| Eksekutif |
 |
|
| |
| Presiden Prabowo Menduga Ada Gerakan Makar dan Terorisme Dibalik Aksi Demo yang Anarkis hingga Penjarahan | 2025-09-02 03:29:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI Prabowo Subianto menduga, ada gerakan yang mengarah ke makar dan terorisme dibalik aksi penyampaian aspirasi atau unjuk rasa dalam beberapa hari ini yang berujung rusuh dan anarkis hingga penjarahan.
"Sekali lagi, aspirasi yang murni harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah m ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Prabowo Copot Jabatan Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan Usai Jadi Tersangka KPK | 2025-08-23 14:13:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI Prabowo Subianto memberhentikan Immanuel Ebenezer alias Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker). Pencopotan jabatan tersebut diputuskan setelah penetapan Immanuel Ebenezer 'Noel' sebagai tersangka KPK kasus tindak pidana pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3.
"Bapak Presiden ... Berita Selengkapnya |
| Usai Kena OTT KPK, Wamenaker Immanuel Ebenezer 'Noel' Resmi Jadi Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3 | 2025-08-22 22:14:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang kerap disapa 'Noel', sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terkait proses pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker).
... Berita Selengkapnya |
| 3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat | 2025-03-18 23:07:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) meminta agar oknum anggota TNI AD (Angkatan Darat) yang diduga sebagai pelaku penembakan terhadap 3 anggota Polri di Way Kanan Lampung dapat dihukum berat sesuai aturan yang berlaku.
"Kita sudah sampai kepada Panglima dan Kapolri, harus melak ... Berita Selengkapnya |
| Kejagung Bantah Pertamina: Pertamax Dioplos Pertalite, Dijual Seharga Pertamax | 2025-02-28 09:01:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah pernyataan PT Pertamina Patra Niaga yang mengklaim tak ada pengoplosan atau blending Pertamax dengan Pertalite.
Direktur Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Kohal menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti.
"Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 (Pertali ... Berita Selengkapnya |
| Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan | 2025-02-28 08:16:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Istana Kepresidenan mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membersihkan praktik korupsi di tubuh badan usaha milik negara (BUMN) PT Pertamina, khususnya pada anak usaha PT Pertamina Patra Niaga.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejagung ... Berita Selengkapnya |
| Sri Mulyani Beberkan Alasan Prabowo Ingin Pangkas Anggaran Kementerian hingga Rp 306 Triliun | 2025-01-25 21:37:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM -Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan instruksi bagi kementerian dan lembaga untuk menghemat anggaran. Berdasarkan perintah yang dikeluarkan kepala negara tersebut, pemerintah menargetkan belanja dapat dipangkas hingga Rp 306,6 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan mengapa Prabo ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Akui Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia Kubu Irfan Ardiansyah | 2025-01-17 08:26:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) resmi mengakui kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) kubu Irfan Ardiansyah. Penetapan ini sebagai langkah penyelesaian dualisme kepengurusan yang telah terjadi dalam organisasi profesi tersebut.
Direktur Jenderal AHU, Wid ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Tarik Utang Rp 85,9 Triliun Lebih Awal untuk Biayai Anggaran 2025 | 2025-01-07 05:49:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mengambil kebijakan penarikan utang lebih awal atau prefunding sebesar Rp 85,9 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan kebijakan diambil untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.
Prefunding menurut Suminto merupakan langkah a ... Berita Selengkapnya |
| Kombes Donald Simanjuntak Akhirnya Dipecat dari Polri Buntut Kasus DWP | 2025-01-01 16:56:30 |
 |
Berita HUKUM, JAKARTA - Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Donald Parlaungan Simanjuntak, yang menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya akhirnya dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik dan Profesi Polri (KEPP) pada Selasa (31/12), Donald dinyatakan melanggar ... Berita Selengkapnya |
|
|
