| EkBis |
 |
|
| |
| Pemprov Gelar Pertemuan Guna Mempercepat Penyelesaian Proyek TOL Balikpapan - Samarinda | 2017-02-12 14:38:23 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan proyek jalan Tol Balikpapan - Samarinda di Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 99,02 km yang hingga saat ini masih ada terkendala dengan pembebasan lahan yang dilaluinya, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas PU Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim melakukan pertemuan berbaga ... Berita Selengkapnya |
| DPR Apresiasi Penegakan Hukum Perda Kalsel Nomor 3 Tahun 2012 | 2017-02-10 23:46:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Nomor 3 Tahun 2012 diapresiasi oleh DPR RI. Anggota DPR RI Komisi III Habib Aboe Bakar Alhabsyi yang mengatakan penegakan hukum Perda Kalsel Nomor 3 Tahun 2012 yang dilakukan oleh Polda Kalsel bekerjasama dengan Dishub atas Pemprov Kalsel harus diapresia ... Berita Selengkapnya |
| Komisi V Terima Aspirasi DPRD dan Masyarakat Bandung Barat Korban Proyek KA Cepat | 2017-02-09 16:05:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komi
... Berita Selengkapnya
|
| Balai Besar PU Pro Penambang Merusak Jalan Provinsi | 2017-02-06 18:42:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perkembangan pembangunan dan kemajuan di berbagai daerah di Indonesia ditopang oleh dukungan dari pemerintah pusat, juga adanya perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang.
Namun dalam banyak kasus terjadi ketimpangan yang berujung ricuh dan dikhawatirkan memicu kerusuhan yang justru dipicu oleh pelangga ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Cabut Kepmen 260 Tahun 2015 | 2017-02-02 12:11:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI Rieke Diah Pitaloka minta pemerintah mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.
Hal tersebut ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi Timwa ... Berita Selengkapnya |
| 5 Konglomerat tak Ber-NPWP Pindah Negara, Menkeu Tetap Harus Tagih Utang Pajaknya | 2017-01-26 00:19:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat pajak Yustinus Prastowo menyebut, lima konglomerat Indonesia yang masuk menjadi orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes dan tak punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ternyata sudah berpindah warga negara.
Kondisi tersebut, menurutnya, bukti pemerintah juga terus dikelabuhi oleh para konglomerat terkait per ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Sayangkan Beberapa PG PTPN X Terancam Tutup | 2017-01-24 01:10:26 |
 |
SIDOARJO, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono menyayangkan rencana penutupan sejumlah Pabrik Gula (PG) di wilayah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X karena kekurangan pasokan bahan baku. Minimnya bahan baku ini diperebutkan oleh beberapa PG, yang berimbas pada kerugian.
"Maka dari itu kebijakan Pemerintah sangat diperluka ... Berita Selengkapnya |
| Pelabuhan Mewah yang Diresmikan Jokowi Jadi Pelabuhan Hantu | 2017-01-21 15:29:05 |
 |
MAKASSAR, BeritaHUKUM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah meresmikan Pelabuhan Untia sejak tiga bulan lalu. Namun, pelabuhan yang terletak di Jalan Salodong, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan itu masih terlihat sepi dari aktivitas.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku otoritas pengelola Pelabuhan Perikanan Nusant ... Berita Selengkapnya |
| Fadel Kembali Gaungkan Tanam Malita FM | 2017-01-19 22:00:32 |
 |
GORONTALO Berita HUKUM - Dunia Pertanian di Indonesia seakan tidak lepas dari Fadel Muhammad. meski saat ini telah menjadi wakil Provinsi Gorontalo di DPR RI, mantan Gubernur tersebut tetap konsen mencurahkan perhatiannya kepada para Petani di Provinsi Gorontalo, salah satunya dengan memberikan bantuan benih bibit Malita FM atau cabe unggul lokal k ... Berita Selengkapnya |
| PP 72/2016 Menggunting Pengawasan DPR pada Kementerian BUMN | 2017-01-16 11:43:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN, sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 72/2016 yang dirilis persis pada penghujung tahun 2016 kemarin dinilai menggunting pengawasan DPR terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Dala ... Berita Selengkapnya |
|
|
