Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Internasional
 
Aung San Suu Kyi: Dulu Simbol Demokrasi, Kini Dituding Persekusi Muslim Rohingya | 2019-12-13 07:32:01

MYANMAR, Berita HUKUM - Aung San Suu Kyi dianggap sebagai simbol demokrasi dan hak asasi manusia, bahkan menerima Nobel Perdamaian pada 1991. Namun kini dia dianggap bertanggung jawab atas genosida Muslim Rohingya.

Dia menghadiri sidang Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, untuk menghadapi tuduhan genosida yang diajukan oleh Gambia, sebu
...

Muslim Rohingya Tuntut Keadilan di Mahkamah Internasional: 'Myanmar Harus Bertanggung Jawab Terjadinya Genosida' | 2019-12-11 06:02:19

BANGLADESH, Berita HUKUM - Para pengungsi Rohingnya yang sejak beberapa tahun terakhir tinggal di kamp-kamp di Cox's Bazar, Bangladesh, mendesak Mahkamah Internasional menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas terjadinya 'genosida'.

Mohammed Zobayer, 19 tahun, kepada kantor berita Reuters mengatakan, "Kami menyaksikan perkosaan, penyiksaan dan
...

Hadapi Pemakzulan karena 'Menyalahgunakan Wewenang', Presiden Trump: 'Lakukan Sekarang' | 2019-12-08 17:39:17

AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Nancy Pelosi, mengatakan DPR akan mengajukan pemakzulan atas Presiden Donald Trump karena dugaan penyalahgunaan wewenang.

"Demokrasi kita dipertaruhkan dan presiden tidak memberikan kita pilihan kecuali bertindak," kata tokoh Partai Demokrat ini.

Pelosi mengataka
...

NATO: Pertengkaran Trump dan Trudeau, 'Kamu Bermuka 2' Warnai Pertempuan Puncak 70 Tahun Pakta Pertahanan | 2019-12-05 13:47:05

AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Pertemuan puncak untuk merayakan peringatan ke-70 NATO diwarnai sengketa, termasuk pertengkaran terkait rekaman video PM Kanada Justin Trudeau yang terdengar mencela Presiden AS Donald Trump.

Dalam rekaman video terlihat Trudeau, PM Inggris Boris Johnson dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membicarakan jumpa per
...

China Nyatakan akan Balas 'Niat Jahat' Presiden Trump karena Mendukung Protes Prodemokrasi Hong Kong dalam Undang-undang | 2019-11-29 06:30:31

HONG KONG, Berita HUKUM - Pemerintah China memperingatkan akan menempuh langkah-langkah balasan terhadap Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang untuk mendukung gerakan demonstrasi prodemokrasi di Hong Kong.

China menuduh Amerika Serikat (AS) mempunyai "niat jahat" setelah Kongres mengesahkan rancang
...

Dokumen Rahasia Ungkap 'Cuci Otak' Muslim UIghur China Diminta Buka Akses kepada PBB | 2019-11-28 17:53:08

CHINA, Berita HUKUM - Pemerintah Inggris meminta China untuk memberikan 'akses langsung dan tidak terbatas' kepada pengamat dari PBB di wilayah Xinjiang.

Permintaan ini disampaikan menyusul bocornya dokumen rahasia yang mengungkapkan perlakuan terhadap ratusan ribu Muslim Uighur di kamp-kamp dengan penjagaan ketat.

Dokumen-dokumen resmi itu
...

Serah Terima Otoritas Kendali Operasi Satgas TNI di Republik Demokratik Kongo | 2019-11-26 15:38:45

KONGO, Berita HUKUM - Satuan Tugas (Satgas) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXIX-A Rapid Deployable Battalion (RDB) Mission de Organisation des Nations Unies pour La Stabilisation en Republique Democratique du Congo (MONUSCO) dibawah pimpinan Kolonel Inf Dwi Sasongko secara resmi menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada penggantinya Satgas TNI Kon ...

Bentrokan Israel dan Milisi Palestina di Gaza: Mengapa Hamas Memilih Menahan Diri? | 2019-11-22 06:19:40

PALESTINA, Berita HUKUM - Gelombang kekerasan di Gaza pekan lalu sangat berbeda dengan pertempuran lintas-perbatasan sebelumnya: Hamas bungkam dan Israel tidak menargetkan musuh tradisionalnya tersebut.

Secara paradoks kenyataan ini menegaskan bahwa Israel dan Hamas - gerakan Islam utama di Gaza - berkomitmen mencapai pemahaman strategis demi m
...

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba' | 2019-11-19 21:19:47

PALESTINA, Berita HUKUM - Palestinia mengecam keputusan Amerika Serikat terkait permukiman Yahudi di daerah yang diduduki di Tepi Barat sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional.

Ketua juru runding Palestina Saeb Erekat mengatakan langkah itu mengancam keamanan karena mengganti hukum internasional menjadi 'hukum rimba'.

...

Hong Kong Resesi Ekonomi Pertama dalam Satu Dekade Akibat Unjuk Rasa Anti-Pemerintahan | 2019-11-17 15:49:55

HONG KONG, Berita HUKUM - Hong Kong memastikan bahwa negaranya memasuki resesi ekonomi pertama dalam satu dekade seiring berlanjutnya unjuk rasa anti-pemerintahan di sana.

Ekonomi Hong Kong menyusut 3,2% selama periode Juli hingga September dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Hal itu memastikan data awal yang dirilis.

Artinya, ekonomi n
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]