| EkBis |
 |
|
| |
| Komisi IV DPR Prihatin Cadangan Beras Pemerintah Minus | 2018-03-13 21:26:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi sangat prihatin terhadap kondisi Bulog yang seolah dijadikan sebagai sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah. Cadangan beras pemerintah minus, namun Bulog dibuat tidak berdaya untuk menyerap gabah atau beras petani.
"Oleh Pemerintah, Bulog dibuat tidak berdaya, ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua DPR: Pengawasan TKA Rendah | 2018-03-11 09:30:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) dinilai sangat rendah, karena banyak pekerja asing menyelinap dengan tujuan wisata. Ini perlu perhatian serius. Apalagi, TKA yang datang ke Indonesia ternyata para tenaga kerja kasar.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas | 2018-03-07 17:36:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pencabutan penghapusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor minyak dan gas. Kebijakan tersebut sesungguhnya seakan menegaskan usaha pemerintah untuk mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar dalam sisi sumber daya man ... Berita Selengkapnya |
| Revolusi Industri 4.0, Realitas Yang Tak Dapat Dielakkan | 2018-03-05 23:06:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI mengajak pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk membuka mata akan hadirnya realitas baru, yang disebut Revolusi Industri 4.0. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Revolusi Industri 4.0 hadir sebagai realitas yang tidak dapat dielakkan.
"Pemerintah dan masyarakat harus siap ketika ada persoalan digantikanny ... Berita Selengkapnya |
| DPR Sesalkan Rencana Pencabutan Subsidi Benih | 2018-03-05 16:13:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menyesali sikap pemerintah yang berencana akan mencabut subsidi benih. Adapun subsidi benih yang dicabut itu adalah subsidi untuk jagung, padi dan kedelai. Pencabutan subsidi benih itu dinilai akan mengganggu dan menghambat program pemerintah untuk swasembada di tahun 2020.
"Komisi IV DPR meminta agar subsidi benih ... Berita Selengkapnya |
| Nilai Rupiah Anjlok, Menjadi Warning karena 'Ini di Bawah Nilai Fundamental' | 2018-03-03 05:49:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia menyebut nilai tukar rupiah yang dalam beberapa hari terakhir bergerak di rentang Rp13.700-Rp13.800 per dolar AS sudah berada di bawah nilai fundamentalnya (undervalued).
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Jakarta, Jumat (2/3), mengatakan fluktuasi nilai rupiah dalam beberapa hari terakhir sudah ... Berita Selengkapnya |
| OJK Diminta Tingkatkan Industri Keuangan Syariah | 2018-03-02 08:29:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu peningkatan pasar dan pelaku Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, setidaknya dalam kebijakan atau program.
"Pelaku IKNB saat ini mencapai 1.113 pelaku, yang mana pelaku IKNB Syariah hanya 54 pelaku dan sisanya pela ... Berita Selengkapnya |
| Kenaikan Harga BBM Semakin Memberatkan Rakyat | 2018-02-26 14:44:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terhitung sejak 24 Februari 2018, Pertamina menaikkan harga minyak nonsubsidi seperti Pertamax, Dexlite maupun Pertalite. Kenaikan harga sekitar Rp 300,- untuk wilayah Jawa dan Bali; sedangkan di luar wilayah tersebut, kenaikan beragam. Harga Pertamax di Jakarta misalnya, naik menjadi Rp 8.900,- di Jakarta. Harga Dexlite nai ... Berita Selengkapnya |
| Polri, Kemenhub Menggelar Pembuatan SIM A Umum Kolektif Hanya Rp 100 Ribu | 2018-02-25 17:35:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ditlantas Polda Metro Jaya dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) menggelar program pembuatan SIM A Umum kolektif bagi pengemudi taksi online dan taksi konvesional di stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan bahwa pembuatan SIM A Umum yang digelar ... Berita Selengkapnya |
| DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan | 2018-02-22 18:10:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meminta PT. Freeport Indonesia agar memenuhi aturan dan kewajibannya terkait kesepakatan divestasi dengan Pemerintah Indonesia, dimana Pemerintah Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 51 persen.
"Yang jelas, dulu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) itu kan secara terbatas sudah disamp ... Berita Selengkapnya |
|
|
