| EkBis |
 |
|
| |
| Guna Penerimaan APBN, Cukai Rokok Dikerek Naik 9,1% | 2017-01-13 11:33:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengerek cukai rokok menjadi 9,1% per 1 Januari 2017. Penerimaan negara diperkirakan bertambah hingga Rp 1,3 triliun.
Usai rapat internal Kementerian Keuangan, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Goro Ekanto mengatakan itu kepad ... Berita Selengkapnya |
| Komnas Pengendalian Tembakau: Kawal RUU Larangan Iklan Rokok | 2017-01-12 20:59:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian Tembakau mendorong Indonesia memiliki regulasi pelarangan total atas iklan rokok. Komnas juga mendorong Komisi I DPR dalam penyusunan Rancangan Undangan-undang (RUU) Penyiaran yang merupakan revisi atas UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terkait Larangan Iklan Rokok di Me ... Berita Selengkapnya |
| Dede Yusuf: Jangan Bandingkan Jumlah TKA dengan TKI Luar Negeri | 2017-01-12 07:35:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait penyataan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan jumlah Tenaga Kerja Indonesia jauh lebih banyak dibanding Tenaga Kerja Asing yang ada di Indoneisa. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf M. Effendy mengatakan jangan bandingkan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Indonesia dengan Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Tagih Pemerintah Janji 10 Juta Lapangan Pekerjaan | 2017-01-11 05:56:39 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf melalui forum rapat paripurna yang digelar hari Selasa, (10/1) menyampaikan beberapa hal yang amat genting bagi stabilitas Indonesia pada tahun 2017 yaitu beban hidup rakyat yang semakin berat.
Dede mangungkapkan pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk memper ... Berita Selengkapnya |
| Kasus JP Morgan Warning atas Bencana Keuangan Negara | 2017-01-10 06:58:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemutusan hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase terkait bank persepsi oleh Kementerian Keuangan, sebetulnya sudah lama disuarakan, agar pemerintah tak perlu banyak melibatkan bank-bank asing untuk menampung dana pengampunan pajak. Kasus ini adalah warning atas potensi bencana keuangan nasional.
Heri Gunawan Anggota K ... Berita Selengkapnya |
| Terima Banyak Pengaduan terkait TKA Cina, KSPI Siap Demo dan CL | 2017-01-08 21:36:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hanya dalam waktu satu hari sejak KSPI mengumumkan membuka posko pengaduan TKA Cina, sudah masuk laporan puluhan perusahaan yang mempekerjakan TKA Cina unskill worker dengan jumlah ribuan orang. Perusahaan tersebut seperti adalah PT HX, PT LSI, PT SSSM, PT MFS, PT KPSS, PT HS, PT MMI, PT SMI, PT VDN dll yang tersebar di Pulo ... Berita Selengkapnya |
| Waket DPR: Daya Beli Masyarakat Turun dengan Pencabutan Subsidi | 2017-01-07 12:44:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Waket DPR RI) Fadli Zon menilai berbagai kenaikan tarif pengurusan berkas kendaraan bermotor yang mencapai ratusan persen dan pencabutan subsidi listrik bagi 18,7 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 VA akan menjadi tambahan beban masyarakat di awal tahun 2017. Itu ... Berita Selengkapnya |
| Anggota Komisi XI: Perekonomian Nasional 2016 Memburuk | 2017-01-03 21:21:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak harapan mengemuka menyambut tahun 2017 di tengah kondisi dan fakta perekonomian nasional yang belum kondusif sepanjang 2016. Catatan kritis perekonomian nasional diungkap, agar pada 2017 diharapkan membaik.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan catatan kritisnya atas fakta dan data perekonomian nasion ... Berita Selengkapnya |
| Tarif Listrik PLN Rumah Tangga 900 VA Mulai Naik Januari 2017 | 2017-01-02 21:02:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero) mulai 1 Januari 2017 memberlakukan kenaikan tarif listrik secara bertahap bagi rumah tangga golongan mampu yang menggunakan listrik dengan daya 900 VA.
Menurut Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka di Jakarta, Senin (2/1), kenaikan tarif tersebut merupakan b ... Berita Selengkapnya |
| Sidak Menaker Hanif Berhasil Amankan 18 TKA China Ilegal | 2016-12-29 14:09:42 |
 |
BOGOR, Berita HUKUM - Maraknya pemberitaan tenaga kerja China ilegal membuat Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M. Hanif Dhakiri kembali melakukan Sidak Tenaga Kerja Asing (TKA) ke pabrik pengolahan baja PT. Hua Xing Industry, Jl. Narogong km 20, Cileungsi, Bogor, Rabu (28/12).
Dari Sidak di perusahaan yang bergerak di bidang peleburan baja tersebut ... Berita Selengkapnya |
|
|
