| EkBis |
 |
|
| |
| Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang | 2018-02-21 12:20:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melakukan penghentian sementara seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur pada struktur layang yang menggunakan beban berat. Langkah tersebut diikuti evaluasi menyeluruh terhadap desain, standar operasi prosedur (SOP), metode kerja, sumber daya manusia, peralatan termasuk memperketat pengawasan.
"Pengawasan t ... Berita Selengkapnya |
| DPR dan Pemerintah Sepakati System Hybrid dalam RUU Penyiaran | 2018-02-14 08:11:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR Jaman Now yang dilontarkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo terus melakukan pembenahan dalam mengatasi berbagai permasalahan. Salah satunya terkait pembahasan RUU Penyiaran yang pembahasannya masih mengalami banyak dinamika.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bamsoet, panggilan akrabnya, mengadakan pertemuan informal ... Berita Selengkapnya |
| KPK Diminta Usut Dugaan Suap Tender Beras Impor di Bulog | 2018-02-13 07:25:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditugaskan pada Badan Urusan Logistik atau disingkat Bulog, menurut Arief Poyuono sebagai Ketua FSP BUMN Bersatu mengomentari, mulai dari proses tender dan penentuan pemenang tender impor beras ke Bulog tersebut sangat rawan terj ... Berita Selengkapnya |
| ATVSI Usul Penyelenggara Multipleksing Bersama-sama Pemerintah dan Swasta | 2018-02-05 21:41:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengurus Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) telah menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo pada, Senin (5/2). Dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja Ketua DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, juga disinggung tentang Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
ATVSI menyampaikan sikapnya atas sistem ... Berita Selengkapnya |
| Impor Jagung Rencana Kemendag Cederai Petani | 2018-02-05 20:58:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mengkritik rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang membuka keran impor jagung. Rahmad menilai langkah pemerintah melakukan impor membuat petani merasa resah.
"Rencana impor jagung itu telah mencederai para petani jagung. Sebab impor jagung itu akan merugikan para petani ja ... Berita Selengkapnya |
| Permudah Masuk TKA, Pemerintah Harus Perhatikan Sensitivitas Publik | 2018-02-05 07:54:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menilai rencana pemerintah membuat regulasi baru yang mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di tanah air harus hati-hati dan memperhatikan sensitivitas publik. Rencana tersebut dipastikan akan menimbulkan polemik di tengah publik. Okky menilai kegaduhan ini tentu tidak baik ba ... Berita Selengkapnya |
| DPR Soroti Pembentukan Holding BUMN | 2018-01-30 16:56:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI menyoroti pembentukan holding BUMN Migas, antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran direksi PT Inalum, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) di Gedung DPR RI, Senayan, ... Berita Selengkapnya |
| Waspadai Inflasi Akibat Gejolak Harga Pangan | 2018-01-25 10:59:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Muharram mengungkapkan polemik impor 500 ribu ton beras menjadi sinyal dari ketidakmampuan pemerintah mengelola kebutuhan pangan nasional. Dampak yang akan dirasakan ekonomi akibat carut marut ini ialah melonjaknya inflasi selain tentu saja tergerusnya daya beli petani. Pemerintah harus was ... Berita Selengkapnya |
| Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang | 2018-01-24 07:52:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kordinator Perkonomian semestinya melakukan impor garam sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Ijin impor harus mendapat rekomendasi dari KKP. Hal ini sesuai dengan amanah Und ... Berita Selengkapnya |
| Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah | 2018-01-19 02:36:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada hari Kamis (17/1) memulai groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah down payment (DP) 0 persen.
Lokasi Groundbreaking dilakukan di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemaka ... Berita Selengkapnya |
|
|
