| Eksekutif |
 |
|
| |
| Balas Pengkritik, Presiden: Kalau Enggak Mau Bayar Lewat Jalan Nasional | 2023-06-20 06:12:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membalas pengkritik soal pembangunan jalan tol yang masif. Kepala Negara mempersilakan mereka memanfaatkan jalan nasional apabila keberatan dengan tarif tol.
"Jalan tol itu kan bayar Pak. Ya kalau enggak mau bayar ya lewat jalan nasional atau jalan provinsi ini kan pilihan-pilihan (jalan)," u ... Berita Selengkapnya |
| BP2MI Bakal Dilaporkan ke Menkeu Soal Penempatan Pekerja Migran Indonesia | 2023-06-13 10:09:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dikabarkan bakal dilaporkan ke pimpinan Kementerian Keuangan RI terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pasalnya, dengan anggaran terbatas BP2MI dinilai melakukan terobosan dan perubahan signifikan di dunia penempatan Pekerja Migran Indonesia.
‘"Baru pertama kali say ... Berita Selengkapnya |
| Mardani: Cegah Kepala Daerah Intervensi, Perketat Sistem Seleksi dan Promosi ASN | 2023-06-11 00:14:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai potensi jual beli jabatan masih akan terjadi apabila Pemerintah tidak membuat aturan yang jelas. Mardani pun meminta Pemerintah memperketat sistem seleksi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mencegah intervensi kepala daerah yang menyusun aturan sendiri sehingga ber ... Berita Selengkapnya |
| Nasir Djamil Harap BNPT dan BNN Lakukan Transformasi dan Kolaborasi | 2023-06-11 00:01:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil berharap agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mampu melakukan transformasi dan kolaborasi.
"Saya berharap kepada BNPT dan BNN sebenarnya adalah dua kata yang saya inginkan dan berharap agar BNPT dan BNN bisa melakukannya itu ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Jokowi Minta Jajaran Gerak Cepat Berantas Sindikat Perdagangan Orang | 2023-05-31 09:58:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/5). Dalam ratas itu, Presiden Jokowi meminta jajaran untuk mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas TPPO.
"Presiden tadi menyatakan, melakukan ... Berita Selengkapnya |
| Indra Sjafri ke PMI Korea Selatan: Bekerja dengan Baik, Jadilah Kebanggaan Indonesia | 2023-05-25 12:00:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan pelepasan 437 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Program Government to Government (G to G) ke Korea Selatan, di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Senin (23/5).
Acara pelepasan para pahlawan devisa negara ini dipimpin langsung oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani. ... Berita Selengkapnya |
| Santoso: Berantas Mental Preman di Korps Adhyaksa | 2023-05-16 13:33:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Praktik pemerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat yang berperkara memang belum hilang, meskipun sudah ada perbaikan. Karena kondisi itu, Anggota Komisi III DPR RI Santoso menilai langkah Jaksa Agung yang mencopot oknum jaksa sudah tepat. Hal ini guna menghilangkan kebiasan atau perilaku bermental s ... Berita Selengkapnya |
| Kapolda Metro Minta Penyidik Profesional dan Utamakan Penegakan Hukum Berkeadilan | 2023-05-11 19:41:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memberikan arahan kepada seluruh penyidik di Direktorat Polda Metro Jaya dan Polres jajaran. Arahan tersebut terkait proses penanganan dan penegakan hukum di wilayah hukum (wilkum) Polda Metro Jaya agar berjalan maksimal.
"Saya sengaja mengumpulkan para penyidik yang dari Polda maupun dari ... Berita Selengkapnya |
| Kasus TPPO Marak, Sukamta Sampaikan Catatan untuk Kemlu | 2023-05-08 03:48:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan catatan untuk Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tekait kian maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) belakangan ini. Diketahui, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) baru-baru ini telah membebaskan 20 warga negara Indonesia (WNI) korban perdagangan manusia di Myawaddy, Myanma ... Berita Selengkapnya |
| Mulyanto: Komisi VII Akan Panggil Pemerintah Jelaskan Izin Ekspor Konsentrat PT FI | 2023-05-06 01:30:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengungkapkan bahwa Komisi VII akan segera memanggil Menteri ESDM untuk meminta penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga PT. Freeport Indonesia (PTFI).
"Pemanggilan ini sangat penting untuk mengklarifikasi sejumlah hal. Termasuk tentang rencana Pemerintah menerbitkan Peraturan ... Berita Selengkapnya |
|
|
