| Eksekutif |
 |
|
| |
| KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta | 2026-10-14 10:05:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) menangkap sebanyak 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Belasan pejabat BNPB yang ditangkap tersebut diantaranya Sekretaris Utama atau Sestama BNPB, Rustian, dan termasuk pihak Swasta.
"Telah terjadi ... Berita Selengkapnya |
| Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo | 2026-10-02 07:28:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) resmi berganti, kini dijabat oleh Jenderal Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Melansir laman resmi presidenri.go.id, Presiden RI Prabowo Subianto melantik serta menaikkan pangkat Suyudi Ario Seto satu tingkat lebih tinggi dari Komisaris Jenderal (Kom ... Berita Selengkapnya |
| Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi | 2026-10-01 11:18:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik keabsahan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi sorotan publik. Pasalnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 19 tahun 2023 pasal 18 diduga pasal "Selundupan" alias upaya meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pada kontestasi Pemilu 2024.
... Berita Selengkapnya |
| Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah | 2026-09-24 19:39:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor diduga mengelola fasilitas hunian khusus menyerupai villa mewah untuk tempat tinggal narapidana atau warga binaan. Hal tersebut terungkap saat pihak Ombudsman RI melakukan kunjungan serta inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu 23 September 2026 dan menemukan sejumlah ti ... Berita Selengkapnya |
| Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar | 2026-08-30 14:14:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus dugaan suap yang dikenal publik sebagai perkara 'kardus durian' kembali menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memberikan kepastian hukum terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang mencuat sejak 2011 tersebut, termasuk terhadap Muhaimin Iskandar yang saat itu menjabat Menteri Tenaga ... Berita Selengkapnya |
| Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja | 2026-08-07 10:05:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengomentari langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengambil utang dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Sebagai informasi, hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setelah d ... Berita Selengkapnya |
| Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat | 2026-08-06 06:36:56 |
 |
SEMARANG, Berita HUKUM - Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin mengakui terdapat sejumlah pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya yang tak sanggup untuk membayar gaji ASN, termasuk PPPK. Dia mengatakan, hal itu pun sudah dilaporkan ke pemerintah pusat.
Yasin mengungkapkan, saat ini APBD Pemprov Jateng masih mencukupi untuk membayar gaji ... Berita Selengkapnya |
| Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan | 2026-08-05 12:14:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rakyat dinilai harus menjadi penilai paling objektif terhadap kualitas para menteri Kabinet Merah Putih.
Karena itu, pemerintah didorong membuka ruang dialog terbuka antara menteri dan anggota Kabinet Bayangan bentukan Koalisi Masyarakat Sipil agar publik dapat menyaksikan langsung adu data, adu argumentasi, dan adu gagas ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit | 2026-07-05 04:24:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia menyatakan ada kerugian negara yang mencapai Rp 500 - 600 triliun akibat praktik under-invoicing pada ekspor sawit.
Guru Besar Kehutanan dan Lingkungan IPB University Sudarsono Soedomo meminta pemerintah melakukan audit ulang untuk nilai sebesar itu. Angka itu harus divalidasi secara independen sebelu ... Berita Selengkapnya |
| Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat | 2026-06-03 20:52:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim tengah dicari keberadaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Pencarian itu dilakukan berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, pada Selasa (2/6) mala ... Berita Selengkapnya |
|
|
