| EkBis |
 |
|
| |
| Komisi IV DPR RI Temukan Sejumlah Permasalahan Nelayan | 2017-10-30 12:35:36 |
 |
KALIMANTAN BARAT, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI temukan sejumlah permasalahan yang dialami oleh nelayan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, khususnya terkait Permen KKP No.2 Tahun 2015. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Pelabuhan Sungai Kakap, Kuburaya, Kalimantan Barat, Sabtu (28/10).
"Sebelumnya ada kesepakatan pi ... Berita Selengkapnya |
| Kepemimpinan Lemah, Target Pertumbuhan Gagal | 2017-10-25 05:48:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo membuat target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengalami kegagalan. Ini terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi 2015 hanya 4,79 persen, 2016 di 5,02 persen, dan 2017 diperkirakan tidak lebih dari 5,15 persen, serta 2018 ma ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Jangan Gegabah Mewajibkan E-Toll | 2017-10-20 18:27:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menolak dengan tegas kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan E-Toll saat berteransaksi di Gardu Tol Otomatis (GTO). Karena kebijakan tersebut tanpa disadari oleh banyak pihak telah merugikan masyarakat. Pemilik dan pengguna kartu e-Toll, tanpa sadar sesungguhnya telah ... Berita Selengkapnya |
| Menko Perekonomian Akui Realisasi Penerimaan Pajak Belum Sesuai Harapan | 2017-10-18 11:47:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menilai, realisasi penerimaan pajak per September 2017 yang mencapai 60 persen dari target penerimaan pajak 2017 belum sesuai harapan.
"Memang harus diakui bahwa realisasi penerimaan pajak tidak sebagus yang diharapkan," kata Darmin, dalam jumpa pers di Gedung Bina ... Berita Selengkapnya |
| Hutang RI Naik Menjadi Rp4.591 Triliun, BI Bilang Masih Aman | 2017-10-17 18:41:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia mencatat, posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2017 mencapai US$340,5 miliar atau Rp4.591 triliun (Kurs Rp13.486 per dolar AS), tumbuh 4,7 persen secara year on year. Berdasarkan data bank sentral, ULN sektor swasta dan ULN sektor publik dari pemerintah dan bank sentral meningkat.
Direktur ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Kurangi Impor Gula Mentah | 2017-10-11 06:41:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menegaskan pemerintah harus berani mengurangi, jika perlu menghentikan kebijakan impor gula mentah atau raw sugar karena dinilai memberatkan petani.
"Kami di Komisi VI sedang berjuang bagaimana impor gula dikurangi, jika perlu kita stop," kata Khilmi saat beraudiensi dengan 450 perwakilan G ... Berita Selengkapnya |
| Defisit Anggaran Harus Dikelola dengan Cermat | 2017-10-08 04:44:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta agar pemerintah harus lebih hati-hati ketika menetapkan defisit anggaran dalam RAPBN 2018. Menurutnya, rencana defisit anggaran memang lebih kecil apabila dibandingkan dua tahun terakhir, akan tetapi penambahan pembiayaan yang mencapai Rp 399 Triliun di tahun 2018 dapat men ... Berita Selengkapnya |
| Empat Aspek Penentu Pertumbuhan Ekonomi Negara | 2017-10-06 11:43:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam menopang terhadap kesejahteraan rakyat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, karena salah satu aspek penting didalam mensejahterakan rakyat adalah pertumbuhan ekonomi. Ada 4 aspek yang menjadi penopang terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni investment, Government spending, consumption, dan kinerja ekspor. Demikian hal itu ... Berita Selengkapnya |
| Laporan Pemeriksaan Semester I, BPK Temukan 14.997 Permasalahan Senilai Rp27,39 T | 2017-10-04 08:31:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sebanyak 9.729 temuan yang meliputi 14.997 permasalahan senilai Rp27,39 triliun dalam pemeriksaan selama Semester I (Satu) Tahun 2017.
"Dari 14.997 permasalahan tersebut, sebanyak 7.284 (49 persen) permasalahan merupakan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50 ... Berita Selengkapnya |
| Freeport Tetap Mendapat Izin Ekspor Meski IUPK Berakhir 10 Oktober | 2017-10-03 08:13:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menegaskan PT Freeport Indonesia (PTFI) tetap dapat melakukan ekspor konsentrat meskipun status IUPK yang dipegang perusahaan asal Amerika Serikat itu akan berakhir pada 10 Oktober 2017.
Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, persoalan izin ekspor akan tetap diber ... Berita Selengkapnya |
|
|
