| EkBis |
 |
|
| |
| Ada Apa dengan PP Networking dan Frequency Sharing? | 2016-10-06 10:42:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seminar Sehari bertajuk 'Ada apa dengan PP Networking dan Frequency Sharing?' guna Pembahasan kebijakan Pemerintah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berencana merevisi kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52/2000 yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP nomor 53/2000 tentang penggunaan ... Berita Selengkapnya |
| Kabid PU Kaltim: Proyek Fisik Tahun Tunggal Dipangkas 25 Persen | 2016-10-05 05:55:46 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Hasil rapat kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim sepakat memangkas anggaran untuk proyek-proyek tahun tunggal sekitar 25 persen dari pagu anggaran proyek tahun 2016.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim, ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Segera Selesaikan Polemik Impor Gula | 2016-10-04 13:07:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Masalah importasi gula yang terus menerus menjadi permasalahan dalam negeri harus segera diakhiri, demikian ditegaskan Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin. Ia menyatakan hal itu menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan yang menyatakan ketidaktahuan pemerintah terkait jumlah gula untuk industri makanan dan minuman.
... Berita Selengkapnya |
| Demo Gojek: 'Hapus Performa, Performa Bikin Hancur, Performa Bikin Miskin' | 2016-10-03 12:13:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan para pengemudi ojek motor online; Gojek melakukan demonstrasi hari ini Senin (3/9). karena mempermasalahkan aturan pendapatan Bonus Sistem performa dari perusahaan yang dianggap para pengendara Gojek tidak adil.
Sistem performa diketahui merupakan sistem terbaru yang akan menentukan pendapatan bonus pengemudi. Jika ... Berita Selengkapnya |
| Wahh, Peringkat Daya Saing RI Turun dari 37 ke 41, Ini PR yang Serius | 2016-10-01 13:01:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - WORLD Economic Forum (WEF) merilis indeks daya saing atau Competitiveness Index 2016 negara-negara di dunia, Indonesia berada di peringkat ke-41, turun empat tingkat dari posisi tahun lalu di peringkat ke-37. Peringkat RI itu di bawah Malaysia (25) dan Thailand (34).
Indeks daya saing dirilis oleh WEF, Beberapa faktor yan ... Berita Selengkapnya |
| BPK: Tidak Sepantasnya Pertamina Untung Besar dari Jualan BBM Bersubsidi | 2016-09-30 14:51:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai penurunan harga minyak dunia seharusnya juga turut menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di masyarakat. Hal itu harus dilakukan oleh PT Pertamina (persero) sebagai penyalur BBM pelat merah.
Anggota BPK, Achsanul Kosasih mengatakan, dengan harga minyak dunia yang rend ... Berita Selengkapnya |
| Solar Naik, Pertumbuhan Ekonomi Terancam | 2016-09-30 05:14:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintah yang ingin menaikkan harga solar akan berdampak sangat luas. Pertumbuhan ekonomi nasional akan terancam. Ada banyak dampak ikutan yang akan terjadi seiring kenaikan harga solar yang akan diberlakukan pada 1 Oktober 2016.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritik keras rencana pemerint ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VI DPR Minta Pemerintah Dukung Anggaran Koperasi dan Industri Kecil | 2016-09-28 14:41:07 |
 |
TANAH LAUT, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan perkembangan sektor koperasi, industri menengah dan kecil sebagai penggerak perekonomian Indonesia.
"Komisi VI mendorong kepada Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada mitra kerja yang membidangi BUMN, UMKM, ... Berita Selengkapnya |
| ASPEK Indonesia Serukan Penolakan Otomasisasi Gardu TOL | 2016-09-28 04:23:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mirah Sumirat, SE selaku Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menilai sangat ironis dengan kenyataan rencana program otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia oleh Pemerintah, karena akan berdampak ribuan pekerja jalan tol terkena imbas ter-PHK.
Menurut Presiden ASPEK Indonesia bahwa, "Pemerinta ... Berita Selengkapnya |
| KSPI: Aneh, Kenapa Pengusaha Diberikan Kelonggaran dan Pengampunan Pajak? | 2016-09-23 05:47:39 |
 |
JAKARTA, BERITA HUKUM - Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan anggota DPR RI yang mengesahkan Undang-undang Tax Amnesty (TA) 'brengsek', soalnya bagi kaum buruh yang saat ini berpegang teguh melakukan penolakan dan mengajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi merasa kalau Undang-undang tersebut hanya men ... Berita Selengkapnya |
|
|
