| EkBis |
 |
|
| |
| Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan | 2018-05-26 14:20:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Impor beras tahap II sebesar 500 ton yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus dibatalkan. Ini karena impor tersebut tidak memiliki landasan yang jelas.
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengingatkan Kemendag bahwa kebijakan impor beras tidak bisa dilakukan serampangan. Impor tersebut harus mengacu kepada UU. ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik | 2018-05-22 00:15:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Kasriyah menyesali dan kecewa akan terulangnya kenaikan harga beberapa komoditi yang terjadi di awal bulan Ramadhan. Pasalnya, jauh sebelum bulan Ramadhan Komisi IV sudah minta Bulog (badan urusan logistik) dan instansi terkait lainnya untuk mengantisipasi hal tersebut.
"Sejak jauh hari kami sudah ... Berita Selengkapnya |
| Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri | 2018-05-21 11:10:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidaksinkronan data pangan nasioal bisa mengakibatkan kebijakan pemerintah di sektor pangan meleset dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. Data pangan yang akurat dan jujur bisa menjadi rujukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.
Atas dasar dari pemikiran itu Wakil Ketua Komisi IV DPR ... Berita Selengkapnya |
| Proyek Kereta Layang Elevated Loop Line Jakarta dalam Proses Pengajuan ke Pemerintah | 2018-05-17 12:08:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek kereta layang atau elevated loop line di Jakarta rencananya akan dibangun oleh konsorsium PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dengan nilai investasi hingga sekitar Rp 16 triliun termasuk untuk pengadaan kereta.
Khusus untuk pengadaan kereta atau rolling stock, dibutuhkan dana men ... Berita Selengkapnya |
| Rizal Ramli Yakin Rupiah Bisa Tembus Rp 17 Ribu per Dolar | 2018-05-10 22:17:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah kurs rupiah yang menembus level Rp 14.052 per dollar AS, mantan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yakin dalam waktu dekat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memprediksi bisa mencapai Rp 17 ribu.
Hal ini karena naiknya harga minyak hingga US$ 75 per barel.
Ditemui di kampus UIN Sunan Ka ... Berita Selengkapnya |
| Panglima TNI Menerima Audiensi Ketua Kadin | 2018-05-08 20:46:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima audiensi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani yang didampingi Ibu Carmelita Hartoto Wakil Ketua Bidang Perhubungan Kadin beserta rombongan, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (8/5).
Dalam audiensinya Ketua Kadin ... Berita Selengkapnya |
| UMKM Diharapkan Jadi Tulang Punggung Ekonomi Negara | 2018-04-24 11:17:13 |
 |
SIDOARJO, Berita HUKUM - Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pasalnya, UMKM di Indonesia sudah terbukti mampu bertahan, dan bahkan menopang perekonomian nasional saat terjadi krisis di masa lalu.
Demikian mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi XI DPR RI didampingi Otoritas Jasa ... Berita Selengkapnya |
| Jokowi Restui WNA Jadi Direksi BUMN, Rizal Ramli: Ampun Deh! | 2018-04-21 12:20:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom Rizal Ramli kembali melontarkan kritik ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.
Kali ini ini terkait maraknya pemberitaan soal Rini yang kembali merombak susunan Direksi BUMN, khususnya Pertamina.
Mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya itu merasa heran mengapa Presiden Joko Widodo masih mem ... Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing | 2018-04-20 05:32:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tenaga Kerja Asing (TKA) terbukti diistimewakan pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing nyata tak berpihak pada kepentingan tenaga kerja lokal. Di tengah tren integrasi ekonomi dan kawasan, pemerintah seharusnya memberi perlindungan terhadap kepentingan tenaga kerja ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Jokowi Diminta Segera Resmikan KEK Arun | 2018-04-15 12:42:59 |
 |
LHOKSEUMAWE, Berita HUKUM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) diminta segera meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe pada Juni 2018 ini. Setelah sebelumnya Presiden Jokowi gagal meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe pada Desember 2017 pekan ketiga.
"Kita meminta Presiden Jokowi segera meresmikan ... Berita Selengkapnya |
|
|
