| EkBis |
 |
|
| |
| Berdalih Masih Ekspansif, Pemerintah Dipastikan akan Utang Lagi Rp296 Triliun | 2016-08-31 18:51:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk menutup defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, pemerintah dipastikan masih akan berutang Rp296 triliun atau sebesar 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka itu merupakan angka pasti untuk menutup defisit anggaran tahun ini. Bahkan kemungkinan bisa bertambah melihat perkemb ... Berita Selengkapnya |
| Mantan Dirut PT Pelindo III Dituding Melanggar UU Ketenagakerjaan | 2016-08-31 10:04:07 |
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - Beberapa lembaga ketenagakerjaan dan elemen masyarakat kini mulai gerah terhadap konflik permasalahan tenaga kerja yang terjadi di lingkungan kerja PT Pelindo III Pusat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhanan.
Semua pihak terkait di bidang ketenagakerjaan sangat menyayangkan dan ... Berita Selengkapnya |
| Fuad Bawazier: Sasaran Tax Amnesty Mengapa Berubah dari Pengusaha Kakap ke Massif/WP Gurem | 2016-08-28 07:21:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dr. Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan pada kabinet Pembangunan VII menilai program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty (TA) pemerintah Indonesia sejak awal didengungkan untuk memulangkan dana-dana milik orang Indonesia yang disimpan di luar negeri atau wajib pajak pengusaha besar, konglomerat, dan atau exportir kakap war ... Berita Selengkapnya |
| Marwan Batubara Minta Jokowi Harus Tegas dan Jelas Terkait Perpanjangan Izin PT Freeport | 2016-08-26 08:33:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS) Ir. Marwan Batubara, Msc menilai terkait issue perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia yang diperpanjang hingga Januari 2017, ada baiknya mestinya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera membuat kejelasan pernyataan.
"Apakah memang mau memberikan ... Berita Selengkapnya |
| Mendikbud Muhadjir Effendy Resmikan Rumah Sakit Muhammadiyah Riau | 2016-08-26 07:14:18 |
 |
PEKANBARU, Berita HUKUM - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, Senin (22/8) lalu meresmikan pembangunan dan operasional Rumah Sakit Muhammadiyah Riau. Rumah sakit ini berlokasi di Komplek Kampus II Universitas Muhammadiyah Riau, Jalan Tuanku Tambusai Ujung Pekanbaru.
Muhadjir yang juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud ... Berita Selengkapnya |
| Kembangkan Bisnis, UMKM Didorong Melek Digital | 2016-08-25 14:35:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini perlu melek teknologi di tengah diberlakukannya Masayarkat Ekonomi ASEAN (MEA). Apalagi, potensi pasar UMKM dalam negeri masih sangat besar.
Melihat potensi itu, bDigital Indonesia berinisiatif mengadakan 'Gerakan Nasional-Mari Berdigital untuk Dukung UMKM Indonesia'. Sehin ... Berita Selengkapnya |
| Batan Sebut Reaktor Siwabessy Tulang Punggung Radioisotop Nasional | 2016-08-24 18:53:48 |
 |
TANGERAG SELATAN, Berita HUKUM - Ada cara lain agar teknologi nuklir dapat bermanfaat. Cara tersebut dilakukan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) melalui produksi radioisotop demi kepentingan masyarakat indonesia, pun termasuk industri kesehatan.
Radioisotop, oleh Batan diproduksi melalui Reaktor riset Serba Guna G.A Siwabessy atau RSG-GAS. Se ... Berita Selengkapnya |
| KMI: Arah Revisi Undang-undang BUMN dalam Memperkuat Perekonomian Nasional | 2016-08-24 06:26:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana Revisi Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sejauh ini draf dari RUU tersebut hingga kini masih belum selesai disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), padahal dalam memperkuat perekonomian nasional Pemerintah mempunyai peran strategis dalam menggerakan perekonomian nasional.
Zaina ... Berita Selengkapnya |
| DPR Minta Luhut Panjaitan Jelaskan Soal Izin Ekspor Konsentrat | 2016-08-19 18:56:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hal ini dikatakan Ketua DPR RI, Ade Komarudin, menanggapi kabar PT Freeport Indonesia mendapat perpanjangan izin ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017.
Dalam revisi UU Minerba tersebut, Akom berharap semua kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sepenuhnya dikuasai negara.
Dia menyerahkan pembahasan revisi UU tersebut ... Berita Selengkapnya |
| Sri Mulyani: Tren Kesenjangan di Indonesia Memburuk | 2016-08-19 07:19:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, meski kesenjangan di Indonesia bukan yang terburuk, namun trennya memburuk. Karena itu, kondisi tersebut harus diantisipasi.
Menurut Sri Mulyani, jika kesenjangan semakin tinggi, hal itu akan kontra produktif terhadap masa depan negara, lantaran memunculkan kompleksitas ... Berita Selengkapnya |
|
|
