| EkBis |
 |
|
| |
| Pemda Kabgor Siasati Kelangkaan Pupuk | 2016-11-29 21:17:24 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Saat ini alokasi pupuk bersubsidi untuk kabupaten Gorontalo dari pusat sudah habis. Maka secara otomatis penyalurah berhenti. "Jadi pupuk tidak langka. Kenapa habis? karena alokasi yang diberikan oleh pusat hanya sedikit dan dibulan oktober kemarin terjadi pemotongan alokasi dari pusat," ujar Bupati Nelson Pomalingo, saat ... Berita Selengkapnya |
| MSP Expo 2016 dengan 300 Pelaku UKM Unggulan | 2016-11-27 17:08:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koperasi Mitra Sarana Perjuangan (MSP) menyelengarakan pameran produk UKM. Pameran bertajuk MSP EXPO 2016 ini diselenggarakan 2-4 Desember 2016 di Gedung Smesco, Jln. Gatot Subroto Kav.94 Pancoran, Jakarta Selatan.
Ketua Panitia MSP EXPO 2016, Sahad Siallagan menjelaskan, pameran diikuti oleh 300 UKM mitra Koperasi MSP d ... Berita Selengkapnya |
| Edhy Prabowo: Jangan Jadikan Banjir Sebagai Alasan Lakukan Impor | 2016-11-25 09:18:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI belum dapat menangkap langkah-langkah strategis penanganan banjir dalam paparan yang dikemukakan oleh Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, saat berlangsungnya rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan para pejabat Eselon I Kementan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).
"Jangan sa ... Berita Selengkapnya |
| PLN Tetap akan Lanjutkan 17 dari 34 Proyek Listrik Terbengkalai | 2016-11-24 08:15:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, dibawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik pemerintah Indonesia menegaskan 17 dari 34 proyek yang terkendala telah dilanjutkan proses pembangunannya. Enam proyek di antaranya diambil alih PT PLN untuk bisa dilanjutkan.
Sementara, 11 proyek lain akan diterminasi dan diganti d ... Berita Selengkapnya |
| Haris Rusli: Revisi RPP 52 & 53 Th 2000 akan Jadikan Industri Telekomunikasi Suburkan Mafia | 2016-11-23 13:08:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Revisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) No. 52 dan 53 tahun 2000 berisi tentang kewajiban semua operator telekomunikasi untuk melakukan network sharing dan spectrum frekuensi yang sedang digulirkan Pemerintah melalui Kemenkominfo, menurut asumsi Koordinator Petisi 28, Haris Rusli mengatakan bahwa, Indikasinya akan melahi ... Berita Selengkapnya |
| Permen ESDM No 35/2016: Pemerintah Beri Kesempatan Swasta Bangun Kilang Minyak | 2016-11-21 11:07:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, pemerintah memandang perlu mengoptimalkan partisipasi badan usaha swasta untuk melaksanakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri.
Atas dasar pertimbangan itu, ... Berita Selengkapnya |
| Ignition Gerakan Nasional 1000 Startup Digital - Malang | 2016-11-20 20:19:01 |
 |
MALANG, Berita HUKUM - Gerakan Nasional 1000 Startup Digital adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Kibar sebagai tech startup ecosystem buileder dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk mewujudkan potensi Indonesia menjadi The Digital Energy of Asia di tahun 2020 dengan mendirikan 1000 startups yang menjadi solusi atas ... Berita Selengkapnya |
| Bulog Didesak Evaluasi Pendistribusian Raskin | 2016-11-18 06:52:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI, Endang Srikarti Handayani mendesak agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) melakukan evaluasi dalam Pendistribusian raskin atau rastra. Pasalnya setelah reses, Endang mendapati keluhan dari masyarakat, raskin yang didistribusikan berkualitas buruk. Bahkan penerima raskin enggan untu ... Berita Selengkapnya |
| KSPI: Buruh akan Mogok Nasional 25 November, Turun ke Jalan Ikut Aksi Bela Islam Jilid III | 2016-11-15 07:11:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sejumlah buruh anggota KSPI akan menggelar aksi mogok nasional pada 25 November 2016, untuk turut serta berdemo di depan Istana Keperesidenan.
"Kami memang merencanakan mogok nasional pada tanggal 25 November, dan turun ke jalan bersama dengan Ger ... Berita Selengkapnya |
| FSPPB Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengambilalihan PGE oleh Pihak Manapun | 2016-11-10 16:49:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggelar aksi unjukrasa yang diikuti sekitar 900 pekerja Pertamina yang dari pagi sudah berkumpul di halaman Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (10/11).
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dengan tegas menolak dilakukannya pengambilalihan PGE oleh piha ... Berita Selengkapnya |
|
|
