

"Mereka biasanya akan mengincar warga negara Indonesia, tak terkecuali para pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di negeri orang. Para pengedar ini biasanya akan m
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]