| EkBis |
 |
|
| |
| Standar Penerbangan FAA Indonesia dinyatakan Lolos Jadi Kategori 1 | 2016-08-18 08:08:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Standar Keselamatan & Keamanan Penerbangan Federal Aviation Administration (FAA) Indonesia dinyatakan Lolos jadi Kategori 1, setelah menunggu selama 10 tahun dari yang awalnya ada dalam posisi kategori 2.
Langkah berikutnya adalah berjuang untuk dapat duduk kembali sebagai anggota Council Parts 3 pada Sidang Umum ICAO (Or ... Berita Selengkapnya |
| Daftar 29 Bandara Bebas Visa Kunjungan bagi Turis Mancanegara | 2016-08-17 15:41:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pariwisata RI memberikan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) kepada 169 negara, kini berada di level terbaru.
Baru-baru ini Kemenpar merilis daftar 29 bandara di Indonesia, yang melayani pemberian bebas visa. Kebijakan bebas visa ini telah diberlakukan sejak 13 bulan yang lalu, bertujuan untuk memenuhi target ... Berita Selengkapnya |
| Target Pendapatan Negara Rp 1.737,6 Triliun | 2016-08-16 19:38:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pidato RAPBN 2017 dan Nota Keuangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan target pendapatan negara sebesar Rp1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp240,4 triliun.
Presiden menyampaikan hal tersebut di hadapan rapat Paripurna DP ... Berita Selengkapnya |
| Ancaman Jutaan PHK Buruh Pasca Pemotongan Anggaran APBNP 2016 Rp.133,8 Triliun | 2016-08-12 19:26:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa langkah rencana yang akan ditempuh oleh Menteri Keuangan supaya efisiensi terhadap APBNP 2016 yakni dengan memangkas sejumlah pos pengeluaran pemerintah, ikhwalnya seperti biaya perjalanan dan biaya operasional yang dipangkas sebesar Rp. 133,8 triliun pada anggaran Kementerian/ Lembaga dan transfer kedaerah-daerah.
... Berita Selengkapnya |
| DPR Temukan Banyak Buruh Asing Di Papua Barat | 2016-08-09 16:01:43 |
 |
PAPUA BARAT, Berita HUKUM - Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah Papua Barat terjawab sudah saat perwakilan dari Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disduknakertrans) Provinsi Papua Barat mengakui keberadaan TKA yang saat ini masih bekerja di PT. SDIC Papua Cement Indonesia (PT SPCI) atau disebut juga pabrik Semen Maruni, D ... Berita Selengkapnya |
| Ada Mafia Upeti Proyek Telkom & T-sel, Kenapa Cenderung Membiarkannya, Ada Apa Ini? | 2016-08-06 09:06:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kelompok peminta upeti dari Project-project di Telkom Group dituding telah merajalela, dan para bos di lingkungan Telkom Group khususnya Telkom & T-sel cenderung membiarkannya.
Perwakilan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono selaku Ketua Umum, mensinyalir ada sekelompok peminta upeti dari project di Telko ... Berita Selengkapnya |
| FSPPB Tolak Keras Rencana PLN Ambil Alih PT Pertamina Geothermal Energy | 2016-08-05 03:38:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana PT PLN (Persero) mengambil alih seluruh saham anak usaha dari PT Pertamina (Persero), yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), ditolak keras oleh Federasi Serikat Pekerja Bersatu (FSPPB). Menurut FSPBB, pengambilalihan PGE oleh PLN adalah hanya untuk mendukung mega proyek ambisius listrik 35 ribu mega watt.
Pre ... Berita Selengkapnya |
| TKI Tidak Siap MEA akan Jadi Bencana Ekonomi Indonesia | 2016-08-01 22:26:57 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai semenjak tahun 2015 sebenarnya merupakan opportunity atau kesempatan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bisa turut ikut menikmati pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN untuk bisa berkarir di negara anggota MEA.
"Tapi MEA sudah berjalan hingga saat ini belum ada la ... Berita Selengkapnya |
| Media di Indonesia Semakin Dikuasai Konglomerasi Bisnis-Politik | 2016-07-30 08:30:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Ade Komarudin mengingatkan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016-2019 dapat bersikap independen, non partisan dan professional. Ini mengingat bahwa tantangan KPI ke depan makin berat, seiring dengan berkembangnya IT dan social media para era mendatang.
"Disamping itu media di Indonesia saat ... Berita Selengkapnya |
| Skema Dana Desa Belum Cerminkan Keadilan | 2016-07-22 08:57:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Refrizal menilai bahwa formula skema Dana Desa belum mencerminkan keadilan. Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/7), ia beralasan, pasalnya efek dari adanya PP Nomor 22 Tahun 2015 yang membagi alokasi 90 berbanding 10, menyebabkan besaran dana antar desa menjadi sangat timpang.
"Di Sumatera Ba ... Berita Selengkapnya |
|
|
