| EkBis |
 |
|
| |
| Banyak Bisnis Online Mahasiswa Belum Bayar Pajak | 2016-03-29 19:36:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan relatif banyak mahasiswa yang telah memiliki bisnis belum sepenuhnya sadar dan mengetahui cara membayar pajak yang baik dan benar.
"Bisnis online mahasiswa sudah mulai, dan itu banyak sekali. Mereka belum tahu harus membayar pajak," katanya usai ... Berita Selengkapnya |
| Menkeu Klaim Punya Data Rekening Orang Indonesia di Luar Negeri | 2016-03-24 08:33:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengklaim sudah punya data mengenai rekening orang Indonesia di luar negeri. Ia berharap, dengan skema yang akan diterapkan, yaitu pengampunan pajak, rekening tersebut bisa kembali ke Indonesia, atau paling tidak dideclare secara tegas.
"Kami sudah tahu bagaimana polanya. Pol ... Berita Selengkapnya |
| Balitbang Kementan Terapkan 2 Pendekatan Tekan Fluktuasi dan Sambut Swasembada | 2016-03-23 17:57:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertanian (Kementan) menerapkan dua langkah penanganan guna menekan fluktuasi harga tanaman pangan dan menyambut swasembada pangan. Melalui jumpa pers yang diadakan Senin (21/3) lalu, Kepala Balitbang Kementan, Muhammad Syakir memaparkan, ada 2 (dua) langkah tersebut ... Berita Selengkapnya |
| Gejolak Harga Cabai dan Bawang Akibat Pedagang Ambil Untung Besar | 2016-03-23 11:25:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tingginya harga jual Cabai merah dan Bawang merah beberapa pekan terakhir, bukan disebabkan menurunnya produksi atau kurangnya pasokan. Namun, disebabkan ulah para pedagang yang mengambil nilai keuntungan yang sangat besar hingga 150 persen dari harga ditingkat Petani. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen Hortikultura ... Berita Selengkapnya |
| Biaya Logistik Masih Mahal, Asperindo: Tol Laut Hanya Wacana! | 2016-03-21 22:19:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintah yang ingin memaksimal potensi maritim dengan mengembangkan tol laut agar biaya logistik dapat lebih murah masih dianggap wacana oleh kalangan pengusaha.
"Selama ini belum terasa manfaatnya (tol laut). Mau masuk pelabuhan saja antriannya luar biasa," keluh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman E ... Berita Selengkapnya |
| Inilah Hasil Pemerintahan Jokowi Selama 2015, Ada Yang Berani Bantah? | 2016-03-21 16:10:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Data ini disarikan dari laporan bulan data sosial ekonomi Badan Pusat Statistik Edisi 70 Maret 2016 :
1. PERTUMBUHAN EKONOMI MELAMBAT ; Ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen, melambat disbanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen.
2. TERJADI DEPLASI AKIBAT MENURUNNYA DAYA BELI RAKYAT : Dari deflasi 0,09 persen, ... Berita Selengkapnya |
| APKLI Apresiasi Tekad Sandiaga Uno Entaskan PKL dari Marjinalisasi | 2016-03-19 09:02:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian tidak terpisahkan dari tata perekonomian rakyat dan bangsa Indonesia. Demikian juga dalam konfigurasi perekonomian nasional.
"Semisal, tanpa keberadaan PKL, produsen teh botol akan gulung tikar karena lebih dari 90% yang menjual teh botol adalah PKL," tegas Ketua Umum DPP Asosiasi ... Berita Selengkapnya |
| ASPEK Indonesia: Jangan Tambah Beban Rakyat, Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ! | 2016-03-17 09:05:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) berupaya mendesak Pemerintahan Indonesia Jokowi-JK untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan, yang rencananya akan diberlakukan mulai 1 April 2016 nanti.
"Ikhwalnya, beban rakyat sudah semakin sulit, harga kebutuhan pokok terus melonjak, upah buruh masih ... Berita Selengkapnya |
| Ketua TKMB Komura Minta Permenhub No PM 130 dan 135 Ditinjau Kembali | 2016-03-16 20:54:59 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Aksi buru di Samarinda kalimantan Timur yang tergabung dalam Tenaga kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam Komura Samarinda berapa hari mogok kerja dan melakukan aksi demo menolak Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 130 dan 135 Tahun 2015 bukan hanya mengakibatkan dampak sosial, namun peraturan tersebut ... Berita Selengkapnya |
| DPR Sahkan UU Perlindungan Nelayan | 2016-03-16 07:02:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - RUU tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon, Selasa (15/3).
Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR mengatakan, diperkirakan dalam waktu satu bulan ke depan sudah tercatat dalam Le ... Berita Selengkapnya |
|
|
