| EkBis |
 |
|
| |
| Bazar Murah Meriahkan HUT ke-56 Kostrad | 2017-03-08 21:13:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi membuka Bazar Murah, dalam rangka memperingati HUT ke 56 Kostrad bagi seluruh prajurit Kostrad dan masyarakat umum dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Bazar Murah digelar di lapangan Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu ( ... Berita Selengkapnya |
| Deklarasi Tim Ekonomi Gotong Royong Masyarakat (T-EGROM) | 2017-03-06 08:15:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Situasi kebangsaan dewasa ini dirasa semakin memprihatinkan apalagi nuansa perekonomian nampaknya telah disusun kaum kapitalis, maka itulah dari kalangan 'graas root' masyakart yang secara representasi berdomisili di sebelah Utara sentral pusat Ibukota DKI Jakarta berupaya mewujudkan ekonomi Pancasila miniatur bangsa Indones ... Berita Selengkapnya |
| Nilai Tambah IKM Capai Rp520 Triliun, Serap 400.000 Pekerja Tahun Ini | 2017-03-06 00:16:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Perindustrian telah menyusun program strategis bagi pengembangan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) pada tahun 2017 untuk menjaga konsistensi peran IKM yang terus memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
"IKM terus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang cukup signifikan set ... Berita Selengkapnya |
| Wahh, Dituding Bikin Indonesia Lemah terhadap Freeport, Sudirman Said Bongkar Jokowi Penyebabnya | 2017-03-05 09:41:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap PT. Freeport Indonesia yang berani menantang dan melawan regulasi yang dibuat oleh pemerintah RI tidak terlepas dari Surat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 7 Oktober 2015 lalu.
Surat itu merupakan surat balasan kepada Freeport Indonesia yang ditulis menteri saat itu, Sudirman Said. Sudirman ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III Temukan Masih Dijumpai TKA Asing Ilegal | 2017-03-03 09:21:06 |
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - Tim Kunjungan Kerja Anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan masih ditemukan Tenaga Kerja Asing ilegal menyalahi prosedur perizinan yang seharusnya dan bekerja tidak sesuai skill hingga pengawasan orang asing dipertanyakan.
Seperti yang di temukan Tim Kunker Komisi III DPR RI saat meninjau Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus ... Berita Selengkapnya |
| Kedatangan Raja Salman Diharapkan Bisa Ubah Ekonomi Indonesia Lebih Maju | 2017-03-01 18:11:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kedatangan orang no 1 di Kerajaan Arab Saudi Raja Salman bin Abdulazis diharapkan bisa mengubah perekonomian di Indonesia sehingga bisa lebih maju. Dengan kedatangan Raja Arab ini bisa menumbuhkan hubungan emosional yang sudah terbangun di tengah pasang surut dukungan diplomasi antara kedua negara.
"Kedatangan kembali Raj ... Berita Selengkapnya |
| Ternyata Hanya Membagi Rp 8 Triliun Pertahun, Saatnya Ubah KK Freeport Jadi IUPK | 2017-02-24 18:11:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bila ingin terus beroperasi di Indonesia, PT. Freeport Indonesia harus merubah perjanjian operasionalnya dari rezim kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Komisi VII DPR RI mendukung sikap pemerintah atas upaya perubahan tersebut.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasari ... Berita Selengkapnya |
| Quo Vadis Kebijakan Minerba Nasional Melalui Terbitnya PP No 1 Tahun 2017 | 2017-02-22 13:57:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kaukus Muda Indonesia (KMI) menggelar diskusi publik terkait "Quo Vadis Kebijakan Minerba Nasional Melalui Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017" di Hotel Sahid Jakarta pada, Selasa (21/2).
Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 Tahun 2017, yang merupakan revisi ke-4 dari PP nomor 23 tahun 2010 tentang Pela ... Berita Selengkapnya |
| Pembangunan Underpass Citayam Mendesak | 2017-02-20 17:14:33 |
 |
DEPOK, Berita HUKUM - Sebagai daerah yang berlokasi di perbatasan Kota Depok dan Kabupaten Bogor, pembangunan underpass Citayam dirasa penting untuk dilakukan. Hal ini guna menghindari terjadinya kemacetan yang disebabkan adanya pintu perlintasan kereta api dan ruas jalan yang sempit. Terlebih, mobilitas masyarakat di sekitar cukup tinggi sehingga ... Berita Selengkapnya |
| Terlambatnya Transfer Daerah, BKD Sarankan DPRD Oku Timur Datang Ke Kementerian Keuangan | 2017-02-18 09:44:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI Asep Ahmad Saifulloh menyarankan kepada Anggota DPRD Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mananyakan langsung ke Kementerian Keuangan RI terkait terlambatnya transfer daerah.
"Selama ini ada masalah keterlambatan transfer pusat ke daerah, terkai ... Berita Selengkapnya |
|
|
