| EkBis |
 |
|
| |
| DPR Soroti Kartel Daging Sapi | 2016-06-13 11:12:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai sudah saatnya Indonesia memberlakukan impor sapi bakalan untuk menghindari praktik kartel perdagangan yang membuat harga daging melambung tinggi.
Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam dialektika demokrasi dengan tema "Presiden Jokowi dan Kartel Daging Sapi" d ... Berita Selengkapnya |
| Harga BBM Lebih Mahal, Pertamina Harus Bertanggungjawab | 2016-06-09 04:27:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pertamina (Persero) diminta mempertangungjawabkan kebijakannya menjual bahan bakar minyak bersubsidi dan nonsubsidi lebih mahal dari harga normal. "Pertamina harus menjelaskan kepada publik ke mana hasil penjualan BBM yang mahal itu. Jika tidak bisa mempertanggungjawabkannya, berarti Pertamina merampok hak rakyat."
Dem ... Berita Selengkapnya |
| INDEF: 'Sengkarut Tata Kelola Pangan' | 2016-06-06 18:50:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Persoalan ekonomi di Indonesia mengalami sengkarut selama berpuluh tahun yang tidak terselesaikan apalagi bila menghadapi momen 'bulan puasa' menjelang lebaran, soalnya karena salah urus ungkap Enny Sri Hartati sebagai Direktur Institute for Development and Finance (INDEF) pada para wartawan, selepas usai diskusi rutin solus ... Berita Selengkapnya |
| Utang Luar Negeri Meroket Tinggi, APBN Terancam Roboh | 2016-06-05 00:01:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengungkapkan, per Maret 2016 total utang pemerintah pusat sudah mencapai Rp3.272 triliun yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp750,16 triliun dan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp2.521,66 triliun.
Jadi, lanjut dia, posisi tersebut sangat berisiko menjebak ... Berita Selengkapnya |
| Kebijakan Pemerintah Terkait Harga Daging Sapi Matikan Peternak | 2016-06-04 07:49:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan pemerintah terkait harga daging sapi Rp 80 ribu/Kg, bisa mematikan 5,3 juta peternak di Indonesia. Sementara, harga pakan untuk per Kg daging sapi sudah mencapai Rp 45-an ribu. Ole karena itu, jika kebijakan itu dipaksakan, berarti pemerintah memaksa peternak untuk mensubsidi orang kaya.
Hal tersebut ditegask ... Berita Selengkapnya |
| Menyedihkan, 12 Paket Kebijakan Tak Berjalan Efektif | 2016-06-01 05:52:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dua belas paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis Pemerintahan Jokowi, ternyata tak berdampak postif. Paket tersebut tak berjalan efektif bila dilihat dari berbagai indikator. Ini tentu menyedihkan. Pertumbuhan ekonomi hanya 4,92% dan penciptaan lapangan kerja tak menggembirakan.
Heri Gunawan, Anggota Komisi XI DPR RI ... Berita Selengkapnya |
| Kwartal Pertama 2016, Penjualan Latinusa Tbk Meningkat 20% | 2016-05-28 12:19:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pelat Timah Nusantara, Tbk (Latinusa) / NIKL mencatatkan belanja modal (capex) sebesar USD1 juta di tahun ini untuk mendukung bisnis perseroan.
"Nilai capex USD1 juta di tahun ini, realisasi dana capex hingga kuartal I-2016 mencapai USD 465 ribu, atau hampir 50 persen," jelas Direktur Keuangan Latinusa, Jetrinaldi, di ... Berita Selengkapnya |
| Capital Flight Cermin Lemahnya Sistem Keuangan | 2016-05-28 07:14:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Adanya Capital Flight membuktikan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem keuangan negara. Cermin kelamahan ini ditunjukkan dari banyaknya pengusaha Indonesia yang melarikan modalnya ke luar negeri untuk menghindari pajak.
Inilah komentar perdana Wakil Ketua Komisi XI DPR yang baru Achmad Hafisz Tohir, Kamis (26/5), usai d ... Berita Selengkapnya |
| Pelaut Indonesia Samarinda Demo dengan 5 Poin Tuntutan | 2016-05-27 06:47:17 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pelaut Indonesia yang tergabung dalam Pergerakan Pelaut Indonesia di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan aksi demo dengan 5 Poin tuntutannya di depan kantor KSOP Sahbandar jalan Yos Sudarso, Samarinda pada, Kamis (27/5).
Kurang lebih 300 massa para pelaut yang bergerak melakukan aksi demo, yang dimulai pagi ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Usulkan Bentuk Panja Utang | 2016-05-25 19:08:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengusulkan agar dibentuk panitia kerja (panja) utang untuk menghadapi dinamika utang Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Hal itu disampaikan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta pada Senin, ... Berita Selengkapnya |
|
|
