| EkBis |
 |
|
| |
| Mabes TNI Dukung Pemerintah Sosialisasikan Program Tax Amnesty | 2016-09-21 22:04:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Program Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang sekarang banyak dibicarakan ternyata tidak hanya tren dikalangan pengusaha tapi para perwira tinggi (Pati) TNI pun rupanya antusias mengikuti acara sosialisasi program tax amnesty yang digelar oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) bekerja sama dengan Dirjen P ... Berita Selengkapnya |
| Utang RI 2016 ke China 'Meroket' 46% Setahun | 2016-09-20 22:34:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Utang Indonesia kepada China selama setahun terakhir naik tinggi atau 'meroket' sebesar 46,09%. Jika pada Juli tahun lalu jumlah utang ke China sebesar US$ 9,69 miliar maka Juli tahun ini naik US$ 4,47 miliar menjadi US$ 14,17 miliar.
Berdasarkan rilis Statistik Utang Luar Negeri (Sulni) Bank Indonesia (BI), posisiChina s ... Berita Selengkapnya |
| Cetak Uang Baru Tidak Urgen | 2016-09-20 07:09:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini, sangat tidak urgen mencetak 11 uang baru seperti yang akan dirilis pemerintah. Peredaran uang tersebut tidak tepat waktu, lantaran kini keuangan negara sedang mengalami defisit dan berpengaruh pada tingkat inflasi.
Demikian penegasan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Guna ... Berita Selengkapnya |
| 'Revolusi Mental': Mendingan Bahas yang Konkrit, Revolusi Keuangan Negara | 2016-09-17 17:50:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dari data Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Republik Indonesia, hingga tanggal 14 September 2016, uang tebusan program kebijakan Tax Amnesty (TA) baru terkumpul sekitar Rp. 10,3 triliun, dana repatriasi Rp. 22 triliun dengan dana deklarasi Rp. 424 triliun.
Hadjuno Wiwoho, Sekretaris Jenderal Gerakan Hidupkan Masyarakat ... Berita Selengkapnya |
| Waspadai Pembentukan Holding BUMN Perbankan | 2016-09-15 21:49:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Publik perlu mewaspadai isu pemerintah akan membentuk holding BUMN Perbankan. Agenda tersembunyi perlu dicermati, mengingat dengan pembentukan holding tersebut dikhawatirkan bisa membuat perbankan nasional terpuruk. Apalagi, pengelolaannya juga masih sarat dengan kepentingan.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungk ... Berita Selengkapnya |
| Pemda DKI Jakarta Diminta Transparan Pembahasan Raperda Ketenagakerjaan | 2016-09-14 17:09:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) meminta Pemprov DKI Jakarta transparan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang akan diberlakukan di DKI Jakarta, sebagaimana Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat, SE, mengatakan perihal tersebut saat hadir di acara Konsultasi ... Berita Selengkapnya |
| Di Era Orde Baru TA Dimulai dari Pejabat Pemerintah Hingga Masyarakat WP | 2016-09-11 05:26:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bila menelisik pengalaman sejarah di masa Pemerintahan Presiden Soeharto, atau yang dikenal dengan rezim Orde Baru berkisar tahun 1984 sempat menjalankan kebijakan Tax Amnesty (TA), yang mana ketika itu istilah yang dipakai; Pemutihan Pajak dengan sasaran yang tegas dan jelas yaitu atas penghasilan dan atas kekayaan.
Dr ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Resmi Izinkan Asing Kelola Penuh Kilang Minyak RI | 2016-09-06 08:30:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah akhirnya resmi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada swasta asing untuk membangun kilang minyak di dalam negeri terhitung sejak 24 Agustus 2016. Dengan demikian, tugas untuk membangun kilang minyak baru tidak lagi hanya dibebankan kepada PT Pertamina (Persero).
Penegasan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ... Berita Selengkapnya |
| Bakamla RI Gagalkan 35 Ton Beras Selundupan dari Singapura | 2016-09-06 06:28:00 |
 |
BATAM, Berita HUKUM - Operasi Nusantara VII Bakamla RI, beberapa hari yang lalu berhasil gagalkan tindak penyelundupan 35 ton beras oleh 2 kapal cargo di Perairan Batam.
Kedua kapal cargo tersebut diketahui dengan nama Lambung KM. Batam Indah dan KM. Batam Indah 8. Kapal tersebut ditangkap setelah dilakukan patroli dengan menggunaka ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VII Minta Pemerintah Kaji Ulang Perpanjangan Izin PT Freeport | 2016-09-05 13:54:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Freeport mengantongi izin perpanjangan ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017. Ini bertentangan terhadap UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Ironisnya, izin perpanjangan dikeluarkan saat Arcandra Tahar menjabat Menteri ESDM di periode yang sangat singkat.
Dalam UU tersebut diatur, perusaha ... Berita Selengkapnya |
|
|
