| EkBis |
 |
|
| |
| Program KUR Kurang Disosialisasikan | 2017-04-10 12:54:44 |
 |
JAYAPURA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Nurhayati menilai, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Bahkan, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana program KUR, maupun skema pengajuannya.
Demikian diungkapkannya usai meninjau Pasar Hamadi dan Pasar Youtefa di Jayapura, Papua, Jumat (7/4). D ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan | 2017-04-04 07:49:55 |
 |
JAWA TIMUR, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan nelayan bukan sekedar sebuah profesi namun sudah jalan hidup, maka peraturan pemerintah harus fokus untuk meningkatakn kesehjahteraan nelayan bukan malah merugikan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 mengenai alat tangkap harus ditinjau ul ... Berita Selengkapnya |
| Peternak Rakyat Resahkan Melambungnya Harga Jagung | 2017-04-02 08:27:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah Peternak Rakyat yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nasional mendatangi DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka meresahkan harga jagung sebagai pakan ternak yang melambung tinggi, sedangkan harga jual telur tidak mampu menutupi harga jagung.
"Hal ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, tetapi yang ... Berita Selengkapnya |
| Keberadaan Taksi Online Jangan Dipersulit | 2017-03-30 06:35:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Rendy M. Affandy Lamadjido meminta agar keberadaan taksi online jangan dipersulit, karena hal itu telah menjadi budaya masyarakat. Tinggal dilihat di kawasan mana taksi online itu dapat bergerak atau ke tujuan tertentu, supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang.
"Taksi on ... Berita Selengkapnya |
| Koperasi Harus Dikembangkan dan Diberi Fasilitas, Jangan Ditindas | 2017-03-24 07:03:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon di ruang kerjanya Kamis (23/3) berturut-turut menerima kunjungan Delegasi Federasi Serikat Pekerja Transportasi dan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Silaturrahmi Nasional (Silatnas) Raja-raja/Sultan se Nusantara.
Menurut Fadli Zon, aspirasi yang disampaikan Delegasi Koperasi Bongkar ... Berita Selengkapnya |
| Polri, Kemenhub, Kominfo Sosialisasi Permenhub No 32 Tahun 2016 terkait Taksi Online | 2017-03-21 17:40:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, Kementerian Perhubungan menggandeng Polri.
"Revisi Permen sudah dibuat, sehingga kami melaksanakan sosialisasi dengan wilayah-wilayah yang memiliki permasalaha ... Berita Selengkapnya |
| Optimalisasi Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty | 2017-03-18 06:21:20 |
 |
Jakarta, Berita HUKUM - Lembaga Kaukus Muda lndonesia (KMI) bekerjasama dengan Bank Mandiri mengadakan seminar bertema "Optimalisasi Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty" bertempat di Hotel Le'Meridien Jakarta pada, Selasa (14/3) lalu, guna membahas masalah penting terkait upaya untuk mendongkrak penerimaan pajak pasca berakhirnya Program Pengampunan ... Berita Selengkapnya |
| Anggota Dewan: Pemerintah Daerah Perlu Kembangkan Merek Lokal | 2017-03-17 06:08:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih meminta pemerintah daerah untuk lebih memerkenalkan dan mengembangkan potensi produk-produk unggulan di wilayahnya dengan merek-merek lokal. "Merek impor ini sudah banyak yang kita besarkan, sedangkan merek lokal malah terbenam," kata Fikri dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru in ... Berita Selengkapnya |
| Kopi Indonesia Harus Jadi Identitas Dunia | 2017-03-13 21:10:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat ini kopi merupakan minuman yang sangat umum dikonsumsi masyarakat seluruh dunia tidak mengenal strata ekonomi maupun jabatan di tata kenegaraan. Kopi ini sangat mudah dijumpai baik di pinggir jalan hingga hotel bintang lima, semua dapat menikmati dengan bebas tanpa batas, demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Andi ... Berita Selengkapnya |
| MK Tegaskan Barang Kebutuhan Pokok Tidak Dikenakan PPN | 2017-03-10 07:45:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), Selasa (28/2) lalu. Dalam putusan Nomor 39/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah menegaskan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan ra ... Berita Selengkapnya |
|
|
