| EkBis |
 |
|
| |
| Meikarta Melanggar UU Nomor 20 Tahun 2011 Harus Ditindak Tegas | 2017-09-29 08:05:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Sarehwiyono mengatakan proyek pembangunan Meikarta oleh Lippo Group melanggar macam regulasi yaitu Undang-Undang.Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Menurutnya, ini merupakan tindak pidana, jadi pemerintah harus bertindak tegas segera menghentikan pembangunan Meikarta.
"S ... Berita Selengkapnya |
| Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | 2017-09-24 16:14:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Tim Perumus Pengusul Revisi Undang Undang (UU) No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, A Muhajir Sodruddin, SH MH sebagai mantan Anggota DPR RI Periode 2009-2014 Mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahu ... Berita Selengkapnya |
| Daya Serap PMN Rendah, Paket Kebijakan XV Pemerintah Dipertanyakan | 2017-09-21 18:52:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Daya serap penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN bidang logistik sampai Juni 2017 ternyata sangat rendah, bahkan ada yang belum terserap sama sekali. Ini tentu saja tak sejalan dengan paket kebijakan ekonomi XV yang dirilis Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logi ... Berita Selengkapnya |
| Kemenkop: Baru 12 Persen Koperasi yang Online | 2017-09-18 07:46:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mencatat sampai saat ini baru 12 persen koperasi di Indonesia yang telah terintegrasi dengan dunia siber atau online.
Agus Muharram dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, (17/9) menyayangkan penggunaan jaringan teknologi online di kalangan koperasi yang masih re ... Berita Selengkapnya |
| Ekonomi Tumbuh di Bawah Ekspektasi | 2017-09-13 07:34:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Walau saat ini ekonomi nasional dinilai tumbuh, tapi sesungguhnya semua di bawah ekspektasi. Ini terlihat dari melambatnya industri pengolahan dan perdagangan. Konsumsi rumah tangga juga hanya tumbuh 4,95 persen.
Pemerintah diimbau bekerja ekstra keras bila ingin angka pertumbuhan ekonomi yang dipatoknya sebesar 5,4 perse ... Berita Selengkapnya |
| Utang Harus Dilakukan Secara Terukur | 2017-09-05 13:56:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menegaskan bahwa penggunaan utang dalam APBN harus dilakukan secara terukur dan terencana sehingga tidak bermasalah dikemudian hari. Seperti diketahui, Posisi utang luar negeri Pemerintah Pusat Indonesia berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian ... Berita Selengkapnya |
| Sri Mulyani Beberkan 21 BUMN Merugi dan Tak Bisa Setor Dividen | 2017-08-31 06:18:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan 21 nama BUMN yang dipastikan tidak akan menyetor dividen kepada negara pada 2018. Sebab BUMN-BUMN tersebut masih merugi.
"Mereka masih menghadapi masalah keuangan," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (30/8).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Du ... Berita Selengkapnya |
| RAPBN 2018 Masih Belum Realistis dan Kredibel | 2017-08-29 06:36:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai RAPBN 2018 yang diajukan pemerintah masih belum realistis dan kredibel.
"Kita melihat target pertumbuhan 5,4 persen masih terlalu optimis melihat kinerja dan prognosa ekonomi 2017 serta tantangan ekonomi tahun 2018. Ekonomi global secara umum ... Berita Selengkapnya |
| Kejari Samarinda Kumpulkan Camat dan Lurah Sosialisasi Penggunaan Dana Desa | 2017-08-25 04:06:46 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim), melakukan sosialisasi dana desa serta tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D), Kamis (24/8), berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Jl. M Yamin, Samarinda.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samarin ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM | 2017-08-17 09:21:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komitmen pemerintah dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat sudah menjadi janji politik Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta nota keuangannya.
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno melihat ini telah menjadi prioritas pem ... Berita Selengkapnya |
|
|
